Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia masih jauh lebih tinggi ketimbang negara tetangga.  https://news.okezone.com/read/2021/03/25/337/2383932/ma-ruf-amin-angka-kematian-ibu-melahirkan-indonesia-lebih-tinggi-dari-negara-tetanggaidhttps://news.okezone.com/read/2021/03/25/337/2383932/ma-ruf-amin-angka-kematian-ibu-melahirkan-indonesia-lebih-tinggi-dari-negara-tetanggahttps://news.okezone.com/read/2021/03/25/337/2383932/ma-ruf-amin-angka-kematian-ibu-melahirkan-indonesia-lebih-tinggi-dari-negara-tetanggaKamis 25 Maret 2021 15:34 WIBFahreza RizkyWakil Presiden, Maruf Amin (Foto: Antara)https://img.okezone.com/content/2021/03/25/337/2383932/ma-ruf-amin-angka-kematian-ibu-melahirkan-indonesia-lebih-tinggi-dari-negara-tetangga-o6mJijnQRJ.jpegJAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia masih jauh lebih tinggi ketimbang negara tetangga. Tak hanya itu, indikator kematian balita dan stunting juga berada pada kondisi serupa. Kemudian, prevalensi penyakit seperti tuberkulosis (TBC) dan Malaria masih menjangkiti Tanah Air. "Laporan World Health Statistics 2020 yang diterbitkan oleh WHO menunjukkan bahwa angka kematian ibu melahirkan kita masih 177 per 100.000 kelahiran hidup, ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia yaitu 29, Thailand 37, dan Vietnam 43 per 100.000 kelahiran hidup," katanya saat menjadi keynote speech pada webinar Universitas Indonesia bertajuk 'Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045', Kamis (25/3/2021). Ma'ruf menambahkan, indikator tingkat kematian balita di Indonesia masih 25 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan Malaysia yaitu 8, Thailand 9, dan Vietnam 21. Berbagai prevalensi penyakit seperti TBC dan Malaria juga masih menempati tingkat teratas dibandingkan negara tetangga. Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Kasus TBC di Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia "Begitu pula prevalensi balita stunting kita yang masih tinggi. Saat ini, kita masih terus berusaha untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, dalam menurunkan prevalensi stunting balita dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024," ujarnya. Ma'ruf berujar, ketahanan kesehatan suatu negara ditunjukkan dengan berfungsinya sistem layanan kesehatan dengan baik. Sistem ini harus mampu menangani sejumlah tantangan permasalahan. Untuk mencapainya diperlukan kemampuan adaptasi dengan cepat guna memenuhi tuntutan layanan kesehatan yang berubah dengan cepat, seperti munculnya pandemi yang tak terduga, serta kemampuan kolaborasi antar berbagai pihak terkait.Secara garis besar, lanjut Ma'ruf, sistem layanan kesehatan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, adalah pemberian layanan pemberdayaan masyarakat dalam rangka upaya promotif dan preventif. Kedua, adalah pemberian layanan pengobatan atau layanan kesehatan kuratif. Kata Ma'ruf, kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berhasil memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh layanan pengobatan yang terjangkau. Saat ini, berbagai penyakit mulai dari yang bersifat gawat darurat, infeksi, hingga penyakit kronis dan tidak menular dapat dilayani melalui JKN. Perluasan dan kemudahan akses layanan kesehatan juga memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang kondisi kesehatan masyarakat. "Salah satu proporsi pembiayaan tertinggi dalam JKN ialah pembiayaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Katastropik. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 menunjukkan peningkatan signifikan untuk prevalensi penyakit tidak menular yakni hipertensi dan diabetes melitus (DM). Prevalensi hipertensi naik dari 25.8% menjadi 34.10%, sementara prevalensi DM naik dari 6.9% menjadi 10.9%," ungkapnya. Data BPJS Kesehatan, kata Ma'ruf, menunjukkan pada 2019 total biaya yang dikeluarkan untuk menangani PTM katastropik mencapai Rp.20,27 triliun. Selain tingginya beban penyakit tidak menular, Indonesia masih menghadapi tantangan berbagai penyakit menular. "Indonesia merupakan negara dengan kasus tertinggi tuberkulosis ke-3 di dunia, setelah India dan China, dengan estimasi kasus sebanyak 842.000 per tahun. Kasus kumulatif HIV sendiri dilaporkan mencapai 338.363 kasus, dan kasus kumulatif AIDS sebanyak 115.601 kasus per