Pengamat Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam, menilai Jokowi perlu menindak tegas Moeldoko terkait konflik Demokrat. https://news.okezone.com/read/2021/03/08/337/2373997/kisruh-demokrat-presiden-jokowi-diminta-tindak-moeldokoidhttps://news.okezone.com/read/2021/03/08/337/2373997/kisruh-demokrat-presiden-jokowi-diminta-tindak-moeldokohttps://news.okezone.com/read/2021/03/08/337/2373997/kisruh-demokrat-presiden-jokowi-diminta-tindak-moeldokoSenin 08 Maret 2021 07:55 WIBRakhmatullohMoeldoko (Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/03/08/337/2373997/kisruh-demokrat-presiden-jokowi-diminta-tindak-moeldoko-4QHm7kkcvj.jpgJAKARTA - Analis Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menindak tegas Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, usai yang bersangkutan ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut). Ia menilai "bola" konflik yang Demokrat mengarah ke pemerintah. Itu karena selain pemerintah akan dipusingkan dengan dua kepengurusan partai, KLB itu diduga melibatkan pejabat istana yakni Moeldoko. "Presiden perlu menindak tegas Moeldoko. Agar tidak menjadi beban politik bagi pemerintah, sebaiknya Presiden bebas tugaskan saja Moeldoko dari posisi di pemerintahan," ujarnya saat dihubungi, Senin (8/3/2021). Selain itu, kata Umam, pemerintah harus adil menyikapi praktik politik yang dinilai melecehkan logika akal sehat dalam berdemokrasi. Sikap pemerintah ini diperlukan agar keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokrasi tak menjadi bias, dan sistem kepartaian merasa terlindungi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMy8wNy8xLzEyOTk4Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Jika presiden masih tetap tidak bersikap tegas, justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini," katanya. Baca Juga : Sejumlah Serangan dan Sindiran Pedas AHY ke Moeldoko Usai KLB, Sungguh Menohok Sebagaimana diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah belum bisa mengambil langkah hukum selama hasil KLB belum dilaporkan ke pemerintah. Mahfud mengingatkan pada saat itu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berani membubarkan KLB yang terjadi di PKB. Sehingga menurut Mahfud, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan aspek keamanan kepada semua pihak ketika KLB muncul. Baca Juga : Din Syamsuddin: KLB Demokrat Ciptakan Kegaduhan Nasional dan Ganggu Demokrasi Indonesia JAKARTA - Analis Politik Universitas Paramadina, Khoirul Umam menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menindak tegas Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, usai yang bersangkutan ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut). Ia menilai "bola" konflik yang Demokrat mengarah ke pemerintah. Itu karena selain pemerintah akan dipusingkan dengan dua kepengurusan partai, KLB itu diduga melibatkan pejabat istana yakni Moeldoko. "Presiden perlu menindak tegas Moeldoko. Agar tidak menjadi beban politik bagi pemerintah, sebaiknya Presiden bebas tugaskan saja Moeldoko dari posisi di pemerintahan," ujarnya saat dihubungi, Senin (8/3/2021). Selain itu, kata Umam, pemerintah harus adil menyikapi praktik politik yang dinilai melecehkan logika akal sehat dalam berdemokrasi. Sikap pemerintah ini diperlukan agar keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokrasi tak menjadi bias, dan sistem kepartaian merasa terlindungi. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wMy8wNy8xLzEyOTk4Ni8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Jika presiden masih tetap tidak bersikap tegas, justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini," katanya. Baca Juga : Sejumlah Serangan dan Sindiran Pedas AHY ke Moeldoko Usai KLB, Sungguh Menohok Sebagaimana diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah belum bisa mengambil langkah hukum selama hasil KLB belum dilaporkan ke pemerintah. Mahfud mengingatkan pada saat itu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berani membubarkan KLB yang terjadi di PKB. Sehingga menurut Mahfud, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan aspek keamanan kepada semua pihak ketika KLB muncul. Baca Juga : Din Syamsuddin: KLB Demokrat Ciptakan Kegaduhan Nasional dan Ganggu Demokrasi Indonesia