Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenanhttps://news.okezone.com/read/2021/01/06/337/2339582/ipw-presiden-jokowi-harus-pilih-figur-kapolri-yang-tak-hanya-loyal-tapiidhttps://news.okezone.com/read/2021/01/06/337/2339582/ipw-presiden-jokowi-harus-pilih-figur-kapolri-yang-tak-hanya-loyal-tapihttps://news.okezone.com/read/2021/01/06/337/2339582/ipw-presiden-jokowi-harus-pilih-figur-kapolri-yang-tak-hanya-loyal-tapiRabu 06 Januari 2021 07:18 WIBTim OkezonePresiden Joko Widodo (foto: Biro Pers Kepresidenan)https://img.okezone.com/content/2021/01/06/337/2339582/ipw-presiden-jokowi-harus-pilih-figur-kapolri-yang-tak-hanya-loyal-tapi-fdKLD3TZ6e.jpgJAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri, setelah Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun pada 25 Januari 2021 mendatang, yaitu menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri, dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri. "Pantauan IPW gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi, menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR, setelah Wanjakti Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021). Baca juga:  Polri Benarkan Jenderal Idham Azis Ajukan Surat Permohonan Pengganti Kapolri ke Jokowi Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021. Setelah mendapat usulan nama nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun. "Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," tuturnya. Baca juga:  Bahas Mekanisme Uji Kelayakan Calon Kapolri, DPR Akan Gelar Rapat Internal  Dengan demikian, kata dia, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan. "IPW sendiri melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan," tegasnya. Bagaimana pun, kata Neta, Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut. "Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya. Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," pungkasnya.JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai saat ini ada gagasan dari lingkungan Istana Kepresidenan untuk membuat satu paket pergantian Kapolri dan Wakapolri, setelah Kapolri Jenderal Idham Azis akan pensiun pada 25 Januari 2021 mendatang, yaitu menaikkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy menjadi Kapolri, dan sekaligus mendorong Kabareskrim Komjen Sigit menjadi Wakapolri. "Pantauan IPW gagasan ini semakin serius dibahas kalangan Istana atau kalangan dekat Presiden Jokowi, menjelang penyerahan nama Kapolri baru ke DPR, setelah Wanjakti Polri dan Kompolnas menyampaikan usulan nama nama calon Kapolri kepada Presiden," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021). Baca juga:  Polri Benarkan Jenderal Idham Azis Ajukan Surat Permohonan Pengganti Kapolri ke Jokowi Diperkirakan usulan nama calon Kapolri itu sudah disampaikan Wanjakti Polri, sementara usulan nama dari Kompolnas diperkirakan baru diserahkan pada Jumat 8 Januari 2021. Setelah mendapat usulan nama nama calon Kapolri, Presiden akan memilih satu nama yang kemudian pada Senin 11 Januari 2021 diserahkan kepada DPR agar Komisi III DPR bisa melakukan uji kepatutan, sebelum Kapolri Idham Azis pensiun. "Di lingkungan Istana Kepresidenan saat ini memang sudah mengkristal dua nama calon Kapolri, yakni dari senior Akpol 88 dan junior Akpol 91. Sementara dari kalangan internal Polri berharap Presiden Jokowi memilih jenderal senior sebagai Kapolri pengganti Idham Azis. Begitu juga untuk posisi Wakapolri diharapkan dipilih dari jenderal senior dan bukan jenderal junior," tuturnya. Baca juga:  Bahas Mekanisme Uji Kelayakan Calon Kapolri, DPR Akan Gelar Rapat Internal  Dengan demikian, kata dia, pada priode 2021 sampai 2024, Presiden Jokowi masih bisa mengangkat dua kapolri lagi. Pertama, figur yang diangkat menjadi Kapolri adalah jenderal senior dengan NRP 65 yang berakhir masa tugasnya di tahun 2023. Kedua, kapolri NRP 65 yang pensiun di tahun 2023 itu selanjutnya akan digantikan oleh jenderal dengan NRP 67 atau 68 yang berakhir masa dinasnya di tahun 2025 atau 2026. Dengan demikian proses suksesi di Polri berjalan tanpa gejolak dan tanpa keresahan. "IPW sendiri melihat, proses suksesi di Polri kali ini sangat berbeda dengan suksesi sebelumnya. Saat ini suksesi Polri diwarnai situasi sosial politik yang penuh dengan dinamika munculnya kelompok kelompok garis keras keagamaan," tegasnya. Bagaimana pun, kata Neta, Presiden Jokowi patut mencermati situasi dan dinamika yang berkembang. Sehingga kapolri yang dipilih tidak rentan terhadap masalah dari dinamika sosial politik yang berkembang tersebut. "Presiden harus memilih figur kapolri yang tidak hanya loyal, tapi juga harus memilih figur yang mampu mengkonsolidasikan institusinya dengan kapabilitasnya yang disegani senior maupun juniornya. Selain itu figur yang dekat dengan tokoh tokoh masyarakat dan memiliki jam terbang yang tinggi dalam menjaga keamanan masyarakat. Sehingga keberadaan kapolri tersebut tidak menjadi beban sosial bagi Presiden hingga usainya masa jabatan Jokowi di 2024," pungkasnya.