Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan ketentuan atau petunjuk penegakan hukum bagi pelanggar PPKM Darurathttps://news.okezone.com/read/2021/07/05/337/2435846/kejagung-terbitkan-ketentuan-penegakkan-hukum-pelanggar-ppkm-daruratidhttps://news.okezone.com/read/2021/07/05/337/2435846/kejagung-terbitkan-ketentuan-penegakkan-hukum-pelanggar-ppkm-darurathttps://news.okezone.com/read/2021/07/05/337/2435846/kejagung-terbitkan-ketentuan-penegakkan-hukum-pelanggar-ppkm-daruratSenin 05 Juli 2021 17:19 WIBPuteranegara BatubaraIlustrasi.(Foto:Dok Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/07/05/337/2435846/kejagung-terbitkan-ketentuan-penegakkan-hukum-pelanggar-ppkm-darurat-vNolSfE3mo.jpgJAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan ketentuan atau petunjuk penegakan hukum bagi pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali. Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simajuntak mengungkapkan, petunjuk itu tertuang dalam surat Nomor: B-1500/E/Es.2/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. "Surat petunjuk teknis tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/SKJA/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Dukungan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (5/7/2021). Dalam ketentuan atau petunjuk itu, Kejagung menyatakan bahwa proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui dua cara yaitu, melalui acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) untuk pelanggaran Perda. Baca Juga: Tak Boleh Lewat Penyekatan PPKM Darurat, Warga Ngamuk Membanting Motor "Dan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk tindak pidana Undang-Undang Wabah Penyakit Menular atau KUHP," ujar Leonard. Dengan adanya petunjuk tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri agar melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan semua stakeholder terkait. "Untuk melakukan operasi yustisi yang dilanjutkan dengan sidang Tipiring ditempat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah PPKM yang tertangkap tangan, dengan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dihadapkan kepada Hakim dan Jaksa yang hadir pada sidang ditempat," ucap Leonard. Dalam hal ini, sidang ditempat bisa dilakukan di suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan antara lain lapangan atau di kendaraan terbuka secara mobile, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Kepala Kejaksaan Negeri agar membentuk Tim Jaksa untuk menangani perkara Pelanggaran PPKM dibawah koordinasi Kasi Pidum," tutup Leonard.JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menerbitkan ketentuan atau petunjuk penegakan hukum bagi pelanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali. Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simajuntak mengungkapkan, petunjuk itu tertuang dalam surat Nomor: B-1500/E/Es.2/07/2021 tanggal 05 Juli 2021 yang ditujukan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. "Surat petunjuk teknis tersebut sebagai tindaklanjut dari Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-132/A/SKJA/06/2021, tanggal 30 Juni 2021 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-1498/E/Es.2/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 perihal Dukungan Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat," kata Leonard dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (5/7/2021). Dalam ketentuan atau petunjuk itu, Kejagung menyatakan bahwa proses penegakan hukum pelanggaran PPKM dilakukan melalui dua cara yaitu, melalui acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) untuk pelanggaran Perda. Baca Juga: Tak Boleh Lewat Penyekatan PPKM Darurat, Warga Ngamuk Membanting Motor "Dan Acara Pemeriksaan Singkat (APS) untuk tindak pidana Undang-Undang Wabah Penyakit Menular atau KUHP," ujar Leonard. Dengan adanya petunjuk tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri agar melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan semua stakeholder terkait. "Untuk melakukan operasi yustisi yang dilanjutkan dengan sidang Tipiring ditempat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah PPKM yang tertangkap tangan, dengan langsung dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dihadapkan kepada Hakim dan Jaksa yang hadir pada sidang ditempat," ucap Leonard. Dalam hal ini, sidang ditempat bisa dilakukan di suatu tempat tertentu yang telah ditetapkan antara lain lapangan atau di kendaraan terbuka secara mobile, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. "Kepala Kejaksaan Negeri agar membentuk Tim Jaksa untuk menangani perkara Pelanggaran PPKM dibawah koordinasi Kasi Pidum," tutup Leonard.