<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPR Minta Larangan Mudik Diperjelas Cakupan Wilayahnya</title><description>Ini kan belum jelas, misalnya dari semarang ke salatiga, atau semarang ke kabupaten sebelahnya misalnya.</description><link>https://news.okezone.com/read/2021/03/27/337/2384908/dpr-minta-larangan-mudik-diperjelas-cakupan-wilayahnya</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2021/03/27/337/2384908/dpr-minta-larangan-mudik-diperjelas-cakupan-wilayahnya"/><item><title>DPR Minta Larangan Mudik Diperjelas Cakupan Wilayahnya</title><link>https://news.okezone.com/read/2021/03/27/337/2384908/dpr-minta-larangan-mudik-diperjelas-cakupan-wilayahnya</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2021/03/27/337/2384908/dpr-minta-larangan-mudik-diperjelas-cakupan-wilayahnya</guid><pubDate>Sabtu 27 Maret 2021 09:03 WIB</pubDate><dc:creator>Rakhmatulloh</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/03/27/337/2384908/dpr-minta-larangan-mudik-diperjelas-cakupan-wilayahnya-cvXPT2eiV5.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Foto : Okezone.com)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/03/27/337/2384908/dpr-minta-larangan-mudik-diperjelas-cakupan-wilayahnya-cvXPT2eiV5.jpg</image><title>Ilustrasi (Foto : Okezone.com)</title></images><description>JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Pertaonan Daulay mengaku pihaknya mendukung langkah pemerintah yang melarang mudik Idul Fitri 2021 lantaran Indonesia masih dilingkupi pandemi Covid-19. Namun Saleh juga meminta agar larangan itu juga mengatur soal kapan larangan tersebut mulai diterapkan.

&quot;Jadi kalau sudah dilarang ya dilarang aja, supaya ini tidak terjadi ya seperti rutinitas (mudik) kita yang sebelum (ada) Covid-19 ini,&quot; kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (27/3/2021).

&quot;Ini kan sebenarnya dilarang ini bukan untuk kita, tapi untuk keselamatan kita, sehingga tidak ada persebaran covid-19 atau pun tidk menunjukkan klaster-klaster baru. Di mana ada mutasi satu kota ke kota lain cukup besar itu harus diperhatikan,&quot; tuturnya.

Di sisi lain, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta kepada pemerintah agar membuat cakupan wilayah yang jelas terkait kebijakan larangan mudik ini. Misalnya, untuk satu kabupaten/kota ke kota lain yang relatif berdekatan wilayahnya ini belum diatur secara rinci seperti apa.

&quot;Ini kan belum jelas, misalnya dari semarang ke salatiga, atau semarang ke kabupaten sebelahnya misalnya, atau dari bekasi ke karawang boleh gak, batasan-batasan itu ada gak. Nah itu ketentuannya menjadi penting sehingga ada beda mana aturan yang sudah ditegakkan, mana yang tidak ditegakan,&quot; ujarnya.

Baca Juga :&amp;nbsp;Korupsi Asabri, Kejagung Sita 9 Mobil Mewah Milik Ilham W Siregar

Maka itu, Saleh berharap, regulasi dan pelbagai aturan yang mendukung larangan mudik bisa dibahas dan diputuskan secepatnya oleh lembaga dan intitusi pemerintahan yang berwenang.

&quot;Biar orang tau semua, kalo ada aturan seperti ini dan masyarakat kan bisa siap-siap mengikuti danbmentaati aturan-aturan itu,&quot; ujarnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Pertaonan Daulay mengaku pihaknya mendukung langkah pemerintah yang melarang mudik Idul Fitri 2021 lantaran Indonesia masih dilingkupi pandemi Covid-19. Namun Saleh juga meminta agar larangan itu juga mengatur soal kapan larangan tersebut mulai diterapkan.

&quot;Jadi kalau sudah dilarang ya dilarang aja, supaya ini tidak terjadi ya seperti rutinitas (mudik) kita yang sebelum (ada) Covid-19 ini,&quot; kata Saleh saat dihubungi, Sabtu (27/3/2021).

&quot;Ini kan sebenarnya dilarang ini bukan untuk kita, tapi untuk keselamatan kita, sehingga tidak ada persebaran covid-19 atau pun tidk menunjukkan klaster-klaster baru. Di mana ada mutasi satu kota ke kota lain cukup besar itu harus diperhatikan,&quot; tuturnya.

Di sisi lain, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga meminta kepada pemerintah agar membuat cakupan wilayah yang jelas terkait kebijakan larangan mudik ini. Misalnya, untuk satu kabupaten/kota ke kota lain yang relatif berdekatan wilayahnya ini belum diatur secara rinci seperti apa.

&quot;Ini kan belum jelas, misalnya dari semarang ke salatiga, atau semarang ke kabupaten sebelahnya misalnya, atau dari bekasi ke karawang boleh gak, batasan-batasan itu ada gak. Nah itu ketentuannya menjadi penting sehingga ada beda mana aturan yang sudah ditegakkan, mana yang tidak ditegakan,&quot; ujarnya.

Baca Juga :&amp;nbsp;Korupsi Asabri, Kejagung Sita 9 Mobil Mewah Milik Ilham W Siregar

Maka itu, Saleh berharap, regulasi dan pelbagai aturan yang mendukung larangan mudik bisa dibahas dan diputuskan secepatnya oleh lembaga dan intitusi pemerintahan yang berwenang.

&quot;Biar orang tau semua, kalo ada aturan seperti ini dan masyarakat kan bisa siap-siap mengikuti danbmentaati aturan-aturan itu,&quot; ujarnya.</content:encoded></item></channel></rss>
