Hal itu berdampak pada belum maksimalnya PPKM pada penanggulanan pandemi Covid-19.https://news.okezone.com/read/2021/01/31/337/2354004/jokowi-sebut-penerapan-ppkm-tak-tegas-dan-tak-konsistenidhttps://news.okezone.com/read/2021/01/31/337/2354004/jokowi-sebut-penerapan-ppkm-tak-tegas-dan-tak-konsistenhttps://news.okezone.com/read/2021/01/31/337/2354004/jokowi-sebut-penerapan-ppkm-tak-tegas-dan-tak-konsistenMinggu 31 Januari 2021 17:26 WIBTim OkezoneJokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)https://img.okezone.com/content/2021/01/31/337/2354004/jokowi-sebut-penerapan-ppkm-tak-tegas-dan-tak-konsisten-IzcggJPA64.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pelaksananaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dinilainya tak tegas dan tak konsisten. Hal itu berdampak pada belum maksimalnya PPKM pada penanggulanan pandemi Covid-19. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Januari 2021. "Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ucap Jokowi, sebagaimana keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Baca juga: Jokowi: NU Menggerakan Semangat Nasionalisme, Toleransi, dan Melawan Radikalisme Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya, turut terlibat dan intens berada di lapangan. Mereka diminta memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu. Baca juga: Soal Karantina Wilayah Terbatas hingga RT/RW, Begini Penjelasan Satgas "Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.  Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti pelaksananaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dinilainya tak tegas dan tak konsisten. Hal itu berdampak pada belum maksimalnya PPKM pada penanggulanan pandemi Covid-19. Hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Januari 2021. "Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," ucap Jokowi, sebagaimana keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. Baca juga: Jokowi: NU Menggerakan Semangat Nasionalisme, Toleransi, dan Melawan Radikalisme Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menginstruksikan Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas agar dalam penerapan kebijakan berikutnya, turut terlibat dan intens berada di lapangan. Mereka diminta memberikan contoh kedisiplinan serta sosialisasi dengan melibatkan para tokoh masyarakat dan agama mengenai protokol kesehatan sebagai bagian dari kebijakan pembatasan itu. Baca juga: Soal Karantina Wilayah Terbatas hingga RT/RW, Begini Penjelasan Satgas "Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa. Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi," kata Presiden.  Selain itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk turut melibatkan sebanyak-banyaknya pakar dan epidemiolog. Keterlibatan dan kerja sama para pakar bersama pemerintah nantinya diharapkan akan menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif.