Jika laju penularan bisa ditekan maka perekonomian perlahan bisa kembali pulih.https://news.okezone.com/read/2021/06/30/337/2433252/jokowi-ppkm-darurat-mau-tak-mau-harus-dilakukanidhttps://news.okezone.com/read/2021/06/30/337/2433252/jokowi-ppkm-darurat-mau-tak-mau-harus-dilakukanhttps://news.okezone.com/read/2021/06/30/337/2433252/jokowi-ppkm-darurat-mau-tak-mau-harus-dilakukanRabu 30 Juni 2021 15:15 WIBFahreza RizkyPresiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Setpres)https://img.okezone.com/content/2021/06/30/337/2433252/jokowi-ppkm-darurat-mau-tak-mau-harus-dilakukan-NWIaaxTvsV.jpgJAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mau tidak mau harus dilakukan demi menahan laju penularan virus corona yang saat ini sedang tinggi-tingginya. Jika laju penularan bisa ditekan maka perekonomian perlahan bisa kembali pulih. "Kebijakan PPKM Darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan," ujarnya saat membuka Munas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021). Menurut Jokowi, kunci dari urusan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini adalah menekan angka Covid-19 bahkan menihilkannya dari Bumi Pertiwi. Ia mengatakan angka puchasing managers Index (PMI) untuk manufaktur justru berada pada posisi 55,3 persen atau lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. "Tinggi sekali artinya ada optimisme di situ," tuturnya. Lalu sisi supply dan produksi mulai menggeliat. Misalnya nilai ekspor tumbuh 58 persen, impor bahan buku tumbuh 79 persen, impor barang modal tumbuh 35 persen, konsumsi listrik tumbuh 28 persen. Atas pertumbuhan positif itu maka Jokowi optimis ekonomi Indonesia akan kembali pulih asalkan Covidnya bisa ditekan. "Optimisme ada tetapi probelmnya ada di Covid yang belum bisa kita tekan, kita kurangi dan kita selesaikan," imbuh Jokowi. Saat ini, kata Jokowi, beleid PPKM Darurat tengah masuk tahap finalisasi kajian. Namun untuk detail penerapan kebijakan tersebut beserta durasinya dirinya belum bisa menjelaskan. Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan PPKM Darurat ini akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukannya. "Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus di Pulau Jawa dan Bali karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai assessment nya 4," pungkas dia. JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mau tidak mau harus dilakukan demi menahan laju penularan virus corona yang saat ini sedang tinggi-tingginya. Jika laju penularan bisa ditekan maka perekonomian perlahan bisa kembali pulih. "Kebijakan PPKM Darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan," ujarnya saat membuka Munas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (30/6/2021). Menurut Jokowi, kunci dari urusan ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini adalah menekan angka Covid-19 bahkan menihilkannya dari Bumi Pertiwi. Ia mengatakan angka puchasing managers Index (PMI) untuk manufaktur justru berada pada posisi 55,3 persen atau lebih tinggi dibanding sebelum pandemi. "Tinggi sekali artinya ada optimisme di situ," tuturnya. Lalu sisi supply dan produksi mulai menggeliat. Misalnya nilai ekspor tumbuh 58 persen, impor bahan buku tumbuh 79 persen, impor barang modal tumbuh 35 persen, konsumsi listrik tumbuh 28 persen. Atas pertumbuhan positif itu maka Jokowi optimis ekonomi Indonesia akan kembali pulih asalkan Covidnya bisa ditekan. "Optimisme ada tetapi probelmnya ada di Covid yang belum bisa kita tekan, kita kurangi dan kita selesaikan," imbuh Jokowi. Saat ini, kata Jokowi, beleid PPKM Darurat tengah masuk tahap finalisasi kajian. Namun untuk detail penerapan kebijakan tersebut beserta durasinya dirinya belum bisa menjelaskan. Di sisi lain, Jokowi mengungkapkan PPKM Darurat ini akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukannya. "Tidak tahu keputusannya apakah seminggu atau dua minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya, khusus di Pulau Jawa dan Bali karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai assessment nya 4," pungkas dia.