Kepala Negara menyebut data-data lain yang dimiliki pemerintah juga perlu diperbaiki.https://news.okezone.com/read/2021/05/27/337/2416238/bansos-tak-tepat-sasaran-jokowi-ini-harus-diperbaikiidhttps://news.okezone.com/read/2021/05/27/337/2416238/bansos-tak-tepat-sasaran-jokowi-ini-harus-diperbaikihttps://news.okezone.com/read/2021/05/27/337/2416238/bansos-tak-tepat-sasaran-jokowi-ini-harus-diperbaikiKamis 27 Mei 2021 15:19 WIBDita Angga RPresiden Jokowi (Foto: Biro Setpres)https://img.okezone.com/content/2021/05/27/337/2416238/bansos-tak-tepat-sasaran-jokowi-ini-harus-diperbaiki-vqJyHkDxoH.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Dia mengatakan bahwa masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah masih menjadi persoalan hingga hari ini. “Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021). Kepala Negara menyebut data-data lain yang dimiliki pemerintah juga perlu diperbaiki. Apalagi, lanjut dia, data pemerintah pusat dan daerah kerap tidak sinkron. Baca juga: Belanja APBN hingga Serapan PEN Rp699 Triliun Berjalan Lambat, Jokowi: Ini Ada Apa? ”Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah juga tidak sambung. Ini yang harus kita perbaiki,” ujarnya Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. “Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan,” pungkasnya. Baca juga: Jokowi: Tak Ada Toleransi Terhadap Penyelewengan AnggaranJAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran. Dia mengatakan bahwa masalah akurasi data yang dimiliki pemerintah masih menjadi persoalan hingga hari ini. “Dampaknya kemana-mana. Contoh data bansos yang tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran menjadi tak cepat. Menjadi lambat dan ada yang tidak tepat sasaran,” katanya saat peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021). Kepala Negara menyebut data-data lain yang dimiliki pemerintah juga perlu diperbaiki. Apalagi, lanjut dia, data pemerintah pusat dan daerah kerap tidak sinkron. Baca juga: Belanja APBN hingga Serapan PEN Rp699 Triliun Berjalan Lambat, Jokowi: Ini Ada Apa? ”Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya. Data pemerintah pusat dan daerah juga tidak sambung. Ini yang harus kita perbaiki,” ujarnya Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membantu mengawal peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah. “Kawal integrasi, kawal sinkronisasi basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data. Manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki BPKP. BPKP kan memiliki ini. Gunakan, manfaatkan,” pungkasnya. Baca juga: Jokowi: Tak Ada Toleransi Terhadap Penyelewengan Anggaran