Lebih dari 51 juta keluarga tinggal di daerah rawan bencana.https://news.okezone.com/read/2021/04/14/337/2394560/bnpb-lebih-dari-51-juta-keluarga-tinggal-di-daerah-rawan-bencanaidhttps://news.okezone.com/read/2021/04/14/337/2394560/bnpb-lebih-dari-51-juta-keluarga-tinggal-di-daerah-rawan-bencanahttps://news.okezone.com/read/2021/04/14/337/2394560/bnpb-lebih-dari-51-juta-keluarga-tinggal-di-daerah-rawan-bencanaRabu 14 April 2021 15:15 WIBBinti MufaridaIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/04/14/337/2394560/bnpb-lebih-dari-51-juta-keluarga-tinggal-di-daerah-rawan-bencana-oWSykMQFTl.jpgJAKARTA - Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan mengungkapkan bahwa lebih dari 53.000 desa di Indonesia berada di daerah rawan bencana. Selain itu, lebih dari 51 juta keluarga tinggal di daerah rawan bencana. “Kita sudah memetakan desa-desa yang masuk ke dalam desa rawan bencana. Ini ternyata cukup mengagetkan kita. Bahwa hampir 75 ribu desa yang ada di Indonesia saat ini, lebih dari 53 ribu desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana,” ungkap Lilik dalam dialog Potret 10 Tahun Kebijakan dan Aksi Pengurangan Risiko Bencana Iklim di Indonesia secara virtual, Rabu (14/4/2021). Di mana 45.973 desa rawan gempa bumi. Sebanyak 5.744 desa rawan bencana tsunami. Ada 2.160 desa rawan bencana gunung api. Ada 34.716 desa rawan longsor, 37.497 desa rawan kebakaran hutan dan lahan, 41.236 desa rawan kekeringan, dan 47.430 desa rawan banjir. “Seperti contohnya ada 5.744 desa yang berada di daerah rawan tsunami, kemudian di daerah rawan longsor ada 34.716 desa, dan seterusnya,” papar Lilik. Baca juga: BNPB: Sebanyak 53.000 Desa di Indonesia Berada di Daerah Rawan Bencana Sehingga, melalui Peraturan Kepala (PERKA) BNPB Nomor 1 Tahun 2012 dibentuklah Desa Tangguh Bencana. “Di BNPB ini desa tangguh bencana ini dimulai setelah Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Perka ini kemudian lebih masif lagi dilakukan setelah adanya Deklarasi Jogja,” ungkap Lilik. Baca juga: Waspada Potensi Bibit Siklon Tropis 94W, Ini Rekomendasi BNPB Nantinya, kata Lilik, setiap desa yang telah mempunyai Desa Tangguh Bencana ini akan memiliki rapor ketangguhan bencana. “Setiap desa yang berada di wilayah rawan bencana akan memiliki rapor penilaian ketangguhan desa. Upaya ini dilakukan sebelum BNPB ataupun BPBD mengintervensi ketangguhan di desa tersebut.” JAKARTA - Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Lilik Kurniawan mengungkapkan bahwa lebih dari 53.000 desa di Indonesia berada di daerah rawan bencana. Selain itu, lebih dari 51 juta keluarga tinggal di daerah rawan bencana. “Kita sudah memetakan desa-desa yang masuk ke dalam desa rawan bencana. Ini ternyata cukup mengagetkan kita. Bahwa hampir 75 ribu desa yang ada di Indonesia saat ini, lebih dari 53 ribu desa atau kelurahan berada di daerah rawan bencana,” ungkap Lilik dalam dialog Potret 10 Tahun Kebijakan dan Aksi Pengurangan Risiko Bencana Iklim di Indonesia secara virtual, Rabu (14/4/2021). Di mana 45.973 desa rawan gempa bumi. Sebanyak 5.744 desa rawan bencana tsunami. Ada 2.160 desa rawan bencana gunung api. Ada 34.716 desa rawan longsor, 37.497 desa rawan kebakaran hutan dan lahan, 41.236 desa rawan kekeringan, dan 47.430 desa rawan banjir. “Seperti contohnya ada 5.744 desa yang berada di daerah rawan tsunami, kemudian di daerah rawan longsor ada 34.716 desa, dan seterusnya,” papar Lilik. Baca juga: BNPB: Sebanyak 53.000 Desa di Indonesia Berada di Daerah Rawan Bencana Sehingga, melalui Peraturan Kepala (PERKA) BNPB Nomor 1 Tahun 2012 dibentuklah Desa Tangguh Bencana. “Di BNPB ini desa tangguh bencana ini dimulai setelah Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012. Perka ini kemudian lebih masif lagi dilakukan setelah adanya Deklarasi Jogja,” ungkap Lilik. Baca juga: Waspada Potensi Bibit Siklon Tropis 94W, Ini Rekomendasi BNPB Nantinya, kata Lilik, setiap desa yang telah mempunyai Desa Tangguh Bencana ini akan memiliki rapor ketangguhan bencana. “Setiap desa yang berada di wilayah rawan bencana akan memiliki rapor penilaian ketangguhan desa. Upaya ini dilakukan sebelum BNPB ataupun BPBD mengintervensi ketangguhan di desa tersebut.”