<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Tak Hanya Masyarakat, Sanksi PPKM Darurat untuk Pemda Juga Harus Tegas</title><description>Pelaksanaan PPKM Darurat harus dibarengi dengan ketegasan sanksi bagi siapapun yang melanggar</description><link>https://news.okezone.com/read/2021/07/04/337/2435242/tak-hanya-masyarakat-sanksi-ppkm-darurat-untuk-pemda-juga-harus-tegas</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2021/07/04/337/2435242/tak-hanya-masyarakat-sanksi-ppkm-darurat-untuk-pemda-juga-harus-tegas"/><item><title>Tak Hanya Masyarakat, Sanksi PPKM Darurat untuk Pemda Juga Harus Tegas</title><link>https://news.okezone.com/read/2021/07/04/337/2435242/tak-hanya-masyarakat-sanksi-ppkm-darurat-untuk-pemda-juga-harus-tegas</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2021/07/04/337/2435242/tak-hanya-masyarakat-sanksi-ppkm-darurat-untuk-pemda-juga-harus-tegas</guid><pubDate>Minggu 04 Juli 2021 12:32 WIB</pubDate><dc:creator>Dita Angga R</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/07/04/337/2435242/tak-hanya-masyarakat-sanksi-ppkm-darurat-untuk-pemda-juga-harus-tegas-OgIFjT0u9y.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/07/04/337/2435242/tak-hanya-masyarakat-sanksi-ppkm-darurat-untuk-pemda-juga-harus-tegas-OgIFjT0u9y.jpg</image><title>Ilustrasi (Dokumentasi Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat harus dibarengi dengan ketegasan sanksi bagi siapapun yang melanggar. Hal ini agar PPKM Darurat dapat dilaksanakan secara efektif.

&amp;ldquo;Dan sisi lain ya tentu ada ketegasan sanksi tanpa toleransi. Baik itu pada masyarakat maupun penyelenggara pemerintah yang tidak menerapkan,&amp;rdquo; katanya saat dihubungi, Minggu (4/7/2021)

Misalnya saja bagi pemerintah daerah juga perlu dipastikan bagaimana pelaksanaan PPKM Daruratnya. Menurutnya jika tidak dilaksanakan dan ada pengabaian maka harus diberikan sanksi.

&amp;ldquo;Misalnya testinya harusnya di daerah hari ini 20 ribu atau 10 ribu. Kalau tidak tercapai tanya kenapa. Kalau ada kesalahan ya beri sanksi. Ada pengabaian. Ini yang harus dilakukan,&amp;rdquo; ungkapnya.

Seperti diketahui sanksi merupakan salah satu yang diatur di dalam Instruksi Mendagri No.15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19. Dimana sanksi tersebut juga menyasar kepala daerah.

&amp;ldquo;Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,&amp;rdquo;  demikian bunyi diktum kesepuluh Instruksi mendagri tersebut.

</description><content:encoded>JAKARTA - Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman mengatakan bahwa pelaksanaan PPKM Darurat harus dibarengi dengan ketegasan sanksi bagi siapapun yang melanggar. Hal ini agar PPKM Darurat dapat dilaksanakan secara efektif.

&amp;ldquo;Dan sisi lain ya tentu ada ketegasan sanksi tanpa toleransi. Baik itu pada masyarakat maupun penyelenggara pemerintah yang tidak menerapkan,&amp;rdquo; katanya saat dihubungi, Minggu (4/7/2021)

Misalnya saja bagi pemerintah daerah juga perlu dipastikan bagaimana pelaksanaan PPKM Daruratnya. Menurutnya jika tidak dilaksanakan dan ada pengabaian maka harus diberikan sanksi.

&amp;ldquo;Misalnya testinya harusnya di daerah hari ini 20 ribu atau 10 ribu. Kalau tidak tercapai tanya kenapa. Kalau ada kesalahan ya beri sanksi. Ada pengabaian. Ini yang harus dilakukan,&amp;rdquo; ungkapnya.

Seperti diketahui sanksi merupakan salah satu yang diatur di dalam Instruksi Mendagri No.15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19. Dimana sanksi tersebut juga menyasar kepala daerah.

&amp;ldquo;Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,&amp;rdquo;  demikian bunyi diktum kesepuluh Instruksi mendagri tersebut.

</content:encoded></item></channel></rss>
