Fadjroel mengatakan, pemerintah tidak mempunyai buzzer. https://news.okezone.com/read/2021/02/13/337/2361258/pemerintah-klaim-tak-punya-buzzeridhttps://news.okezone.com/read/2021/02/13/337/2361258/pemerintah-klaim-tak-punya-buzzerhttps://news.okezone.com/read/2021/02/13/337/2361258/pemerintah-klaim-tak-punya-buzzerSabtu 13 Februari 2021 05:11 WIBFahreza RizkyJuru Bicara Presiden Fadjroel Rachman. (Foto : Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/02/13/337/2361258/pemerintah-klaim-tak-punya-buzzer-mk5UB0Q9hD.jpgJAKARTA – Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak memakai jasa buzzer untuk melakukan kontra narasi terhadap suara-suara kritis di media sosial (medsos). Fadjroel mengaku akun media sosialnya juga kerap diserang buzzer setiap hari. Namun, ia tidak ambil pusing, cukup block akun-akun yang dirasa tidak jelas. “Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (13/2/2021). Fadjroel kembali mengklaim bahwa pemerintah tidak pernah takut kritik. Sebab kritik merupakan jantung demokrasi. “Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi,” imbuh dia. Dia menyebut influencer atau key opinion leader (KOL) yang menyosialisasikan penanganan Covid-19 dan vaksinasi tidak dibayar. “Influencer atau KOL terkait Covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi covid-19,” tandas Fadjroel. Baca Juga : Keluarkan Fatwa soal Buzzer, Ini Hal yang Diharamkan MUI Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta warga tak segan memberi kritik atau masukkan kepada pemerintah, khususnya untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. “Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi," katanya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin 8 Februari 2021. Namun demikian, pernyataan Jokowi tersebut menuai respons dari warganet. Mereka khawatir ketika nantinya menyampaikan kritik kepada pemerintah akan dijerat dengan UU ITE. “Tugas Jokowi.. Minta kritik yg tajam & pedas Tugas buzzerp.. Provokasi biar kena delik Tugas PSI.. Buat laporan polisi Kena deh UU ITE.. Masuk penjara deh.. Kabar duka deh..,” cuit seorang netizen dengan nama akun @ekowboy2.JAKARTA – Juru Bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman mengklaim pemerintah tidak memakai jasa buzzer untuk melakukan kontra narasi terhadap suara-suara kritis di media sosial (medsos). Fadjroel mengaku akun media sosialnya juga kerap diserang buzzer setiap hari. Namun, ia tidak ambil pusing, cukup block akun-akun yang dirasa tidak jelas. “Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres,” katanya saat dikonfirmasi, Sabtu (13/2/2021). Fadjroel kembali mengklaim bahwa pemerintah tidak pernah takut kritik. Sebab kritik merupakan jantung demokrasi. “Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi,” imbuh dia. Dia menyebut influencer atau key opinion leader (KOL) yang menyosialisasikan penanganan Covid-19 dan vaksinasi tidak dibayar. “Influencer atau KOL terkait Covid-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi covid-19,” tandas Fadjroel. Baca Juga : Keluarkan Fatwa soal Buzzer, Ini Hal yang Diharamkan MUI Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta warga tak segan memberi kritik atau masukkan kepada pemerintah, khususnya untuk memperbaiki pelayanan publik di Indonesia. “Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi," katanya dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman 2020 secara virtual, Senin 8 Februari 2021. Namun demikian, pernyataan Jokowi tersebut menuai respons dari warganet. Mereka khawatir ketika nantinya menyampaikan kritik kepada pemerintah akan dijerat dengan UU ITE. “Tugas Jokowi.. Minta kritik yg tajam & pedas Tugas buzzerp.. Provokasi biar kena delik Tugas PSI.. Buat laporan polisi Kena deh UU ITE.. Masuk penjara deh.. Kabar duka deh..,” cuit seorang netizen dengan nama akun @ekowboy2.