Partainya khawatir apa yang dilakukan eks Panglima TNI itu bisa menjadi efek domino.https://news.okezone.com/read/2021/02/05/337/2357363/demokrat-jika-moeldoko-dibiarkan-bakal-jadi-efek-domino-ke-pejabat-berambisi-serupaidhttps://news.okezone.com/read/2021/02/05/337/2357363/demokrat-jika-moeldoko-dibiarkan-bakal-jadi-efek-domino-ke-pejabat-berambisi-serupahttps://news.okezone.com/read/2021/02/05/337/2357363/demokrat-jika-moeldoko-dibiarkan-bakal-jadi-efek-domino-ke-pejabat-berambisi-serupaJum'at 05 Februari 2021 21:32 WIBFelldy UtamaSekjen Demokrat. (Foto: Tangkapan layar video)https://img.okezone.com/content/2021/02/05/337/2357363/demokrat-jika-moeldoko-dibiarkan-bakal-jadi-efek-domino-ke-pejabat-berambisi-serupa-Fst5tuBG1Z.jpgJAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya berharap upaya kudeta yang akan dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko tidak diwujudkan secara nyata.  Sebab, partainya khawatir apa yang dilakukan eks Panglima TNI itu bisa menjadi ‘efek domino' bagi pejabat negara lainnya yang memiliki ambisi serupa.  Menurut dia, jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, apalagi kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara dimanfaatkan untuk melakukan gerakan mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa (hostile taking over), tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMi8wNC8xLzEyODM5NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Bagi para pengemban amanah rakyat, seperti saudara Moeldoko, seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, rtika dan keadilan," kata Harsya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021). Baca juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY Terkait Kudeta, Demokrat: Menyisakan Teka-teki Oleh karena itu, partainya sangat berharap agar tindakan Moeldoko tersebut tidak dibiarkan dan juga dibenarkan, khususnya pemerintah.  "Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan (justified), maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, ‘the rule of law’ dan ‘rules of the game’,” ujarnya.  Baca juga: Sekjen Demokrat: Kami Tak Menuduh Pejabat Terlibat Kudeta, Itu Berasal dari Moeldoko "Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," tutur dia melanjutkan. JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya berharap upaya kudeta yang akan dilakukan Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko tidak diwujudkan secara nyata.  Sebab, partainya khawatir apa yang dilakukan eks Panglima TNI itu bisa menjadi ‘efek domino' bagi pejabat negara lainnya yang memiliki ambisi serupa.  Menurut dia, jika tindakan Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, apalagi kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara dimanfaatkan untuk melakukan gerakan mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa (hostile taking over), tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMi8wNC8xLzEyODM5NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Bagi para pengemban amanah rakyat, seperti saudara Moeldoko, seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek moral, rtika dan keadilan," kata Harsya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021). Baca juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY Terkait Kudeta, Demokrat: Menyisakan Teka-teki Oleh karena itu, partainya sangat berharap agar tindakan Moeldoko tersebut tidak dibiarkan dan juga dibenarkan, khususnya pemerintah.  "Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan (justified), maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong pejabat negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, ‘the rule of law’ dan ‘rules of the game’,” ujarnya.  Baca juga: Sekjen Demokrat: Kami Tak Menuduh Pejabat Terlibat Kudeta, Itu Berasal dari Moeldoko "Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partai-partai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita," tutur dia melanjutkan.