Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Aminurrokhman menjelaskan bahwa penurunan kasus Covid-19 tak lepas dari kesadaran masyarakathttps://news.okezone.com/read/2021/02/16/337/2363136/kasus-covid-19-turun-dpr-ppkm-mikro-tingkatkan-kesadaran-masyarakatidhttps://news.okezone.com/read/2021/02/16/337/2363136/kasus-covid-19-turun-dpr-ppkm-mikro-tingkatkan-kesadaran-masyarakathttps://news.okezone.com/read/2021/02/16/337/2363136/kasus-covid-19-turun-dpr-ppkm-mikro-tingkatkan-kesadaran-masyarakatSelasa 16 Februari 2021 17:26 WIBKhafid MardiyansyahIlustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/02/16/337/2363136/kasus-covid-19-turun-dpr-ppkm-mikro-tingkatkan-kesadaran-masyarakat-CKyF1sAHAk.JPGJAKARTA - Kasus Covid-19 diketahui menurun drastis. Hal tersebut sebagai salah satu hasil dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala Mikro. Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Aminurrokhman menjelaskan bahwa penurunan kasus Covid-19 tak lepas dari kesadaran masyarakat yang makin tinggi akan bahaya Covid-19 "Penurunan angka orang terpapar covid-19 sudah menurun dari 10 ribu ke 6 ribu. Ini bagian dari dampak aturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu dan harus terus dievaluasi guna meningkatkan kesadaran mencegah virus ini," papar Aminurrokhman kepada media, Selasa (16/2/2021). Ia mengatakan aturan itu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 di tingkat paling bawah, desa dan kelurahan. Namun pemerintah seluruh tingkatan harus terus menggelar evaluasi aturan tersebut. Baca Juga: Kapolri Sebut Babinsa dan Bhabinkamtibmas Ujung Tombak Kawal PPKM Mikro Tujuannya, kata Aminurrokhman, guna meningkatkan efektifitas Inmendagri tersebut. Kemudian setiap pemangku kebijakan mesti mempererat koordinasi atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. "Pastikan juga sanksinya dijalankan. Tapi sebelumnya seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi aturan tersebut. Jadi penerapan Inmendagri ini diterapkan secara komprehensif," ungkapnya. Inmendagri ini berbeda dengan inmendagri yang sudah diterbitkan pada PPKM mikro tahap kedua. Seluruh kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro, maka seluruh desa yang ada di dalamnya ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM Mikro. Instruksi Mendagri ini juga mengubah aturan work from office (WFO) dan work from home (WFH) menjadi 50 persen. Sekolah di wilayah PPKM mikro juga tetap berlangsung secara daring. Lalu, untuk aturan jam operasional mal diatur maksimal pukul 21.00 WIB/Wita tanpa toleransi. Pengunjung di restoran juga masih tetap dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas dan diwajibkan tutup pukul 21.00 WIB. Dana PPKM mikro akan dibiayai oleh APBD Desa. Maka melalui intruksi Mendagri 3/2021 ini kepala daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan diminta mengelola anggarannya dengan bijak. Dampak positif pelaksanaan PPKM diungkapkan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang menyebut bahwa pekan ini kasus covid-19 di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni dari 176.000 kasus pada pekan lalu menjadi 161 ribu pekan ini. Data yang dikeluarkan oleh tim satgas pada posisi kemarin kasus aktif di Indonesia telah turun menjadi 161 ribu orang. Penurunan jumlah kasus harian positif Covid-19 di Jawa-Bali mulai terlihat sejak 8 Februari 2021, salah satunya Kota Tangerang Selatan dengan nihil zona merah. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengungkapkan, pengawasan di lingkungan terdekat di masyarakat pada tingkat RT dan RW berjalan baik sampai saat ini. "Secara data kasus perhari kemarin yang positif aktif ada 388 kasus. Ini sangat jauh menurun dibandingkan 2-3 minggu lalu yang di atas 500 lebih," kata Aminurrokhman usai meninjau Kampung Tangguh, di wilayah Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Hal senada diungkapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang mengatakan, penerapan PPKM di wilayahnya berjalan efektif menurunkan rasio penularan virus corona. "PPKM yang ditetapkan hampir satu bulan yang lalu. Alhamdulillah untuk Kota Bekasi telah mengalami dampak penurunan. Artinya PPKM berbasis Mikro ini berhasil," kata dia. Selain itu, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan covid-19 dr. Dewi Nur Aisyah mengungkapkan adanya penurunan angka keterpakaian tempat tidur di Rumah Sakit rujukan saat dilaksanakannya PPKM di Jawa-Bali. "Jadi kalau kita lihat hampir seluruh wilayah PPKM di 7 provinsi mengalami penurunan angka keterpakaian tempat tidur," ujar Dewi dalam Rapat Koordinasi PPKM secara Mikro secara daring. Dewi mengungkapkan untuk DKI Jakarta menurunkan BOR sekitar 17 persen selama masa PPKM, dengan borderline BOR per tanggal 13 Februari yakni 70,32 persen. Sedangkan untuk enam provinsi lainnya yakni Jawa Barat, Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur berhasil menurunkan BOR kurang dari 70 persen. "Kita lihat DKI Jakarta sebelumnya 87,82 persen pada masa sebelum PPKM saat ini berhasil di angka 70,32 persen per 13 Februari," katanya. "Jawa Barat bahkan sudah turun semula 80,45 persen sekarang di bahwah 56,90 persen, Banten