Polri akan menggelar Operasi Ketupat yang berlangsung tanggal 6-14 Mei 2021.https://news.okezone.com/read/2021/04/21/337/2398601/ops-ketupat-lebaran-kapolri-kerahkan-171-457-personel-gabungan-amankan-92-598-objek-vitalidhttps://news.okezone.com/read/2021/04/21/337/2398601/ops-ketupat-lebaran-kapolri-kerahkan-171-457-personel-gabungan-amankan-92-598-objek-vitalhttps://news.okezone.com/read/2021/04/21/337/2398601/ops-ketupat-lebaran-kapolri-kerahkan-171-457-personel-gabungan-amankan-92-598-objek-vitalRabu 21 April 2021 19:16 WIBPuteranegara BatubaraKapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Okezone/Putera)https://img.okezone.com/content/2021/04/21/337/2398601/ops-ketupat-lebaran-kapolri-kerahkan-171-457-personel-gabungan-amankan-92-598-objek-vital-3qhPgrwLMo.JPGJAKARTA - Polri akan menggelar Operasi Ketupat yang berlangsung tanggal 6-14 Mei 2021. Operasi keselamatan ini melibatkan 171.457 personel gabungan. Nantinya, mereka bakal mengamankan 92.598 objek vital di tiga provinsi tujuan mudik meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, untuk menidaklajuti larangan mudik Lebaran, Polri sudah menyiapkan upaya penyekatan di 333 lokasi mulai dari Lampung sampai Bali. Pos-pos tersebut bertujuan memeriksa administrasi yang harus dimiliki baik yang dari kantor dan protokol kesehatan (prokes) seperti surat dinas dan lain sebagainya. “Upaya pencegahan mudik dilakukan dengan membuat pos-pos penyekatan secara ketat. Memeriksa administrasin yang dimiliki, termasuk petugas di titik sekat harus dilengkapi ambulan dan alat prokes. Ini berlaku baik di bandara, pelaburan ataupun terminal,” kata Sigit dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2021). Menurut dia, operasi keselamatan lebih memberikan edukasi tidak melaksanakan mudik karena Covid-19 masih tinggi. Selain itu, kejahatan street crime, patroli skala besar, tempat interaksi masyarakat seperti terminal, aksi teroris menjadi prioritas operasi tersebut. "Prinsipnya keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi atau salus supreme lex esto," ujar Sigit. Sigit menjelaskan, asas tersebut menjadi dasar nantinya untuk aparat kepolisian dalam melakukan pelarangan terhadap masyarakat melakukan mudik Lebaran. Menurut Sigit, kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dan akan diimplementasikan oleh Polri serta lintas sektoral, lantaran untuk menekan laju penambahan angka virus corona atau Covid-19. JAKARTA - Polri akan menggelar Operasi Ketupat yang berlangsung tanggal 6-14 Mei 2021. Operasi keselamatan ini melibatkan 171.457 personel gabungan. Nantinya, mereka bakal mengamankan 92.598 objek vital di tiga provinsi tujuan mudik meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, untuk menidaklajuti larangan mudik Lebaran, Polri sudah menyiapkan upaya penyekatan di 333 lokasi mulai dari Lampung sampai Bali. Pos-pos tersebut bertujuan memeriksa administrasi yang harus dimiliki baik yang dari kantor dan protokol kesehatan (prokes) seperti surat dinas dan lain sebagainya. “Upaya pencegahan mudik dilakukan dengan membuat pos-pos penyekatan secara ketat. Memeriksa administrasin yang dimiliki, termasuk petugas di titik sekat harus dilengkapi ambulan dan alat prokes. Ini berlaku baik di bandara, pelaburan ataupun terminal,” kata Sigit dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral kesiapan menghadapi Idul Fitri di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4/2021). Menurut dia, operasi keselamatan lebih memberikan edukasi tidak melaksanakan mudik karena Covid-19 masih tinggi. Selain itu, kejahatan street crime, patroli skala besar, tempat interaksi masyarakat seperti terminal, aksi teroris menjadi prioritas operasi tersebut. "Prinsipnya keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi atau salus supreme lex esto," ujar Sigit. Sigit menjelaskan, asas tersebut menjadi dasar nantinya untuk aparat kepolisian dalam melakukan pelarangan terhadap masyarakat melakukan mudik Lebaran. Menurut Sigit, kebijakan pelarangan mudik yang dikeluarkan pemerintah dan akan diimplementasikan oleh Polri serta lintas sektoral, lantaran untuk menekan laju penambahan angka virus corona atau Covid-19.