Moeldoko mengaku tidak tahu persis berapa jumlah izin pertambangan maupun perkebunan sawit yang dikeluarkan.https://news.okezone.com/read/2021/01/20/337/2347805/deforestasi-disebut-penyebab-banjir-kalsel-moeldoko-presiden-jokowi-tak-obral-izinidhttps://news.okezone.com/read/2021/01/20/337/2347805/deforestasi-disebut-penyebab-banjir-kalsel-moeldoko-presiden-jokowi-tak-obral-izinhttps://news.okezone.com/read/2021/01/20/337/2347805/deforestasi-disebut-penyebab-banjir-kalsel-moeldoko-presiden-jokowi-tak-obral-izinRabu 20 Januari 2021 16:38 WIBDita Angga RKepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/01/20/337/2347805/deforestasi-disebut-penyebab-banjir-kalsel-moeldoko-presiden-jokowi-tak-obral-izin-cC8qyaZdRD.jpgJAKARTA - Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai disebabkan oleh adanya deforestasi untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Namun, menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bahwa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah jumlahnya sangat kecil. “Ya saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah. Tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau? Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil,” katanya di Bina Graha, Rabu (20/1/2021). Baca Juga:  KLHK Sebut Banjir Kalsel Karena Curah Hujan yang Tinggi Moeldoko mengaku tidak tahu persis berapa jumlah izin pertambangan maupun perkebunan sawit yang dikeluarkan. Namun, menurutnya Presiden Jokowi tidak obral izin. “Saya nggak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ. Seberapa atau ada atau tidak, akan kita dalami. Jadi tidak ada obral, nggak,” ungkapnya. Lebih lanjut Mantan Panglima TNI ini mengungkapkan bahwa dalam hal penanggulangan bencana secara umum telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang . Hal ini karena kondisi Indonesia yang rawan terjadi bencana. “Pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, instrumennya berupa soft instrumen atau ketersiapan dari suprastrukturnya. Karena ada BNPB, ada BASARNAS dan seterusnya. Itu semuanya diperkuat sampai dengan daerah,” pungkasnya. Baca Juga: Polda Jatim Kerahkan Bantuan ke Korban Banjir Kalsel dan Gempa di SulbarJAKARTA - Banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) dinilai disebabkan oleh adanya deforestasi untuk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Namun, menurut Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko bahwa izin yang dikeluarkan oleh pemerintah jumlahnya sangat kecil. “Ya saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah. Tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau? Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil,” katanya di Bina Graha, Rabu (20/1/2021). Baca Juga:  KLHK Sebut Banjir Kalsel Karena Curah Hujan yang Tinggi Moeldoko mengaku tidak tahu persis berapa jumlah izin pertambangan maupun perkebunan sawit yang dikeluarkan. Namun, menurutnya Presiden Jokowi tidak obral izin. “Saya nggak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ. Seberapa atau ada atau tidak, akan kita dalami. Jadi tidak ada obral, nggak,” ungkapnya. Lebih lanjut Mantan Panglima TNI ini mengungkapkan bahwa dalam hal penanggulangan bencana secara umum telah melakukan langkah-langkah mitigasi yang . Hal ini karena kondisi Indonesia yang rawan terjadi bencana. “Pemerintah telah menyiapkan perangkatnya, instrumennya berupa soft instrumen atau ketersiapan dari suprastrukturnya. Karena ada BNPB, ada BASARNAS dan seterusnya. Itu semuanya diperkuat sampai dengan daerah,” pungkasnya. Baca Juga: Polda Jatim Kerahkan Bantuan ke Korban Banjir Kalsel dan Gempa di Sulbar