Maret 2019. Tantangan penyakit malaria juga masih ditemui di 214 kabupaten/kota," paparnya. "Gambaran tingginya biaya kesehatan memberikan kesadaran kepada kita bahwa keberadaan jaminan kesehatan nasional kita selama ini masih terpaku pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang cenderung bertumpu pada rumah sakit dibandingkan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif," pungkas Ma'ruf.JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia masih jauh lebih tinggi ketimbang negara tetangga. Tak hanya itu, indikator kematian balita dan stunting juga berada pada kondisi serupa. Kemudian, prevalensi penyakit seperti tuberkulosis (TBC) dan Malaria masih menjangkiti Tanah Air. "Laporan World Health Statistics 2020 yang diterbitkan oleh WHO menunjukkan bahwa angka kematian ibu melahirkan kita masih 177 per 100.000 kelahiran hidup, ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia yaitu 29, Thailand 37, dan Vietnam 43 per 100.000 kelahiran hidup," katanya saat menjadi keynote speech pada webinar Universitas Indonesia bertajuk 'Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045', Kamis (25/3/2021). Ma'ruf menambahkan, indikator tingkat kematian balita di Indonesia masih 25 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan dengan Malaysia yaitu 8, Thailand 9, dan Vietnam 21. Berbagai prevalensi penyakit seperti TBC dan Malaria juga masih menempati tingkat teratas dibandingkan negara tetangga. Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Kasus TBC di Indonesia Tertinggi Ketiga di Dunia "Begitu pula prevalensi balita stunting kita yang masih tinggi. Saat ini, kita masih terus berusaha untuk mencapai target RPJMN 2020-2024, dalam menurunkan prevalensi stunting balita dari 27,7% pada tahun 2019 menjadi 14% pada tahun 2024," ujarnya. Ma'ruf berujar, ketahanan kesehatan suatu negara ditunjukkan dengan berfungsinya sistem layanan kesehatan dengan baik. Sistem ini harus mampu menangani sejumlah tantangan permasalahan. Untuk mencapainya diperlukan kemampuan adaptasi dengan cepat guna memenuhi tuntutan layanan kesehatan yang berubah dengan cepat, seperti munculnya pandemi yang tak terduga, serta kemampuan kolaborasi antar berbagai pihak terkait.Secara garis besar, lanjut Ma'ruf, sistem layanan kesehatan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, adalah pemberian layanan pemberdayaan masyarakat dalam rangka upaya promotif dan preventif. Kedua, adalah pemberian layanan pengobatan atau layanan kesehatan kuratif. Kata Ma'ruf, kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berhasil memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh layanan pengobatan yang terjangkau. Saat ini, berbagai penyakit mulai dari yang bersifat gawat darurat, infeksi, hingga penyakit kronis dan tidak menular dapat dilayani melalui JKN. Perluasan dan kemudahan akses layanan kesehatan juga memberikan gambaran yang sesungguhnya tentang kondisi kesehatan masyarakat. "Salah satu proporsi pembiayaan tertinggi dalam JKN ialah pembiayaan Penyakit Tidak Menular (PTM) Katastropik. Data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 menunjukkan peningkatan signifikan untuk prevalensi penyakit tidak menular yakni hipertensi dan diabetes melitus (DM). Prevalensi hipertensi naik dari 25.8% menjadi 34.10%, sementara prevalensi DM naik dari 6.9% menjadi 10.9%," ungkapnya. Data BPJS Kesehatan, kata Ma'ruf, menunjukkan pada 2019 total biaya yang dikeluarkan untuk menangani PTM katastropik mencapai Rp.20,27 triliun. Selain tingginya beban penyakit tidak menular, Indonesia masih menghadapi tantangan berbagai penyakit menular. "Indonesia merupakan negara dengan kasus tertinggi tuberkulosis ke-3 di dunia, setelah India dan China, dengan estimasi kasus sebanyak 842.000 per tahun. Kasus kumulatif HIV sendiri dilaporkan mencapai 338.363 kasus, dan kasus kumulatif AIDS sebanyak 115.601 kasus per Maret 2019. Tantangan penyakit malaria juga masih ditemui di 214 kabupaten/kota," paparnya. "Gambaran tingginya biaya kesehatan memberikan kesadaran kepada kita bahwa keberadaan jaminan kesehatan nasional kita selama ini masih terpaku pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang cenderung bertumpu pada rumah sakit dibandingkan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif," pungkas Ma'ruf.