Seperti misalnya soal jalur sepeda permanen dan perselisihan antara pesepeda dan pengguna jalan lain.    https://news.okezone.com/read/2021/06/16/337/2426237/polemik-jalur-sepeda-permanen-dpr-jangan-sampai-harley-minta-jalur-khususidhttps://news.okezone.com/read/2021/06/16/337/2426237/polemik-jalur-sepeda-permanen-dpr-jangan-sampai-harley-minta-jalur-khusushttps://news.okezone.com/read/2021/06/16/337/2426237/polemik-jalur-sepeda-permanen-dpr-jangan-sampai-harley-minta-jalur-khususRabu 16 Juni 2021 17:31 WIBKiswondariIlustrasi (Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/06/16/337/2426237/polemik-jalur-sepeda-permanen-dpr-jangan-sampai-harley-minta-jalur-khusus-toA8wETBXY.jpgJAKARTA – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sejumlah Anggota dan Pimpinan Komisi III DPR menyoroti soal masalah sepeda yang semenjak pandemi Covid-19 ini menjadi sorotan publik. Seperti misalnya soal jalur sepeda permanen dan perselisihan antara pesepeda dan pengguna jalan lain. “Mohon kiranya pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin, jangan sampai ada isu tentnag diskriminasi baik sepeda roadbike dan sepeda seli (sepeda lipat),” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Menurut Sahroni, persoalan ini sampai memecah belah sesama pengguna jalan, bahkan muncul perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas. Padahal, sangat disayangkan karena pesepeda hanya menggunakan jalan selama 2 jam saja, sementara 22 jam lainnya digunakan oleh pengguna jalan lain. “Sayang disayang bahwa ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu hanya dua jam, 22 jam dipake pengguna lain,” ujarnya. Pembina ASC Cycling ini khawatir bahwa komunitas pengendara lainnya, seperti misalnya motor superbike akan meminta fasilitas jalan khusus seperti sepeda. “Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan superbike,” ucap Sahroni. Oleh karena itu, Sahrini meminta agar Kapolri dan jajarannya, khususnya Korlantas Polri untuk mengevaluasi jalur sepeda permanen dan membongkarnya bila perlu. “Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,” tutupnya. Senada, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menyoroti soal pertentangan yang terjadi antara pesepeda dengan pengguna jalan lainnya. Diakuinya memang sepeda ini sedang tren bahkan ada komunitasnya. “Jadi fakta menunjukan memang sepeda ini sedang tren, ada komunitasnya kemudian ini juga bisa meningkatkan kesehatan, dan merupakan gaya hidup yang baru juga yang menurut saya sangat positif,” kata pria yang akrab disapa Tobas ini. Tapi, sambung Tobas, ada semacam permasalahan di jalan di mana, antara pesepeda dan pengguna jalan lain harus diberikan fasilitas yang adil dan membuat semua terpenuhi hak-haknya. Untuk itu, perlu dibuat pengaturan pengaturan yang jelas. Dia meminta agar Kapolri memberikan perhatian untuk masalah ini. “Oleh karena itu pnegaguran yang kita butuhkan mungkin bisa jamnya diatur, rekayasa lalu lintas supaya sua lepentingan positif ini tetap terpenuhi. Masyarakat merasa aman ketika menggunakan jalan, kemudian para pesepda ini juga baik aman maupun juga tidak kemudian, karena akibat adanya konflik krn masyarkaat ini membuat semangatnya menjadi turun,” tandasnya. JAKARTA – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, sejumlah Anggota dan Pimpinan Komisi III DPR menyoroti soal masalah sepeda yang semenjak pandemi Covid-19 ini menjadi sorotan publik. Seperti misalnya soal jalur sepeda permanen dan perselisihan antara pesepeda dan pengguna jalan lain. “Mohon kiranya pak Kapolri evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin, jangan sampai ada isu tentnag diskriminasi baik sepeda roadbike dan sepeda seli (sepeda lipat),” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/6/2021). Menurut Sahroni, persoalan ini sampai memecah belah sesama pengguna jalan, bahkan muncul perkataan yang tidak pantas disampaikan oleh salah satu komunitas. Padahal, sangat disayangkan karena pesepeda hanya menggunakan jalan selama 2 jam saja, sementara 22 jam lainnya digunakan oleh pengguna jalan lain. “Sayang disayang bahwa ini adalah jalan umum yang para pesepeda pada saat sekarang hanya makan waktu hanya dua jam, 22 jam dipake pengguna lain,” ujarnya. Pembina ASC Cycling ini khawatir bahwa komunitas pengendara lainnya, seperti misalnya motor superbike akan meminta fasilitas jalan khusus seperti sepeda. “Jangan sampai nanti jalur permanen semua pelaku hobi motor bikin minta juga kepada pemerintah jalur motor khusus kayak Harley dan superbike,” ucap Sahroni. Oleh karena itu, Sahrini meminta agar Kapolri dan jajarannya, khususnya Korlantas Polri untuk mengevaluasi jalur sepeda permanen dan membongkarnya bila perlu. “Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin,” tutupnya. Senada, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari menyoroti soal pertentangan yang terjadi antara pesepeda dengan pengguna jalan lainnya. Diakuinya memang sepeda ini sedang tren bahkan ada komunitasnya. “Jadi fakta menunjukan memang sepeda ini sedang tren, ada komunitasnya kemudian ini juga bisa meningkatkan kesehatan, dan merupakan gaya hidup yang baru juga yang menurut saya sangat positif,” kata pria yang akrab disapa Tobas ini. Tapi, sambung Tobas, ada semacam permasalahan di jalan di mana, antara pesepeda dan pengguna jalan lain harus diberikan fasilitas yang adil dan membuat semua terpenuhi hak-haknya. Untuk itu, perlu dibuat pengaturan pengaturan yang jelas. Dia meminta agar Kapolri memberikan perhatian untuk masalah ini. “Oleh karena itu pnegaguran yang kita butuhkan mungkin bisa jamnya diatur, rekayasa lalu lintas supaya sua lepentingan positif ini tetap terpenuhi. Masyarakat merasa aman ketika menggunakan jalan, kemudian para pesepda ini juga baik aman maupun juga tidak kemudian, karena akibat adanya konflik krn masyarkaat ini membuat semangatnya menjadi turun,” tandasnya.