Analis politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar yakin, Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Yosana Laoly akan berhati-hati https://news.okezone.com/read/2021/03/09/337/2374645/soal-legalitas-klb-partai-demokrat-analis-politik-menkumham-akan-hati-hatiidhttps://news.okezone.com/read/2021/03/09/337/2374645/soal-legalitas-klb-partai-demokrat-analis-politik-menkumham-akan-hati-hatihttps://news.okezone.com/read/2021/03/09/337/2374645/soal-legalitas-klb-partai-demokrat-analis-politik-menkumham-akan-hati-hatiSelasa 09 Maret 2021 07:46 WIBKiswondariKubu KLB Partai Demokrat Deliserdang.(Foto:Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/03/09/337/2374645/soal-legalitas-klb-partai-demokrat-analis-politik-menkumham-akan-hati-hati-h2jIvnAAXJ.jpgJAKARTA – Menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi 3 institusi pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kemenko Polhukam pada Senin (8/3) kemarin guna menegaskan keabsahan kepengurusannya. Terkait hal ini, analis politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar yakin, Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Yosana Laoly akan berhati-hati dalam memproses legalitas yang terkait dengan Partai Demokrat. “Saya pikir Kemenkumham akan berhati-hati dalam memproses persoalan yang ada di internal Partai Demokrat,” kata Idil saat dihubungi, Selasa (9/3/2021). Baca Juga: Soal KLB Demokrat, AHY Sebaiknya Percaya Diri Saja Menurut Idil, Kemenkumham tentu akan melihat secara seksama dan secara menyeluruh bagaimana KLB itu terjadi, apakah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang sah. Jadi, kalau memang tidak sesuai, dia yakin bahwa Menkumham tidak akan mengambil risiko dengan mengeluarkan SK terhadap hasil KLB. Baca Juga: Viral Foto Nazaruddin-Jhoni Allen di Restoran, Sosok Orang Ketiga Disorot “Kalau tidak memiliki kesesuaian saya pikir mereka tidak ingin mengambil risiko mengesahkan kepemimpinan Moeldoko dalam Partai Demokrat versi KLB,” ujarnya. Namun demikian, Idil menambahkan, jika memang KLB itu legal dan memenuhi unsur yang diatur dalam AD/ART Demokrat yang sah, tentu tidak ada alasan juga bagi Menkumham untuk tidak memberikan legalitasnya. “Kalau secara legal memenuhi unsur yang substansial dalam AD ART tidak ada alasan Kemnekumham untuk tidak memproses atau menyatakan bahwa kepemimpinan Moeldoko di PD versi KLB itu sah menurut hukum,” pungkas Idil.JAKARTA – Menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021) lalu Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi 3 institusi pemerintah, yakni Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kemenko Polhukam pada Senin (8/3) kemarin guna menegaskan keabsahan kepengurusannya. Terkait hal ini, analis politik Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung, Idil Akbar yakin, Menteri hukum dan HAM (Menkumham) Yosana Laoly akan berhati-hati dalam memproses legalitas yang terkait dengan Partai Demokrat. “Saya pikir Kemenkumham akan berhati-hati dalam memproses persoalan yang ada di internal Partai Demokrat,” kata Idil saat dihubungi, Selasa (9/3/2021). Baca Juga: Soal KLB Demokrat, AHY Sebaiknya Percaya Diri Saja Menurut Idil, Kemenkumham tentu akan melihat secara seksama dan secara menyeluruh bagaimana KLB itu terjadi, apakah sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang sah. Jadi, kalau memang tidak sesuai, dia yakin bahwa Menkumham tidak akan mengambil risiko dengan mengeluarkan SK terhadap hasil KLB. Baca Juga: Viral Foto Nazaruddin-Jhoni Allen di Restoran, Sosok Orang Ketiga Disorot “Kalau tidak memiliki kesesuaian saya pikir mereka tidak ingin mengambil risiko mengesahkan kepemimpinan Moeldoko dalam Partai Demokrat versi KLB,” ujarnya. Namun demikian, Idil menambahkan, jika memang KLB itu legal dan memenuhi unsur yang diatur dalam AD/ART Demokrat yang sah, tentu tidak ada alasan juga bagi Menkumham untuk tidak memberikan legalitasnya. “Kalau secara legal memenuhi unsur yang substansial dalam AD ART tidak ada alasan Kemnekumham untuk tidak memproses atau menyatakan bahwa kepemimpinan Moeldoko di PD versi KLB itu sah menurut hukum,” pungkas Idil.