Wacana lockdown terkait  mengganasnya virus Covid-19 varian Delta di tanah air semakin menggema.https://news.okezone.com/read/2021/06/29/337/2432571/covid-19-kian-mengganas-ini-alasan-lockdown-harus-dilakukanidhttps://news.okezone.com/read/2021/06/29/337/2432571/covid-19-kian-mengganas-ini-alasan-lockdown-harus-dilakukanhttps://news.okezone.com/read/2021/06/29/337/2432571/covid-19-kian-mengganas-ini-alasan-lockdown-harus-dilakukanSelasa 29 Juni 2021 13:26 WIBSusi SusantiGuru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI dan Praktis Klinis Ari Fahrial Syam (Foto: Okezone) https://img.okezone.com/content/2021/06/29/337/2432571/ppkm-mikro-gagal-ini-pentingnya-lockdown-di-indonesia-tvHB39fG3r.jpgJAKARTA - Wacana pembatasan atau penguncian (lockdown) terkait  mengganasnya virus Covid-19 varian Delta di tanah air semakin menggema. Salah satu orang yang cukup lantang menyuarakannya yakni Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI dan Praktis Klinis  Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB. dr Ari mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sudah gagal karena tidak bisa membatasi mobilisasi masyarakat. Karena itu, dia menegaskan saat ini pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk lockdown tanpa ditunda-tunda lagi. “Jika pemerintah alergi dengan kata lockdown, ya kita gunakan saja istilah lain. Misalkan PSBB. Yang penting bisa menekan mobilisasi masyarakat. Pesawat dibatasi, tempat umum seperti restoran dibatasi,” terangnya saat dihubungi Okezone.com. Dia menjelaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini. Seperti banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang gugur, rumah sakit yang penuh, kekurangan ruang ICU, oksigen, dan permasalahan lainnya. (Baca juga: Corona Tak Terbendung, Pemerintah Godok PPKM Super Ketat) “Kalau alasannya takut ekonomi hancur, itu tidak sepadan. Sekarang lebih penting keselamatan nyawa daripada ekonomi. Mau sampai berapa lagi nakes meninggal? Berapa obat yang harus digunakan? Apa di kepala pemerintah tidak memikirkan hal itu? ,” jelasnya. Dia melihat jika PSSB yang diberlakukan pada April tahun lalu cukup ampuh menekan mobilisasi masyarakat. Sehingga pemerintah bisa membuat pola yang sama seperti itu. Dekan FKUI ini juga meminta pemerintah belajar dari India dan Malaysia yang melakukan lockdown total karena terkait Covid-19 varian Delta. (Baca juga: Pemerintah Bakal Terapkan PPKM Darurat, Ini Penjelasannya)JAKARTA - Wacana pembatasan atau penguncian (lockdown) terkait  mengganasnya virus Covid-19 varian Delta di tanah air semakin menggema. Salah satu orang yang cukup lantang menyuarakannya yakni Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam FKUI dan Praktis Klinis  Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH., MMB. dr Ari mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro sudah gagal karena tidak bisa membatasi mobilisasi masyarakat. Karena itu, dia menegaskan saat ini pemerintah harus segera mengambil langkah tegas untuk lockdown tanpa ditunda-tunda lagi. “Jika pemerintah alergi dengan kata lockdown, ya kita gunakan saja istilah lain. Misalkan PSBB. Yang penting bisa menekan mobilisasi masyarakat. Pesawat dibatasi, tempat umum seperti restoran dibatasi,” terangnya saat dihubungi Okezone.com. Dia menjelaskan pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini. Seperti banyaknya tenaga kesehatan (nakes) yang gugur, rumah sakit yang penuh, kekurangan ruang ICU, oksigen, dan permasalahan lainnya. (Baca juga: Corona Tak Terbendung, Pemerintah Godok PPKM Super Ketat) “Kalau alasannya takut ekonomi hancur, itu tidak sepadan. Sekarang lebih penting keselamatan nyawa daripada ekonomi. Mau sampai berapa lagi nakes meninggal? Berapa obat yang harus digunakan? Apa di kepala pemerintah tidak memikirkan hal itu? ,” jelasnya. Dia melihat jika PSSB yang diberlakukan pada April tahun lalu cukup ampuh menekan mobilisasi masyarakat. Sehingga pemerintah bisa membuat pola yang sama seperti itu. Dekan FKUI ini juga meminta pemerintah belajar dari India dan Malaysia yang melakukan lockdown total karena terkait Covid-19 varian Delta. (Baca juga: Pemerintah Bakal Terapkan PPKM Darurat, Ini Penjelasannya)