Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menyiapkan payung hukum untuk PPKM Darurat.https://news.okezone.com/read/2021/07/02/337/2434314/kemendagri-instruksi-mendagri-soal-ppkm-darurat-kemungkinan-terbit-sore-iniidhttps://news.okezone.com/read/2021/07/02/337/2434314/kemendagri-instruksi-mendagri-soal-ppkm-darurat-kemungkinan-terbit-sore-inihttps://news.okezone.com/read/2021/07/02/337/2434314/kemendagri-instruksi-mendagri-soal-ppkm-darurat-kemungkinan-terbit-sore-iniJum'at 02 Juli 2021 10:49 WIBDita Angga RIlustrasi (Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/07/02/337/2434314/kemendagri-instruksi-mendagri-soal-ppkm-darurat-kemungkinan-terbit-sore-ini-U3qPUlJeEl.jpgJAKARTA - Pemerintah telah mengumumkan akan menjalankan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Dimana PPKM Darurat ini hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali,. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun tengah menyiapkan payung hukum untuk PPKM Darurat. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Syafrizal bahwa payung hukum berupa Instruksi Mendagri kemungkinan terbit sore ini. “Kemungkinan diterbitkan sore ini. Sedang proses paraf,” katanya saat dihubungi, Jumat (2/7/2021). Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan segera mengeluarkan Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat. “Kami sudah menyiapkan draft-nya, kami menerjemahkannya dalam bahasa regulasi, ada 11 halaman disana,” ujar Tito. Dia mengatakan bahwa Instruksi Mendagri ini ditujukan kepada Gubernur di Pulau Jawa dan Bali, serta Bupati/Walikota di daerah tersebut. Dimana di dalamnya juga akan menjelaskan penetapan kriteria daerah level 3 dan 4 untuk melaksanakan sejumlah hal terkait kebijakan PPKM Darurat. “Ada 12 poin, jadi mulai yang pertama itu sasarannya, bahwa instruksi disampaikan kepada Gubernur di Jawa-Bali, lanjut kepada kepala daerah tingkat dua di Jawa-Bali,” ungkapnya. Dia mengatakan bahwa 12 Poin tersebut antara lain mengatur soal akselerasi vaksinasi, kegiatan edukasi protokol kesehatan, hingga penindakan terhadap pelanggar PPKM Darurat dengan berpijak pada peraturan dan perundang—undangan yang ada. Selain itu juga di dalam instruksi mendagri juga mengingatkan kepala daerah soal UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat adanya sanksi administrasi hingga pemberhentian sementara bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan kebijakan strategis nasional. “Kami tidak ingin memberikan sanksi ini kepada kepala daerah, kami yakin teman-teman kepala daerah dapat menjalankan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. Tito menambahkan Instruksi Mendagri PPKM Darurat juga mengatur pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Selain itu juga adanya aturan soal testing minimal yang perlu dilakukan di daerah yang menerapkan PPKM Darurat. “Ada di poin kelima pelarangan kegiatan kerumunan, termasuk dasar selain Inmendagri ini, nanti dasarnya adalah Perda dan Perkada sehingga ini memberikan kekuatan pada penegak hukum; Polri, Kejaksaan, didukung TNI. Kami juga ikuti arahan Bapak Menko, agar setiap daerah sudah diidentifikasi testing minimal,” paparnya.JAKARTA - Pemerintah telah mengumumkan akan menjalankan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat mulai tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Dimana PPKM Darurat ini hanya berlaku di Pulau Jawa dan Bali,. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun tengah menyiapkan payung hukum untuk PPKM Darurat. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Syafrizal bahwa payung hukum berupa Instruksi Mendagri kemungkinan terbit sore ini. “Kemungkinan diterbitkan sore ini. Sedang proses paraf,” katanya saat dihubungi, Jumat (2/7/2021). Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan segera mengeluarkan Instruksi Mendagri terkait PPKM Darurat. “Kami sudah menyiapkan draft-nya, kami menerjemahkannya dalam bahasa regulasi, ada 11 halaman disana,” ujar Tito. Dia mengatakan bahwa Instruksi Mendagri ini ditujukan kepada Gubernur di Pulau Jawa dan Bali, serta Bupati/Walikota di daerah tersebut. Dimana di dalamnya juga akan menjelaskan penetapan kriteria daerah level 3 dan 4 untuk melaksanakan sejumlah hal terkait kebijakan PPKM Darurat. “Ada 12 poin, jadi mulai yang pertama itu sasarannya, bahwa instruksi disampaikan kepada Gubernur di Jawa-Bali, lanjut kepada kepala daerah tingkat dua di Jawa-Bali,” ungkapnya. Dia mengatakan bahwa 12 Poin tersebut antara lain mengatur soal akselerasi vaksinasi, kegiatan edukasi protokol kesehatan, hingga penindakan terhadap pelanggar PPKM Darurat dengan berpijak pada peraturan dan perundang—undangan yang ada. Selain itu juga di dalam instruksi mendagri juga mengingatkan kepala daerah soal UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat adanya sanksi administrasi hingga pemberhentian sementara bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan kebijakan strategis nasional. “Kami tidak ingin memberikan sanksi ini kepada kepala daerah, kami yakin teman-teman kepala daerah dapat menjalankan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya. Tito menambahkan Instruksi Mendagri PPKM Darurat juga mengatur pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Selain itu juga adanya aturan soal testing minimal yang perlu dilakukan di daerah yang menerapkan PPKM Darurat. “Ada di poin kelima pelarangan kegiatan kerumunan, termasuk dasar selain Inmendagri ini, nanti dasarnya adalah Perda dan Perkada sehingga ini memberikan kekuatan pada penegak hukum; Polri, Kejaksaan, didukung TNI. Kami juga ikuti arahan Bapak Menko, agar setiap daerah sudah diidentifikasi testing minimal,” paparnya.