Saat ini kita Mahfud, pihak telah membuat dua tim yang akan bekerja secepatnya dalam waktu dekat ini.https://news.okezone.com/read/2021/02/19/337/2365129/mahfud-md-bentuk-2-tim-untuk-revisi-uu-iteidhttps://news.okezone.com/read/2021/02/19/337/2365129/mahfud-md-bentuk-2-tim-untuk-revisi-uu-itehttps://news.okezone.com/read/2021/02/19/337/2365129/mahfud-md-bentuk-2-tim-untuk-revisi-uu-iteJum'at 19 Februari 2021 20:38 WIBFahmi Firdaus foto: isthttps://img.okezone.com/content/2021/02/19/337/2365129/mahfud-md-bentuk-2-tim-untuk-revisi-uu-ite-A4p3WoSdxu.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Utamanya terhadap pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda. Presiden Jokowi pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk melakukan revisi tersebut. (Baca juga: Denny Siregar Cuit Aceh Provinsi Termiskin, Netizen Ngamuk) “Kemenkopolhukam yang mendapat tugas menyelesaikan masalah UU ITE yang mengandung muatan yang kesatu pembuatan kriteria implementatif agar tidak terjadi pasal karet dan yang kedua mempelajari kemungkinan revisi UU ITE,” ujar Mahfud dalam tayangan video yang dikutip Okezone, Jumat (19/2/2021). Saat ini kita Mahfud, pihak telah membuat dua tim yang akan bekerja secepatnya dalam waktu dekat ini. “Sekarang ini Kemenkopolhukam telah membentuk dua tim. Tim pertama yang bertugas membentuk interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet,” ulasnya. Tim pertama tersebut kata dia akan dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate bersama timnya, namun tetap dibawah Kemenkopolhukam. “Tim yang kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Karena ada gugatan uu ini, karena mengandung pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi,” sambungnya. Pihaknya juga akan mendiskusikan dan mengundang pakar untuk mengetahui mana saja yang dianggap pasal karet dan diskirimnatif. “Kita juga akan mendengar DPR, karena ada anggota DPR yang tidak setuju UU ITE ini direvisi. Selanjutnya dua tim ini akan bekerja pada hari Senin 22 Februari 2021,” pungkasnya. JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan revisi terhadap UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Utamanya terhadap pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda. Presiden Jokowi pun menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD untuk melakukan revisi tersebut. (Baca juga: Denny Siregar Cuit Aceh Provinsi Termiskin, Netizen Ngamuk) “Kemenkopolhukam yang mendapat tugas menyelesaikan masalah UU ITE yang mengandung muatan yang kesatu pembuatan kriteria implementatif agar tidak terjadi pasal karet dan yang kedua mempelajari kemungkinan revisi UU ITE,” ujar Mahfud dalam tayangan video yang dikutip Okezone, Jumat (19/2/2021). Saat ini kita Mahfud, pihak telah membuat dua tim yang akan bekerja secepatnya dalam waktu dekat ini. “Sekarang ini Kemenkopolhukam telah membentuk dua tim. Tim pertama yang bertugas membentuk interpretasi yang lebih teknis dan membuat kriteria implementasi dari pasal yang dianggap pasal karet,” ulasnya. Tim pertama tersebut kata dia akan dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate bersama timnya, namun tetap dibawah Kemenkopolhukam. “Tim yang kedua adalah tim rencana revisi UU ITE. Karena ada gugatan uu ini, karena mengandung pasal karet, diskriminatif dan membahayakan demokrasi,” sambungnya. Pihaknya juga akan mendiskusikan dan mengundang pakar untuk mengetahui mana saja yang dianggap pasal karet dan diskirimnatif. “Kita juga akan mendengar DPR, karena ada anggota DPR yang tidak setuju UU ITE ini direvisi. Selanjutnya dua tim ini akan bekerja pada hari Senin 22 Februari 2021,” pungkasnya.