DPR meminta pemda di zona merah memperketat pengawasan terhadap kegiatan masyarakat. https://news.okezone.com/read/2021/01/22/337/2348848/ppkm-diperpanjang-dpr-minta-pemda-perketat-kegiatan-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2021/01/22/337/2348848/ppkm-diperpanjang-dpr-minta-pemda-perketat-kegiatan-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2021/01/22/337/2348848/ppkm-diperpanjang-dpr-minta-pemda-perketat-kegiatan-masyarakatJum'at 22 Januari 2021 09:04 WIBKiswondariWakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. (Foto : Sindonews)https://img.okezone.com/content/2021/01/22/337/2348848/ppkm-diperpanjang-dpr-minta-pemda-perketat-kegiatan-masyarakat-Okgz2ty37D.jpgJAKARTA - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali selama 2 minggu ke depan sampai 8 Februari 2020, dikarenakan penyebaran virus corona (Covid-19) yang belum juga terkendali. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong keseriusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam mengimplementasikan PPKM. Dia melihat, meningkatya penyebaran Covid-19 menunjukkan pemberlakuan PPKM harus ada yang diperbaiki dalam penanganan Covid-19 di daerahnya khususnya di daerah zona merah. Saat ini terjadi kenaikan jumlah daerah yang berada di zona merah dari semula 70 daerah kini mencapai 108 daerah pada pekan ini. "Pemda yang berada di zona merah untuk memperketat dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat yang diperbolehkan selama penerapan PPKM sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19," Kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/1/2021). Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengharapkan, aparat kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggelar operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19. Namun, aparat perlu terlebih dahulu menegur masyarakat sebelum menerapkan sanksi. "Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes saat beraktivitas dan melindungi diri serta keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Azis. Selain itu, politikus Partai Golkar ini menambahkan, pemda harus dapat meningkatkan dan memasifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk mengetahui masyarakat yang terpapar. Baca Juga : Syarat Daerah Tak Perlu Lakukan Perpanjangan PPKM, Apa Saja? "Juga meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalkan angka kematian serta kasus aktif di daerah," tuturnya. Baca Juga : Buka Hingga Jam 8 Malam, 3 Kedai Kopi di Serpong Utara Disegel Satpol PP JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah Pulau Jawa dan Bali selama 2 minggu ke depan sampai 8 Februari 2020, dikarenakan penyebaran virus corona (Covid-19) yang belum juga terkendali. Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendorong keseriusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dalam mengimplementasikan PPKM. Dia melihat, meningkatya penyebaran Covid-19 menunjukkan pemberlakuan PPKM harus ada yang diperbaiki dalam penanganan Covid-19 di daerahnya khususnya di daerah zona merah. Saat ini terjadi kenaikan jumlah daerah yang berada di zona merah dari semula 70 daerah kini mencapai 108 daerah pada pekan ini. "Pemda yang berada di zona merah untuk memperketat dan mengawasi seluruh kegiatan masyarakat yang diperbolehkan selama penerapan PPKM sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19," Kata Azis kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/1/2021). Mantan Ketua Komisi III DPR ini mengharapkan, aparat kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menggelar operasi yustisi protokol kesehatan Covid-19. Namun, aparat perlu terlebih dahulu menegur masyarakat sebelum menerapkan sanksi. "Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prokes saat beraktivitas dan melindungi diri serta keluarga dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19," ujar Azis. Selain itu, politikus Partai Golkar ini menambahkan, pemda harus dapat meningkatkan dan memasifkan 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk mengetahui masyarakat yang terpapar. Baca Juga : Syarat Daerah Tak Perlu Lakukan Perpanjangan PPKM, Apa Saja? "Juga meningkatkan angka kesembuhan dan meminimalkan angka kematian serta kasus aktif di daerah," tuturnya. Baca Juga : Buka Hingga Jam 8 Malam, 3 Kedai Kopi di Serpong Utara Disegel Satpol PP