Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah agar partai politik.https://news.okezone.com/read/2021/03/24/337/2383319/ini-saran-kpk-agar-partai-politik-sehatidhttps://news.okezone.com/read/2021/03/24/337/2383319/ini-saran-kpk-agar-partai-politik-sehathttps://news.okezone.com/read/2021/03/24/337/2383319/ini-saran-kpk-agar-partai-politik-sehatRabu 24 Maret 2021 15:37 WIBRaka Dwi NoviantoWakil Ketua KPK, Nurul Gufron (Foto: tangkapan layar)https://img.okezone.com/content/2021/03/24/337/2383319/ini-saran-kpk-agar-partai-politik-sehat-Rl6xCGvrfo.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah agar partai politik bisa dianggap sehat. Hal tersebut untuk mengantarkan partai politik memberikan harapan tercapainya tujuan bangsa salah satunya tidak melakukan tindak pidana korupsi. "Di antaranya, misalnya tentang KPK telah memberikan usulan tentang pendanaan parpol. Salah satu dari sistem parpol yang berintegritas adalah dari sisi pendanaan," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam diskusi daring, Rabu (24/3/2021). Baca juga:  Partai Politik Diminta Jadi Lembaga Ideologis & Pilar Demokrasi Ghufron menjelaskan, sisi pendanaan parpol yang selama ini masih senilai Rp108 dan KPK sudah mengusulkan sejak 2018 menjadi Rp1.000 per suara. "Harapannya apa? Parpol yang mandiri, yang kemudian sehat secara pendanaan, harapannya juga sehat dalam kemudian mengkader parpolnya. Kalau dari sisi kemanusiaan, orang yang perutnya lapar tentu kemudian tingkahnya bisa anarki," kata Ghufron. Baca juga:  Menguatnya Kedaulatan Partai dengan Kecenderungan yang Semakin Pragmatis "Harapannya sekali lagi, kalau perutnya manusia itu sehat, maka mudah-mudahan kemudian pikirannya benar. Begitupun parpol, kalau parpol sehat, setidak-tidaknya dari sisi ekonomi dia sudah mulai cukup, maka harapannya tidak melakukan perbuatan perbuatan anarki. Logikanya begitu. Itu dari sisi pendanaan," tambahnya. KPK juga sudah mengusulkan agar ada proses demokratisasi di parpol itu sendiri. Harapannya parpol sebagai pilar pilar demokrasi bangsa, serta di tingkat internal masing-masing parpol itu juga kemudian menegakkan demokratisasi secara lebih sehat. "Kami tapi juga mempersoalkan adanya kemauan adanya transparan dan akuntabel. Kalau kemudian negara memberikan subsidi yang lebih kepada parpol, maka parpol sebagai pengelola keuangan negara maka kemudian harus transparan dan juga akuntabel atas pembelanjaan apa yang menjadi yang disubsidi atau diberi insentif dari negara," pungkasnya. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan beberapa hal kepada Pemerintah agar partai politik bisa dianggap sehat. Hal tersebut untuk mengantarkan partai politik memberikan harapan tercapainya tujuan bangsa salah satunya tidak melakukan tindak pidana korupsi. "Di antaranya, misalnya tentang KPK telah memberikan usulan tentang pendanaan parpol. Salah satu dari sistem parpol yang berintegritas adalah dari sisi pendanaan," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam diskusi daring, Rabu (24/3/2021). Baca juga:  Partai Politik Diminta Jadi Lembaga Ideologis & Pilar Demokrasi Ghufron menjelaskan, sisi pendanaan parpol yang selama ini masih senilai Rp108 dan KPK sudah mengusulkan sejak 2018 menjadi Rp1.000 per suara. "Harapannya apa? Parpol yang mandiri, yang kemudian sehat secara pendanaan, harapannya juga sehat dalam kemudian mengkader parpolnya. Kalau dari sisi kemanusiaan, orang yang perutnya lapar tentu kemudian tingkahnya bisa anarki," kata Ghufron. Baca juga:  Menguatnya Kedaulatan Partai dengan Kecenderungan yang Semakin Pragmatis "Harapannya sekali lagi, kalau perutnya manusia itu sehat, maka mudah-mudahan kemudian pikirannya benar. Begitupun parpol, kalau parpol sehat, setidak-tidaknya dari sisi ekonomi dia sudah mulai cukup, maka harapannya tidak melakukan perbuatan perbuatan anarki. Logikanya begitu. Itu dari sisi pendanaan," tambahnya. KPK juga sudah mengusulkan agar ada proses demokratisasi di parpol itu sendiri. Harapannya parpol sebagai pilar pilar demokrasi bangsa, serta di tingkat internal masing-masing parpol itu juga kemudian menegakkan demokratisasi secara lebih sehat. "Kami tapi juga mempersoalkan adanya kemauan adanya transparan dan akuntabel. Kalau kemudian negara memberikan subsidi yang lebih kepada parpol, maka parpol sebagai pengelola keuangan negara maka kemudian harus transparan dan juga akuntabel atas pembelanjaan apa yang menjadi yang disubsidi atau diberi insentif dari negara," pungkasnya.