Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menilai masih banyak investasi yang lebih menjanjikan dibandingkan miras. https://news.okezone.com/read/2021/03/02/525/2371042/ridwan-kamil-masih-banyak-investasi-yang-lebih-menjanjikan-dibandingkan-mirasidhttps://news.okezone.com/read/2021/03/02/525/2371042/ridwan-kamil-masih-banyak-investasi-yang-lebih-menjanjikan-dibandingkan-mirashttps://news.okezone.com/read/2021/03/02/525/2371042/ridwan-kamil-masih-banyak-investasi-yang-lebih-menjanjikan-dibandingkan-mirasSelasa 02 Maret 2021 18:16 WIBAgung Bakti SarasaGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Foto : iNews/Juhpita Meilana)https://img.okezone.com/content/2021/03/02/525/2371042/ridwan-kamil-masih-banyak-investasi-yang-lebih-menjanjikan-dibandingkan-miras-sgG52EV0eL.jpgBANDUNG - Aturan soal investasi minuman keras (miras) yang tertera dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sempat menjadi polemik di masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku menolak hadirnya aturan yang disinyalir banyak pihak akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positifnya. Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil itu, ketimbang menggenjot investasi dengan membangun investasi miras, pemerintah dapat mencari sektor investasi lainnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Dalam pandangan saya, untuk memajukan Indonesia, banyak investasi yang lebih menjanjikan dibandingkan miras," singkat Emil kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMy8wMi8xLzEyOTc0My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut aturan soal investasi miras tersebut. Keputusan tersebut diambil menyusul banyaknya masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pemerintah daerah yang tidak menghendaki hadirnya aturan tersebut. Sebagaimana diketahui, penolakan aturan tersebut sempat disuarakan keras, seperti yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar. Sekretaris Umum (Sekum) MUI Jabar, Rafani Achyar, menilai kebijakan tersebut benar-benar mengecewakan. Baca Juga : Presiden Jokowi Cabut Aturan Terkait Investasi Miras "Kondisi kita ini sedang sulit, ekonomi ambruk, tatanan sosial rusak, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perpres itu. Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya? karena ini bertentangan dengan kaidah agama. Perpres ini bakal mengundang kemudaratan, kemungkaran yang besar," papar Rafani. Baca Juga : Muhammadiyah : Pencabutan Aturan soal Investasi Miras Buktikan Pemerintah Perhatikan Aspirasi Umat BANDUNG - Aturan soal investasi minuman keras (miras) yang tertera dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sempat menjadi polemik di masyarakat. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku menolak hadirnya aturan yang disinyalir banyak pihak akan lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan positifnya. Menurut Gubernur yang akrab disapa Emil itu, ketimbang menggenjot investasi dengan membangun investasi miras, pemerintah dapat mencari sektor investasi lainnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. "Dalam pandangan saya, untuk memajukan Indonesia, banyak investasi yang lebih menjanjikan dibandingkan miras," singkat Emil kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).  <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMy8wMi8xLzEyOTc0My8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut aturan soal investasi miras tersebut. Keputusan tersebut diambil menyusul banyaknya masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan pemerintah daerah yang tidak menghendaki hadirnya aturan tersebut. Sebagaimana diketahui, penolakan aturan tersebut sempat disuarakan keras, seperti yang disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar. Sekretaris Umum (Sekum) MUI Jabar, Rafani Achyar, menilai kebijakan tersebut benar-benar mengecewakan. Baca Juga : Presiden Jokowi Cabut Aturan Terkait Investasi Miras "Kondisi kita ini sedang sulit, ekonomi ambruk, tatanan sosial rusak, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perpres itu. Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya? karena ini bertentangan dengan kaidah agama. Perpres ini bakal mengundang kemudaratan, kemungkaran yang besar," papar Rafani. Baca Juga : Muhammadiyah : Pencabutan Aturan soal Investasi Miras Buktikan Pemerintah Perhatikan Aspirasi Umat