BNPB mencatat sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatanhttps://news.okezone.com/read/2021/01/27/337/2351946/banjir-kalsel-klhk-tutupan-hutan-di-daerah-aliran-sungai-cuma-5idhttps://news.okezone.com/read/2021/01/27/337/2351946/banjir-kalsel-klhk-tutupan-hutan-di-daerah-aliran-sungai-cuma-5https://news.okezone.com/read/2021/01/27/337/2351946/banjir-kalsel-klhk-tutupan-hutan-di-daerah-aliran-sungai-cuma-5Rabu 27 Januari 2021 19:37 WIBKhafid MardiyansyahBanjir Kalsel (Foto: BNPB)https://img.okezone.com/content/2021/01/27/337/2351946/banjir-kalsel-klhk-tutupan-hutan-di-daerah-aliran-sungai-cuma-5-A6xiBlDZO0.jpgJAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu 3 Januari 2021 Menanggapi itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , M.R. Karliansyah mengatakan dari 51% total tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, seluas 46% berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan hanya 5 % yang berada di DAS Barito wilayah Kalimantan Selatan. Kecilnya area tutupan hutan karena adanya perubahan di DAS Barito wilayah Kalsel menjadi pertanian lahan kering campur, semak belukar rawa dan semak belukar. Perubahan areal berhutan menjadi pertambangan dan perkebunan juga telah terjadi sejak tahun 1990-an baik untuk perkebunan sawit maupun karet. Paparan Dirjen Karliansyah tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi langkah tindak lanjut ke depan dalam penanganan musibah banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alue Dohong, Selasa (26/1/2021) itu, juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Baca Juga: Setelah Dikunjungi Presiden Jokowi, Penyebab Banjir Kalimantan Selatan Diperdebatkan Warganet Oleh karena itu, Karliansyah mengatakan, tata kelola air perlu ditingkatkan, khususnya pengelolaan dan pengawasan air limpasan yang terjadi di daerah hulu melalui pembangunan prasarana penampungan dan pengaliran air, karena rekayasa vegetasi saja dinilai tidak cukup. Dalam rangka penanganan dan upaya pemulihan lingkungan ke depan, Karliansyah menawarkan beberapa pendekatan: Pendekatan Vegetatif yakni merehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dengan mempertimbangkan lokasi banjir dan longsor serta proposional tutupan vegetasi pada segmen-segmen sungai yang kritis. Kemudian penanaman atau penggantian tanaman pada daerah sempadan sungai yang berada di perkebunan (perkebunan sawit). Lalu ada pengaturan dan pembatasan pembukaan lahan dan rasio penanaman yang diwajibkan (pertambangan, perkebunan, kehutanan). "Kemudian percepatan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada pertanian lahan kering dengan pembangunan agroforestri," jelasnya. Kedua jelas Karliansyah ada Pendekatan Sipil Teknis berupa pembangunan bangunan konservasi tanah dan air pada daerah dengan tingkat erosi tinggi. Kemudian pengurangan pasokan limpasan air dari hulu/pembangunan waduk, dam dan bendungan pada tipe daerah tangkapan air yang luas. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMS8yNC8xLzEyNzgzMC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Lalu normalisasi alur sungai/pengerukan sungai, pelaksanaan pembangunan embung-embung pada perkebunan dan hutan tanaman dan pemanfaatan lubang-lubang tambang untuk pengendalian banjir," jelasnya. Selain itu juga dilakukan Pendekatan Sosial Ekoriparian serta Transformasi Budaya melalui perubahan profesi dari masyarakat ke perhutanan Sosial serta edukasi publik tentang pentingnya Daerah Aliran Sungai (DAS) & Lingkungan. Berikutnya ada Pendekatan Hukum yakni penerapan Undang Undang Cipta Kerja, dan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Curah Hujan Ekstrem Sementara itu dalam sambutan pembukaan, Wakil Menteri LHK, Aloe Dohong mengungkapkan, data BNPB menyatakan bahwa antara tanggal 1 sampai 18 Januari 2021 tercatat terjadi 121 bencana banjir dan 23 kejadian longsor di 21 Provinsi dan 91 Kabupaten/Kota. Salah satu di antaranya adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan. Banjir yang dipacu oleh curah hujan yang sangat ekstrem (300 mm dalam dua hari) menimpa 11 dari 13 Kabupaten/Kota se Kalsel. Ribuan rumah terendam dalam beberapa hari, jalur transportasi darat antar kota sempat terputus dan ratusan ribu masyarakat harus diungsikan. Menurtnya, data dan fakta lapangan atas berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai tempat tersebut dari tahun ke tahun, terutama tahun 2020 dan awal 2021, sangat jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab utama bencana alam tersebut. Kerusakan lingkungan merupakan masalah kronis dan akumulatif dari banyak persoalan dalam kurun waktu yang sangat panjang (ukuran puluhan tahun) dan dari akumulasi banyak aktivitas manusia yang kurang bersahabat dan ramah terhadap keberlanjutan nilai dan fungsi lingkungan hidup. Dijelaskan, data menunjukkan bahwa luas Kawasan Hutan di DAS Barito Kalsel hanya 39,9% dan sisanya 60,7% berupa Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan Hutan. Dengan kata