Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan berlaku mulai besok 3-21 Juli 2021.https://news.okezone.com/read/2021/07/02/337/2434692/ppkm-darurat-pengetesan-genose-tidak-berlakuidhttps://news.okezone.com/read/2021/07/02/337/2434692/ppkm-darurat-pengetesan-genose-tidak-berlakuhttps://news.okezone.com/read/2021/07/02/337/2434692/ppkm-darurat-pengetesan-genose-tidak-berlakuJum'at 02 Juli 2021 20:49 WIBBinti MufaridaTes GeNose (foto: Dok Sindo)https://img.okezone.com/content/2021/07/02/337/2434692/ppkm-darurat-pengetesan-genose-tidak-berlaku-GAnTjCLuMC.jpg JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan berlaku mulai besok 3-21 Juli 2021. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaku perjalanan. Salah satu ketentuan dalam aturan tersebut yakni syarat pengetesan Covid-19 di semua moda transportasi darat, laut, dan udara dengan GeNose tidak berlaku. Hal itu tertuang dalam SE Satgas Nomor 14 Tahun 2021. Baca juga: KAI Sesuaikan Aturan Perjalanan Kereta saat PPKM Darurat Selain itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito menegaskan, bahwa semua pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. “Pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama. Kemudian surat keterangan negatif RT-PCR atau rapid tes antigen,” tegasnya saat Konferensi Pers secara virtual, Jumat (2/7/2021). Baca juga:  Polri Ancam Sanksi Tegas Pelanggar PPKM Darurat Namun, Ganip mengatakan, penumpang yang belum divaksin karena kepentingan khusus secara medis harus menunjukkan bukti keterangan dari dokter. “Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat negatif RT PCR atau Rapid Test Antigen,” paparnya. “Kyarat testing atau vaksinasi untuk transportasi perintis wilayah perbatasan daerah 3T dan pelayaran terbatas menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” jelas Ganip. Ganip juga menegaskan, bahwa instansi terkait berwenang melaksanakan pendisiplinan prokes dan penegakan hukum jika terjadi pemalsuan surat keterangan negatif PCR atau Antigen sesuai peraturan perundang-undangan. “Otoritas penyelenggaraan transportasi umum wajib memeriksa keabsahan surat keterangan negatif RT-PCR atau Antigen untuk mencegah pemalsuan. Pemalsuan surat keterangan RT PCR dan Rapid Tes Antigen dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya. JAKARTA - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan berlaku mulai besok 3-21 Juli 2021. Untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2021 tentang ketentuan pelaku perjalanan. Salah satu ketentuan dalam aturan tersebut yakni syarat pengetesan Covid-19 di semua moda transportasi darat, laut, dan udara dengan GeNose tidak berlaku. Hal itu tertuang dalam SE Satgas Nomor 14 Tahun 2021. Baca juga: KAI Sesuaikan Aturan Perjalanan Kereta saat PPKM Darurat Selain itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Ganip Warsito menegaskan, bahwa semua pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. “Pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama. Kemudian surat keterangan negatif RT-PCR atau rapid tes antigen,” tegasnya saat Konferensi Pers secara virtual, Jumat (2/7/2021). Baca juga:  Polri Ancam Sanksi Tegas Pelanggar PPKM Darurat Namun, Ganip mengatakan, penumpang yang belum divaksin karena kepentingan khusus secara medis harus menunjukkan bukti keterangan dari dokter. “Penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan keterangan dari dokter spesialis dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat negatif RT PCR atau Rapid Test Antigen,” paparnya. “Kyarat testing atau vaksinasi untuk transportasi perintis wilayah perbatasan daerah 3T dan pelayaran terbatas menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” jelas Ganip. Ganip juga menegaskan, bahwa instansi terkait berwenang melaksanakan pendisiplinan prokes dan penegakan hukum jika terjadi pemalsuan surat keterangan negatif PCR atau Antigen sesuai peraturan perundang-undangan. “Otoritas penyelenggaraan transportasi umum wajib memeriksa keabsahan surat keterangan negatif RT-PCR atau Antigen untuk mencegah pemalsuan. Pemalsuan surat keterangan RT PCR dan Rapid Tes Antigen dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.