Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan melakukan revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)https://news.okezone.com/read/2021/02/16/337/2363101/uu-ite-baiknya-disertakan-kode-etik-bermedia-sosial-untuk-tangkal-hoaksidhttps://news.okezone.com/read/2021/02/16/337/2363101/uu-ite-baiknya-disertakan-kode-etik-bermedia-sosial-untuk-tangkal-hoakshttps://news.okezone.com/read/2021/02/16/337/2363101/uu-ite-baiknya-disertakan-kode-etik-bermedia-sosial-untuk-tangkal-hoaksSelasa 16 Februari 2021 16:36 WIBKhafid MardiyansyahIlustrasihttps://img.okezone.com/content/2021/02/16/337/2363101/uu-ite-baiknya-disertakan-kode-etik-bermedia-sosial-untuk-tangkal-hoaks-5MIDPWr7r0.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan melakukan revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika tidak memberikan rasa keadilan. Utamanya terhadap pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda. “Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan,” katanya melalui akun instagramnya, Selasa (16/2/2021). Menanggapi hal itu, Aliansi Jurnalis Video (AJV) mendukung rencana Jokowi merevisi UU ITE untuk menghilangkan pasal karet. Hendaknya sekaligus memasukkan ketentuan jurnalistik video atau jurnalistik media sosial. Baca Juga: Jokowi Akan Revisi UU ITE, Jika... Ketentuan tentang jurnalistik media sosial diperlukan untuk meningkatkan kemerdekaan jurnalistik ke tahap yang lebih tinggi, yang sesuai dengan tuntutan zaman. “Pencantuman itu nantinya akan diikuti oleh penerapan kode etik jurnalistik media sosial. Kode etik ini dapat menangkal hoax,” kata Syaefurrahman Al Banjary, ketua umum AJV. Menurut Syaefurrahman, jurnalistik sekarang sudah berubah dan sangat maju. Dahulu orang kenalnya pers. Padahal pers adalah perusahaan tempat jurnalistik dikelola secara bisnis. “Ketika pers mati, jurnalistik terus berkembang dalam media baru. Antara lain media sosial. Ini sejalan dengan pengertian jurnalistik dan pers yang dibedakan oleh UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers,” jelas Syaefurrahman. Karena itu, lanjutnya, AJV mendukung penuh langkah Jokowi merevisi UU ITE. “Prinsip revisi itu kan menegakkan keadilan. Demikian juga dengan jurnalistik media sosial yang merupakan hak warganegara dalam memberikan partisipasi di bidang komunikasi,” tutur Syaefurrrahman. Sedangkan tentang kode etik yang nantinya diperlukan, Syaefurrahman menyebut AJV sudah siap dengan rancangan yang komprehensif. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan melakukan revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika tidak memberikan rasa keadilan. Utamanya terhadap pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda. “Kalau tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan meminta DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini. Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak, agar dihapuskan,” katanya melalui akun instagramnya, Selasa (16/2/2021). Menanggapi hal itu, Aliansi Jurnalis Video (AJV) mendukung rencana Jokowi merevisi UU ITE untuk menghilangkan pasal karet. Hendaknya sekaligus memasukkan ketentuan jurnalistik video atau jurnalistik media sosial. Baca Juga: Jokowi Akan Revisi UU ITE, Jika... Ketentuan tentang jurnalistik media sosial diperlukan untuk meningkatkan kemerdekaan jurnalistik ke tahap yang lebih tinggi, yang sesuai dengan tuntutan zaman. “Pencantuman itu nantinya akan diikuti oleh penerapan kode etik jurnalistik media sosial. Kode etik ini dapat menangkal hoax,” kata Syaefurrahman Al Banjary, ketua umum AJV. Menurut Syaefurrahman, jurnalistik sekarang sudah berubah dan sangat maju. Dahulu orang kenalnya pers. Padahal pers adalah perusahaan tempat jurnalistik dikelola secara bisnis. “Ketika pers mati, jurnalistik terus berkembang dalam media baru. Antara lain media sosial. Ini sejalan dengan pengertian jurnalistik dan pers yang dibedakan oleh UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers,” jelas Syaefurrahman. Karena itu, lanjutnya, AJV mendukung penuh langkah Jokowi merevisi UU ITE. “Prinsip revisi itu kan menegakkan keadilan. Demikian juga dengan jurnalistik media sosial yang merupakan hak warganegara dalam memberikan partisipasi di bidang komunikasi,” tutur Syaefurrrahman. Sedangkan tentang kode etik yang nantinya diperlukan, Syaefurrahman menyebut AJV sudah siap dengan rancangan yang komprehensif.