lain, sebetulnya DAS Barito Kalsel memang lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat. JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 21.990 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan akibat hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan air sungai di Kecamatan Pelaihari meluap yang terjadi pada Minggu 3 Januari 2021 Menanggapi itu, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , M.R. Karliansyah mengatakan dari 51% total tutupan hutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, seluas 46% berada di Provinsi Kalimantan Tengah dan hanya 5 % yang berada di DAS Barito wilayah Kalimantan Selatan. Kecilnya area tutupan hutan karena adanya perubahan di DAS Barito wilayah Kalsel menjadi pertanian lahan kering campur, semak belukar rawa dan semak belukar. Perubahan areal berhutan menjadi pertambangan dan perkebunan juga telah terjadi sejak tahun 1990-an baik untuk perkebunan sawit maupun karet. Paparan Dirjen Karliansyah tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi langkah tindak lanjut ke depan dalam penanganan musibah banjir dan upaya pemulihan lingkungan di Kalimantan Selatan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Rapat yang dipimpin Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Alue Dohong, Selasa (26/1/2021) itu, juga dihadiri Gubernur Kalsel Sahbirin Noor. Baca Juga: Setelah Dikunjungi Presiden Jokowi, Penyebab Banjir Kalimantan Selatan Diperdebatkan Warganet Oleh karena itu, Karliansyah mengatakan, tata kelola air perlu ditingkatkan, khususnya pengelolaan dan pengawasan air limpasan yang terjadi di daerah hulu melalui pembangunan prasarana penampungan dan pengaliran air, karena rekayasa vegetasi saja dinilai tidak cukup. Dalam rangka penanganan dan upaya pemulihan lingkungan ke depan, Karliansyah menawarkan beberapa pendekatan: Pendekatan Vegetatif yakni merehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dengan mempertimbangkan lokasi banjir dan longsor serta proposional tutupan vegetasi pada segmen-segmen sungai yang kritis. Kemudian penanaman atau penggantian tanaman pada daerah sempadan sungai yang berada di perkebunan (perkebunan sawit). Lalu ada pengaturan dan pembatasan pembukaan lahan dan rasio penanaman yang diwajibkan (pertambangan, perkebunan, kehutanan). "Kemudian percepatan pemulihan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan, dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada pertanian lahan kering dengan pembangunan agroforestri," jelasnya. Kedua jelas Karliansyah ada Pendekatan Sipil Teknis berupa pembangunan bangunan konservasi tanah dan air pada daerah dengan tingkat erosi tinggi. Kemudian pengurangan pasokan limpasan air dari hulu/pembangunan waduk, dam dan bendungan pada tipe daerah tangkapan air yang luas. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMS8yNC8xLzEyNzgzMC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Lalu normalisasi alur sungai/pengerukan sungai, pelaksanaan pembangunan embung-embung pada perkebunan dan hutan tanaman dan pemanfaatan lubang-lubang tambang untuk pengendalian banjir," jelasnya. Selain itu juga dilakukan Pendekatan Sosial Ekoriparian serta Transformasi Budaya melalui perubahan profesi dari masyarakat ke perhutanan Sosial serta edukasi publik tentang pentingnya Daerah Aliran Sungai (DAS) & Lingkungan. Berikutnya ada Pendekatan Hukum yakni penerapan Undang Undang Cipta Kerja, dan penyelesaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pemulihan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Curah Hujan Ekstrem Sementara itu dalam sambutan pembukaan, Wakil Menteri LHK, Aloe Dohong mengungkapkan, data BNPB menyatakan bahwa antara tanggal 1 sampai 18 Januari 2021 tercatat terjadi 121 bencana banjir dan 23 kejadian longsor di 21 Provinsi dan 91 Kabupaten/Kota. Salah satu di antaranya adalah bencana banjir di Kalimantan Selatan. Banjir yang dipacu oleh curah hujan yang sangat ekstrem (300 mm dalam dua hari) menimpa 11 dari 13 Kabupaten/Kota se Kalsel. Ribuan rumah terendam dalam beberapa hari, jalur transportasi darat antar kota sempat terputus dan ratusan ribu masyarakat harus diungsikan. Menurtnya, data dan fakta lapangan atas berbagai bencana banjir dan longsor di berbagai tempat tersebut dari tahun ke tahun, terutama tahun 2020 dan awal 2021, sangat jelas menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab utama bencana alam tersebut. Kerusakan lingkungan merupakan masalah kronis dan akumulatif dari banyak persoalan dalam kurun waktu yang sangat panjang (ukuran puluhan tahun) dan dari akumulasi banyak aktivitas manusia yang kurang bersahabat dan ramah terhadap keberlanjutan nilai dan fungsi lingkungan hidup. Dijelaskan, data menunjukkan bahwa luas Kawasan Hutan di DAS Barito Kalsel hanya 39,9% dan sisanya 60,7% berupa Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan Hutan. Dengan kata lain, sebetulnya DAS Barito Kalsel memang lebih banyak dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat.