<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Kemendagri Dorong Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Daerah   </title><description>Bahtiar berharap agar penanganan konflik sosial dapat berjalan optimal seiring adanya sinergitas antara para pemangku kepentingan.</description><link>https://news.okezone.com/read/2021/04/01/337/2387924/kemendagri-dorong-sinergitas-penanganan-konflik-sosial-di-daerah</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2021/04/01/337/2387924/kemendagri-dorong-sinergitas-penanganan-konflik-sosial-di-daerah"/><item><title>Kemendagri Dorong Sinergitas Penanganan Konflik Sosial di Daerah   </title><link>https://news.okezone.com/read/2021/04/01/337/2387924/kemendagri-dorong-sinergitas-penanganan-konflik-sosial-di-daerah</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2021/04/01/337/2387924/kemendagri-dorong-sinergitas-penanganan-konflik-sosial-di-daerah</guid><pubDate>Kamis 01 April 2021 16:04 WIB</pubDate><dc:creator>Dita Angga R</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/04/01/337/2387924/kemendagri-dorong-sinergitas-penanganan-konflik-sosial-di-daerah-8BH3uoruBL.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Dirjen Polpum Bahtiar (Foto: Ist)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/04/01/337/2387924/kemendagri-dorong-sinergitas-penanganan-konflik-sosial-di-daerah-8BH3uoruBL.jpg</image><title>Dirjen Polpum Bahtiar (Foto: Ist)</title></images><description>JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong  sinergitas penanganan konflik sosial di daerah. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan bahwa penanganan konflik tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi pemerintah saja.
&quot;Kita semua sepakat, menangani konflik sosial ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian/lembaga, tetapi harus dikerjakan bersama,&quot; katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Kamis (1/4/2021).
Baca juga:&amp;nbsp;Kemendagri Minta Camat Berperan Aktif Tangani Konflik di Daerah
Bahtiar berharap agar penanganan konflik sosial dapat berjalan optimal seiring adanya sinergitas antara para pemangku kepentingan. Selain itu diperlukan terobosan dalam penanganan konflik sosial yang sifatnya dinamis.
Baca juga:&amp;nbsp;Indonesia Rawan Konflik, Polri Beberkan Faktor Penyebabnya
&quot;Kita harus bicarakan supaya kita bisa membangun inovasi-inovasi baru dalam mengerjakan itu (konflik sosial),&quot; ujarnya.
Dia juga menilai perlu adanya  dukungan penguatan kelembagaan dari kepala daerah selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Termasuk juga dukungan penganggaran.
&quot;Dukungan penganggaran bahkan kelembagaan, beberapa daerah belum dibentuk tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, nah ini yang saya pikir perlu kita bicarakan,&quot; ujarnya.</description><content:encoded>JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong  sinergitas penanganan konflik sosial di daerah. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan bahwa penanganan konflik tidak bisa hanya dilakukan oleh satu instansi pemerintah saja.
&quot;Kita semua sepakat, menangani konflik sosial ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian/lembaga, tetapi harus dikerjakan bersama,&quot; katanya dikutip dari pers rilis Puspen Kemendagri, Kamis (1/4/2021).
Baca juga:&amp;nbsp;Kemendagri Minta Camat Berperan Aktif Tangani Konflik di Daerah
Bahtiar berharap agar penanganan konflik sosial dapat berjalan optimal seiring adanya sinergitas antara para pemangku kepentingan. Selain itu diperlukan terobosan dalam penanganan konflik sosial yang sifatnya dinamis.
Baca juga:&amp;nbsp;Indonesia Rawan Konflik, Polri Beberkan Faktor Penyebabnya
&quot;Kita harus bicarakan supaya kita bisa membangun inovasi-inovasi baru dalam mengerjakan itu (konflik sosial),&quot; ujarnya.
Dia juga menilai perlu adanya  dukungan penguatan kelembagaan dari kepala daerah selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Termasuk juga dukungan penganggaran.
&quot;Dukungan penganggaran bahkan kelembagaan, beberapa daerah belum dibentuk tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, nah ini yang saya pikir perlu kita bicarakan,&quot; ujarnya.</content:encoded></item></channel></rss>
