Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) selanjutnya untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015https://news.okezone.com/read/2021/01/20/18/2347913/jelang-pelantikan-presiden-iran-minta-joe-biden-kembali-ke-perjanjian-nukliridhttps://news.okezone.com/read/2021/01/20/18/2347913/jelang-pelantikan-presiden-iran-minta-joe-biden-kembali-ke-perjanjian-nuklirhttps://news.okezone.com/read/2021/01/20/18/2347913/jelang-pelantikan-presiden-iran-minta-joe-biden-kembali-ke-perjanjian-nuklirRabu 20 Januari 2021 19:40 WIBAntaraHassan Rouhani(reuters)https://img.okezone.com/content/2021/01/20/18/2347913/jelang-pelantikan-presiden-iran-minta-joe-biden-kembali-ke-perjanjian-nuklir-NS6YY577sJ.jpgDUBAI - Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) selanjutnya untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015 dan mencabut sanksi terhadap Teheran, sambil menyambut berakhirnya era "tiran" Presiden Donald Trump. Presiden terpilih AS Joe Biden, yang mulai menjabat pada Rabu, mengatakan AS akan bergabung kembali dengan pakta tersebut, yang mencakup pembatasan aktivitas nuklir Iran, jika Teheran melanjutkan kepatuhan yang ketat.  Baca juga: Pelantikan Biden Munculkan Optimisme Baru di Eropa "Bola ada di pihak AS sekarang. Jika Washington kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015, kami juga akan sepenuhnya menghormati komitmen kami berdasarkan pakta tersebut," kata Rouhani dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi, Rabu (20/1/2020). "Hari ini, kami mengharapkan pemerintahan AS yang akan datang untuk kembali ke aturan hukum dan berkomitmen, dan jika mereka bisa, dalam empat tahun ke depan, untuk menghilangkan semua titik hitam dari empat tahun sebelumnya," kata dia.  Baca juga: Joe Biden Presiden AS, Bamsoet: Semoga Tingkatkan Kemakmuran Indonesia Ketegangan meningkat antara Teheran dan Washington sejak 2018, ketika Trump keluar dari kesepakatan antara Iran dan enam kekuatan dunia yang berusaha membatasi program nuklir Teheran dan mencegahnya mengembangkan senjata atom. Washington menerapkan kembali sanksi yang telah berdampak buruk bagi ekonomi Iran.Iran, yang menyangkal pernah mengincar senjata nuklir, membalas kebijakan "tekanan maksimum" Trump dengan secara bertahap melanggar kesepakatan itu. Teheran telah berulang kali mengatakan dapat dengan cepat membalikkan pelanggaran itu jika sanksi AS dihapus. Antony Blinken, kandidat menteri luar negeri pilihan Biden, mengatakan pada Selasa (19/1) bahwa AS tidak akan mengambil keputusan cepat tentang apakah akan bergabung kembali dengan pakta tersebut. "Karir politik tiran Trump dan pemerintahannya yang tidak menyenangkan telah berakhir hari ini dan kebijakan 'tekanan maksimum' terhadap Iran telah gagal total. Trump sudah mati tetapi kesepakatan nuklir masih hidup," ujar Rouhani. Biden tampaknya melihat kembalinya kesepakatan itu sebagai awal dari pembicaraan yang lebih luas tentang pekerjaan nuklir Iran, rudal balistiknya, dan kegiatan regional. Tetapi Teheran telah mengesampingkan penghentian program rudalnya atau mengubah kebijakan regionalnya. Pilihan Biden untuk memimpin Pentagon, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Lloyd Austin, mengatakan bahwa Iran menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika di kawasan dan pasukan yang ditempatkan di Timur Tengah. "Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah mengubah wilayah kami menjadi 'tong mesiu', bukan Iran," kata Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif kepada televisi pemerintah.DUBAI - Presiden Iran Hassan Rouhani mendesak pemerintah Amerika Serikat (AS) selanjutnya untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015 dan mencabut sanksi terhadap Teheran, sambil menyambut berakhirnya era "tiran" Presiden Donald Trump. Presiden terpilih AS Joe Biden, yang mulai menjabat pada Rabu, mengatakan AS akan bergabung kembali dengan pakta tersebut, yang mencakup pembatasan aktivitas nuklir Iran, jika Teheran melanjutkan kepatuhan yang ketat.  Baca juga: Pelantikan Biden Munculkan Optimisme Baru di Eropa "Bola ada di pihak AS sekarang. Jika Washington kembali ke kesepakatan nuklir Iran 2015, kami juga akan sepenuhnya menghormati komitmen kami berdasarkan pakta tersebut," kata Rouhani dalam rapat kabinet yang disiarkan televisi, Rabu (20/1/2020). "Hari ini, kami mengharapkan pemerintahan AS yang akan datang untuk kembali ke aturan hukum dan berkomitmen, dan jika mereka bisa, dalam empat tahun ke depan, untuk menghilangkan semua titik hitam dari empat tahun sebelumnya," kata dia.  Baca juga: Joe Biden Presiden AS, Bamsoet: Semoga Tingkatkan Kemakmuran Indonesia Ketegangan meningkat antara Teheran dan Washington sejak 2018, ketika Trump keluar dari kesepakatan antara Iran dan enam kekuatan dunia yang berusaha membatasi program nuklir Teheran dan mencegahnya mengembangkan senjata atom. Washington menerapkan kembali sanksi yang telah berdampak buruk bagi ekonomi Iran.Iran, yang menyangkal pernah mengincar senjata nuklir, membalas kebijakan "tekanan maksimum" Trump dengan secara bertahap melanggar kesepakatan itu. Teheran telah berulang kali mengatakan dapat dengan cepat membalikkan pelanggaran itu jika sanksi AS dihapus. Antony Blinken, kandidat menteri luar negeri pilihan Biden, mengatakan pada Selasa (19/1) bahwa AS tidak akan mengambil keputusan cepat tentang apakah akan bergabung kembali dengan pakta tersebut. "Karir politik tiran Trump dan pemerintahannya yang tidak menyenangkan telah berakhir hari ini dan kebijakan 'tekanan maksimum' terhadap Iran telah gagal total. Trump sudah mati tetapi kesepakatan nuklir masih hidup," ujar Rouhani. Biden tampaknya melihat kembalinya kesepakatan itu sebagai awal dari pembicaraan yang lebih luas tentang pekerjaan nuklir Iran, rudal balistiknya, dan kegiatan regional. Tetapi Teheran telah mengesampingkan penghentian program rudalnya atau mengubah kebijakan regionalnya. Pilihan Biden untuk memimpin Pentagon, pensiunan Jenderal Angkatan Darat Lloyd Austin, mengatakan bahwa Iran menimbulkan ancaman bagi sekutu Amerika di kawasan dan pasukan yang ditempatkan di Timur Tengah. "Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya telah mengubah wilayah kami menjadi 'tong mesiu', bukan Iran," kata Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif kepada televisi pemerintah.