orang-orang yang menjadi sasaran sanksi itu akan diumumkan pekan ini.https://news.okezone.com/read/2021/02/11/18/2360302/as-jatuhkan-sanksi-terhadap-pemimpin-militer-myanmar-dana-1-miliar-dolar-ditahanidhttps://news.okezone.com/read/2021/02/11/18/2360302/as-jatuhkan-sanksi-terhadap-pemimpin-militer-myanmar-dana-1-miliar-dolar-ditahanhttps://news.okezone.com/read/2021/02/11/18/2360302/as-jatuhkan-sanksi-terhadap-pemimpin-militer-myanmar-dana-1-miliar-dolar-ditahanKamis 11 Februari 2021 10:33 WIBRahman AsmardikaPresiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2021/02/11/18/2360302/as-jatuhkan-sanksi-terhadap-pemimpin-militer-myanmar-dana-1-miliar-dolar-ditahan-oI0zJZsUjW.jpgWASHINGTON, DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengeluarkan perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi baru kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar. AS kembali menegaskan tuntutannya agar junta militer menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil. Biden mengatakan perintah itu memungkinkan AS "untuk segera memberi sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat." BACA JUGA: RUU Siber Buatan Junta Myanmar Diduga Langgar HAM Washington akan mengidentifikasi target putaran pertama dari sanksi itu pekan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal di Myanmar untuk mengakses USD1 miliar dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS. “Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan area lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden di Gedung Putih sebagaimana dilansir Reuters. Burma adalah nama lain Myanmar. BACA JUGA: Demonstrasi Anti-Kudeta Myanmar, Polisi Hantam Pengunjuk Rasa dengan Meriam Air Kudeta Myanmar terjadi pada 1 Februari setelah militer menangkap para pemimpin sipil dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Militer menuduh Suu Kyi melakukan kecurangan pada pemilihan umum, namun kemudian mendakwanya dengan tuduhan impor ilegal peralatan komunikasi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMi8wMi8xLzEyODI5NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Demonstrasi menolak kudeta tersebut telah digelar di jalan-jalan di kota-kota Myanmar, namun mendapat reaksi keras dari aparat keamanan. Bentrokan yang pecah pada demonstrasi Selasa (9/2/2021) menyebabkan seorang wanita tertembak oleh polisi yang menggunakan peluru tajam. WASHINGTON, DC – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Rabu (10/2/2021) mengeluarkan perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi baru kepada orang-orang yang bertanggung jawab atas kudeta di Myanmar. AS kembali menegaskan tuntutannya agar junta militer menyerahkan kekuasaan dan membebaskan para pemimpin sipil. Biden mengatakan perintah itu memungkinkan AS "untuk segera memberi sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat." BACA JUGA: RUU Siber Buatan Junta Myanmar Diduga Langgar HAM Washington akan mengidentifikasi target putaran pertama dari sanksi itu pekan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah para jenderal di Myanmar untuk mengakses USD1 miliar dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS. “Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma, sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan area lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden di Gedung Putih sebagaimana dilansir Reuters. Burma adalah nama lain Myanmar. BACA JUGA: Demonstrasi Anti-Kudeta Myanmar, Polisi Hantam Pengunjuk Rasa dengan Meriam Air Kudeta Myanmar terjadi pada 1 Februari setelah militer menangkap para pemimpin sipil dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Militer menuduh Suu Kyi melakukan kecurangan pada pemilihan umum, namun kemudian mendakwanya dengan tuduhan impor ilegal peralatan komunikasi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMi8wMi8xLzEyODI5NC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Demonstrasi menolak kudeta tersebut telah digelar di jalan-jalan di kota-kota Myanmar, namun mendapat reaksi keras dari aparat keamanan. Bentrokan yang pecah pada demonstrasi Selasa (9/2/2021) menyebabkan seorang wanita tertembak oleh polisi yang menggunakan peluru tajam.