sebelumnya 87,59 persen sekarang sudah diangka 65,90 persen, kemudian Bali ini cukup stabil angkanya di angka sekitar 60,82 persem masih di bawah 70 persen, Jogjakarta 78,19 persen ke 58,43 persen, Jawa Tengah 76,47 persen bahkan turun di bawah 39,40 persen ini cukup signifikan. Kemudian Jawa Timur dari 78,62 persen ke 52,04 persen," pungkasnya. JAKARTA - Kasus Covid-19 diketahui menurun drastis. Hal tersebut sebagai salah satu hasil dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala Mikro. Anggota Komisi II DPR asal Fraksi NasDem Aminurrokhman menjelaskan bahwa penurunan kasus Covid-19 tak lepas dari kesadaran masyarakat yang makin tinggi akan bahaya Covid-19 "Penurunan angka orang terpapar covid-19 sudah menurun dari 10 ribu ke 6 ribu. Ini bagian dari dampak aturan yang dikeluarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu dan harus terus dievaluasi guna meningkatkan kesadaran mencegah virus ini," papar Aminurrokhman kepada media, Selasa (16/2/2021). Ia mengatakan aturan itu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran covid-19 di tingkat paling bawah, desa dan kelurahan. Namun pemerintah seluruh tingkatan harus terus menggelar evaluasi aturan tersebut. Baca Juga: Kapolri Sebut Babinsa dan Bhabinkamtibmas Ujung Tombak Kawal PPKM Mikro Tujuannya, kata Aminurrokhman, guna meningkatkan efektifitas Inmendagri tersebut. Kemudian setiap pemangku kebijakan mesti mempererat koordinasi atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro. "Pastikan juga sanksinya dijalankan. Tapi sebelumnya seluruh lapisan masyarakat mendapatkan sosialisasi aturan tersebut. Jadi penerapan Inmendagri ini diterapkan secara komprehensif," ungkapnya. Inmendagri ini berbeda dengan inmendagri yang sudah diterbitkan pada PPKM mikro tahap kedua. Seluruh kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro, maka seluruh desa yang ada di dalamnya ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM Mikro. Instruksi Mendagri ini juga mengubah aturan work from office (WFO) dan work from home (WFH) menjadi 50 persen. Sekolah di wilayah PPKM mikro juga tetap berlangsung secara daring. Lalu, untuk aturan jam operasional mal diatur maksimal pukul 21.00 WIB/Wita tanpa toleransi. Pengunjung di restoran juga masih tetap dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas dan diwajibkan tutup pukul 21.00 WIB. Dana PPKM mikro akan dibiayai oleh APBD Desa. Maka melalui intruksi Mendagri 3/2021 ini kepala daerah tingkat provinsi hingga desa/kelurahan diminta mengelola anggarannya dengan bijak. Dampak positif pelaksanaan PPKM diungkapkan oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo yang menyebut bahwa pekan ini kasus covid-19 di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni dari 176.000 kasus pada pekan lalu menjadi 161 ribu pekan ini. Data yang dikeluarkan oleh tim satgas pada posisi kemarin kasus aktif di Indonesia telah turun menjadi 161 ribu orang. Penurunan jumlah kasus harian positif Covid-19 di Jawa-Bali mulai terlihat sejak 8 Februari 2021, salah satunya Kota Tangerang Selatan dengan nihil zona merah. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengungkapkan, pengawasan di lingkungan terdekat di masyarakat pada tingkat RT dan RW berjalan baik sampai saat ini. "Secara data kasus perhari kemarin yang positif aktif ada 388 kasus. Ini sangat jauh menurun dibandingkan 2-3 minggu lalu yang di atas 500 lebih," kata Aminurrokhman usai meninjau Kampung Tangguh, di wilayah Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Hal senada diungkapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang mengatakan, penerapan PPKM di wilayahnya berjalan efektif menurunkan rasio penularan virus corona. "PPKM yang ditetapkan hampir satu bulan yang lalu. Alhamdulillah untuk Kota Bekasi telah mengalami dampak penurunan. Artinya PPKM berbasis Mikro ini berhasil," kata dia. Selain itu, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan covid-19 dr. Dewi Nur Aisyah mengungkapkan adanya penurunan angka keterpakaian tempat tidur di Rumah Sakit rujukan saat dilaksanakannya PPKM di Jawa-Bali. "Jadi kalau kita lihat hampir seluruh wilayah PPKM di 7 provinsi mengalami penurunan angka keterpakaian tempat tidur," ujar Dewi dalam Rapat Koordinasi PPKM secara Mikro secara daring. Dewi mengungkapkan untuk DKI Jakarta menurunkan BOR sekitar 17 persen selama masa PPKM, dengan borderline BOR per tanggal 13 Februari yakni 70,32 persen. Sedangkan untuk enam provinsi lainnya yakni Jawa Barat, Bali, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur berhasil menurunkan BOR kurang dari 70 persen. "Kita lihat DKI Jakarta sebelumnya 87,82 persen pada masa sebelum PPKM saat ini berhasil di angka 70,32 persen per 13 Februari," katanya. "Jawa Barat bahkan sudah turun semula 80,45 persen sekarang di bahwah 56,90 persen, Banten sebelumnya 87,59 persen sekarang sudah diangka 65,90 persen, kemudian Bali ini cukup stabil angkanya di angka sekitar 60,82 persem masih di bawah 70 persen, Jogjakarta 78,19 persen ke 58,43 persen, Jawa Tengah 76,47 persen bahkan turun di bawah 39,40 persen ini cukup signifikan. Kemudian Jawa Timur dari 78,62 persen ke 52,04 persen," pungkasnya.