Sebaiknya Pemprov DKI fokus pada hal keamanan, kesehatan dan kehalalan vaksin, bukan menakut-nakuti warganya dengan denda.https://news.okezone.com/read/2021/01/07/338/2340718/vaksin-covid-19-warga-harusnya-dijamin-keamanannya-bukan-ditakut-takuti-dendaidhttps://news.okezone.com/read/2021/01/07/338/2340718/vaksin-covid-19-warga-harusnya-dijamin-keamanannya-bukan-ditakut-takuti-dendahttps://news.okezone.com/read/2021/01/07/338/2340718/vaksin-covid-19-warga-harusnya-dijamin-keamanannya-bukan-ditakut-takuti-dendaKamis 07 Januari 2021 19:48 WIBKomaruddin BagjaWakil Ketua DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi (Foto : Sindonews.com/Bagja)https://img.okezone.com/content/2021/01/07/338/2340718/soal-vaksinasi-warga-harusnya-dijamin-keamanannya-bukan-ditakut-takuti-denda-AXsm5vxlKa.jpgJAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdurrahman Suhaimi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjamin keamanan vaksin Covid-19 yang sudah tiba di Indonesia ini. Menurut Suhaimi, keamanan dari vaksin tersebut harus sudah disetujui oleh lembaga-lembaga terkait, misalnya dari para ahli dan pakar kesehatan, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dari sisi kesehatan dan aman untuk dikonsumsi, dan juga Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ada jaminan kehalalan produk tersebut. “Sebaiknya Pemprov DKI fokus pada hal keamanan, kesehatan dan kehalalan vaksin, bukan menakut-nakuti warganya dengan denda tinggi yang tertuang di Perda Nomor 2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19 yang saat ini ramai beredar di masyarakat,” tegas Suhaimi kepada wartawan, Kamis (7/1/2021). Selain itu, Suhaimi menambahkan, sosialisasi terhadap aturan teknisnya harus lebih gencar disampaikan dengan baik dan jelas, sehingga masyarakat ibukota pasti akan berbondong-bondong meminta untuk divaksin seperti vaksin-vaksin sebelumnya. Baca Juga : Kasus Covid-19 Bertambah 9.321 Imbas dari Libur Panjang Baca Juga : Denda Rp5 Juta Menanti Warga Jakarta yang Tolak Vaksinasi Covid-19 “Jika ditakut-takuti dengan denda tinggi, masyarakat jadi menurun imunitasnya, dan mengakibatkan stres, ini bukan hanya memperbesar penyebaran virus covid 19 tapi juga membuat masyarakat menolak, padahal ini untuk kesehatan bersama,” ujarnya. Diketahui, pada Kamis 31 Desember 2020 lalu, vaksin corona Sinovac tahap kedua tiba di Indonesia sebanyak 1,8 juta dosis.JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdurrahman Suhaimi meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus menjamin keamanan vaksin Covid-19 yang sudah tiba di Indonesia ini. Menurut Suhaimi, keamanan dari vaksin tersebut harus sudah disetujui oleh lembaga-lembaga terkait, misalnya dari para ahli dan pakar kesehatan, kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dari sisi kesehatan dan aman untuk dikonsumsi, dan juga Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) ada jaminan kehalalan produk tersebut. “Sebaiknya Pemprov DKI fokus pada hal keamanan, kesehatan dan kehalalan vaksin, bukan menakut-nakuti warganya dengan denda tinggi yang tertuang di Perda Nomor 2/2020 tentang Penanggulangan Covid-19 yang saat ini ramai beredar di masyarakat,” tegas Suhaimi kepada wartawan, Kamis (7/1/2021). Selain itu, Suhaimi menambahkan, sosialisasi terhadap aturan teknisnya harus lebih gencar disampaikan dengan baik dan jelas, sehingga masyarakat ibukota pasti akan berbondong-bondong meminta untuk divaksin seperti vaksin-vaksin sebelumnya. Baca Juga : Kasus Covid-19 Bertambah 9.321 Imbas dari Libur Panjang Baca Juga : Denda Rp5 Juta Menanti Warga Jakarta yang Tolak Vaksinasi Covid-19 “Jika ditakut-takuti dengan denda tinggi, masyarakat jadi menurun imunitasnya, dan mengakibatkan stres, ini bukan hanya memperbesar penyebaran virus covid 19 tapi juga membuat masyarakat menolak, padahal ini untuk kesehatan bersama,” ujarnya. Diketahui, pada Kamis 31 Desember 2020 lalu, vaksin corona Sinovac tahap kedua tiba di Indonesia sebanyak 1,8 juta dosis.