"Telah memeriksa saksi sebanyak 46 orang, untuk kepentingan penyidikan," kata Lili.    https://news.okezone.com/read/2021/01/20/337/2347837/kpk-tetapkan-mantan-kepala-big-tersangka-korupsi-pengadaan-csrtidhttps://news.okezone.com/read/2021/01/20/337/2347837/kpk-tetapkan-mantan-kepala-big-tersangka-korupsi-pengadaan-csrthttps://news.okezone.com/read/2021/01/20/337/2347837/kpk-tetapkan-mantan-kepala-big-tersangka-korupsi-pengadaan-csrtRabu 20 Januari 2021 17:13 WIBRaka Dwi NoviantoKPK menetapkan mantan Kepala BIG Priyadi Kardono tersangka korupsi (Foto: Raka Dwi Novianto)https://img.okezone.com/content/2021/01/20/337/2347837/kpk-tetapkan-mantan-kepala-big-tersangka-korupsi-pengadaan-csrt-QtlLMiDp16.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono sebagai tersangka kasus korupsi terkait Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015. "Dalam proses Penyidikan ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014-2016, Priyadi Kardono," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Baca Juga:  KPK "Giring" Saksi Kasus Suap Bansos Covid-19 ke Suatu Tempat, Ada Apa? Selain Priyadi, KPK juga menetapkan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015, Muchamad Muchlis sebagai tersangka. Lili mengungkapkan bahwa Priyadi dan Muchlis diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015. "Telah memeriksa saksi sebanyak 46 orang, untuk kepentingan penyidikan," kata Lili.  Baca Juga: KPK Amankan Dokumen Penting Usai Geledah Rumah Dinas Wali Kota Batu Atas ulahnya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono sebagai tersangka kasus korupsi terkait Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015. "Dalam proses Penyidikan ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014-2016, Priyadi Kardono," ujar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Baca Juga:  KPK "Giring" Saksi Kasus Suap Bansos Covid-19 ke Suatu Tempat, Ada Apa? Selain Priyadi, KPK juga menetapkan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2013-2015, Muchamad Muchlis sebagai tersangka. Lili mengungkapkan bahwa Priyadi dan Muchlis diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Tahun 2015. "Telah memeriksa saksi sebanyak 46 orang, untuk kepentingan penyidikan," kata Lili.  Baca Juga: KPK Amankan Dokumen Penting Usai Geledah Rumah Dinas Wali Kota Batu Atas ulahnya, kedua tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.