Trump diperkirakan telah menghabiskan lebih dari Rp350 triliun untuk pembangunan tembok tersebut.https://news.okezone.com/read/2021/02/12/18/2360894/biden-batalkan-pendanaan-tembok-perbatasan-trumpidhttps://news.okezone.com/read/2021/02/12/18/2360894/biden-batalkan-pendanaan-tembok-perbatasan-trumphttps://news.okezone.com/read/2021/02/12/18/2360894/biden-batalkan-pendanaan-tembok-perbatasan-trumpJum'at 12 Februari 2021 10:09 WIBRahman AsmardikaPresiden Amerika Serikat Joe Biden. (Foto: Reuters)https://img.okezone.com/content/2021/02/12/18/2360894/biden-batalkan-pendanaan-tembok-perbatasan-trump-HcAZeM0Mfr.jpgWASHINGTON, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah membatalkan perintah darurat nasional yang digunakan untuk mendanai tembok perbatasan pendahulunya, Donald Trump. Dalam sepucuk surat kepada Kongres pada Kamis (11/2/2021), Biden menulis bahwa perintah itu "tidak beralasan". Dia mengatakan bahwa tidak ada lagi pajak dolar yang akan dibelanjakan untuk pembangunan tembok tersebut. BACA JUGA: Lakukan Pembicaraan Telepon Perdana, Biden dan Xi Jinping Bahas Covid-19 dan HAM Trump mengumumkan keadaan darurat di perbatasan selatan pada 2019, yang memungkinkannya melewati Kongres dan menggunakan dana militer untuk pembangunannya. Ketika Trump meninggalkan kantor, sekitar USD25 miliar (hampir Rp350 triliun) telah dihabiskan untuk proyek tersebut. Pengumuman dari Presiden Biden adalah yang terbaru dari serangkaian perintah eksekutif yang telah membatalkan bagian-bagian penting dari agenda mantan presiden. Pekan lalu, Biden menandatangani perintah yang berupaya menyatukan kembali keluarga migran yang terpecah karena kebijakan era Trump, dan memerintahkan penyelidikan agenda imigrasi pendahulunya. Dalam sebuah surat pada Kamis, Biden menulis bahwa dia juga akan meminta peninjauan atas "semua sumber daya yang dialokasikan atau dialihkan" untuk pembangunan tembok. Membangun tembok perbatasan adalah janji khas kampanye presiden Trump 2016. Tetapi proyek tersebut menghadapi tentangan kuat di DPR yang dikendalikan Demokrat, dan presiden Republik mengumumkan dia akan menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai pembangunannya. Deklarasi darurat memungkinkan presiden AS untuk menghindari proses politik yang biasa dan untuk mengakses pendanaan militer. BACA JUGA: Trump Kucurkan Dana Militer Rp52 Triliun Bangun Tembok Perbatasaan AS-Meksiko Berbagai jenis pagar dengan total jarak dari 1.000 km sudah ada sebelum Trump menjadi presiden pada 2017. Selama Trump menjabat, 128 kilometer penghalang baru dibangun di tempat yang sebelumnya tidak ada, dan lebih dari 640 kilometer menggantikan bagian struktur yang ada. "Keadaan darurat nasional Trump tidak pernah tentang keamanan," tulis Anggota Kongres Demokrat Arizona Raul Grivalva di Twitter setelah pengumuman Biden sebagaimana dilansir BBC. "Sekarang kita harus membatalkan kontrak dan memastikan bahwa tidak ada tembok perbatasan yang dibangun." Di sisi lain, beberapa bagian dari kebijakan imigrasi administrasi Trump akan tetap berlaku. Pada konferensi pers pada Rabu (10/2/2021), Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki tampaknya mengonfirmasi bahwa pemerintahan baru akan mempertahankan kebijakan era Trump yang memungkinkan pejabat perbatasan untuk segera mengusir imigran tidak berdokumen di tengah pandemi virus corona. "Karena pandemi dan fakta bahwa kami tidak punya waktu, sebagai administrasi, untuk menerapkan proses yang manusiawi dan komprehensif untuk memproses individu yang datang ke perbatasan," katanya. "Sekarang bukan waktunya untuk datang, dan sebagian besar orang akan ditolak". WASHINGTON, DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah membatalkan perintah darurat nasional yang digunakan untuk mendanai tembok perbatasan pendahulunya, Donald Trump. Dalam sepucuk surat kepada Kongres pada Kamis (11/2/2021), Biden menulis bahwa perintah itu "tidak beralasan". Dia mengatakan bahwa tidak ada lagi pajak dolar yang akan dibelanjakan untuk pembangunan tembok tersebut. BACA JUGA: Lakukan Pembicaraan Telepon Perdana, Biden dan Xi Jinping Bahas Covid-19 dan HAM Trump mengumumkan keadaan darurat di perbatasan selatan pada 2019, yang memungkinkannya melewati Kongres dan menggunakan dana militer untuk pembangunannya. Ketika Trump meninggalkan kantor, sekitar USD25 miliar (hampir Rp350 triliun) telah dihabiskan untuk proyek tersebut. Pengumuman dari Presiden Biden adalah yang terbaru dari serangkaian perintah eksekutif yang telah membatalkan bagian-bagian penting dari agenda mantan presiden. Pekan lalu, Biden menandatangani perintah yang berupaya menyatukan kembali keluarga migran yang terpecah karena kebijakan era Trump, dan memerintahkan penyelidikan agenda imigrasi pendahulunya. Dalam sebuah surat pada Kamis, Biden menulis bahwa dia juga akan meminta peninjauan atas "semua sumber daya yang dialokasikan atau dialihkan" untuk pembangunan tembok. Membangun tembok perbatasan adalah janji khas kampanye presiden Trump 2016. Tetapi proyek tersebut menghadapi tentangan kuat di DPR yang dikendalikan Demokrat, dan presiden Republik mengumumkan dia akan menggunakan kekuatan darurat untuk mendanai pembangunannya. Deklarasi darurat memungkinkan presiden AS untuk menghindari proses politik yang biasa dan untuk mengakses pendanaan militer. BACA JUGA: Trump Kucurkan Dana Militer Rp52 Triliun Bangun Tembok Perbatasaan AS-Meksiko Berbagai jenis pagar dengan total jarak dari 1.000 km sudah ada sebelum Trump menjadi presiden pada 2017. Selama Trump menjabat, 128 kilometer penghalang baru dibangun di tempat yang sebelumnya tidak ada, dan lebih dari 640 kilometer menggantikan bagian struktur yang ada. "Keadaan darurat nasional Trump tidak pernah tentang keamanan," tulis Anggota Kongres Demokrat Arizona Raul Grivalva di Twitter setelah pengumuman Biden sebagaimana dilansir BBC. "Sekarang kita harus membatalkan kontrak dan memastikan bahwa tidak ada tembok perbatasan yang dibangun." Di sisi lain, beberapa bagian dari kebijakan imigrasi administrasi Trump akan tetap berlaku. Pada konferensi pers pada Rabu (10/2/2021), Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki tampaknya mengonfirmasi bahwa pemerintahan baru akan mempertahankan kebijakan era Trump yang memungkinkan pejabat perbatasan untuk segera mengusir imigran tidak berdokumen di tengah pandemi virus corona. "Karena pandemi dan fakta bahwa kami tidak punya waktu, sebagai administrasi, untuk menerapkan proses yang manusiawi dan komprehensif untuk memproses individu yang datang ke perbatasan," katanya. "Sekarang bukan waktunya untuk datang, dan sebagian besar orang akan ditolak".