Kapolri menginstruksikan Kapolda jajaran untuk menggalakkan operasi yustisi untuk menekan mobilitas warga.https://news.okezone.com/read/2021/07/06/337/2436335/tekan-mobilitas-warga-kapolri-instruksikan-seluruh-kapolda-galakkan-operasi-yustisiidhttps://news.okezone.com/read/2021/07/06/337/2436335/tekan-mobilitas-warga-kapolri-instruksikan-seluruh-kapolda-galakkan-operasi-yustisihttps://news.okezone.com/read/2021/07/06/337/2436335/tekan-mobilitas-warga-kapolri-instruksikan-seluruh-kapolda-galakkan-operasi-yustisiSelasa 06 Juli 2021 14:26 WIBPuteranegara BatubaraKapolri Jenderal Listyo Sigit (Foto : Sindo)https://img.okezone.com/content/2021/07/06/337/2436335/tekan-mobilitas-warga-kapolri-instruksikan-seluruh-kapolda-galakkan-operasi-yustisi-JNT3uKU5jI.jpgJAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Kapolda jajaran untuk menggalakkan operasi yustisi dan mengerahkan tim pemburu Covid-19 guna menekan mobilitas warga selama pandemi Covid-19. Selain menekan mobilitas, kata Sigit, operasi yustisi dan tim pemburu tersebut untuk mendisplinkan masyarakat dalam menerapkan standar protokol kesehatan (prokes). Apalagi, saat ini sedang berlangsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali. "Lakukan operasi yustisi dan tim pemburu Covid-19 di lokasi dengan interaksi yang tinggi dan lokasi yang sering lalai terhadap prokes," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Selasa (6/7/2021). Menurut Sigit, penegakan aturan harus dilakukan, setelah adanya sosialiasi yang dilakukan secara masif terkait penanangan virus corona di Indonesia. Namun, kata Sigit, apabila setelah sosialiasi tersebut masih ditemukan masyarakat yang tidak patuhi aturan, aparat harus melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. "Bila sosialisasi telah dilakukan, namun masyarakat masih tidak patuh terhadap protokol kesehatan moderate approach harus dilakukan," ujar Sigit. Baca Juga : PPKM Darurat, Kapolri: Memang Tak Nyaman, tapi Ini untuk Menjaga Keselamatan Rakyat Dalam menekan pergerakan mobilitas warga itu, menurut Sigit, para Kapolda juga bisa melihat dari data indikator Facebook Mobility, Google Traffic, hingga Night Light dari NASA. Hal itu juga bisa menjadi dasar hukum, para Kapolda untuk menentukan titik-titik guna mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. "Optimalkan prokes dan operasi yustisi kepada masyarakat yang melanggar guna meningkatkan kepatuhan masyarakat," ucap Sigit. Sementara dari hasil penilaian, terdapat 10 kabupaten yang penurunan mobilitasnya rendah, yaitu Karangasem Bali, Tabanan Bali, Jembrana Bali, Buleleng Bali, Gianyar Bali, Bangli Bali, Klungkung Bali, Denpasar Bali, Mojokerto Jawa Timur, dan Badung Bali. Baca Juga : Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Massal di SUGBK Sementara 10 kabupaten terbesar penurunan mobilitasnya adalah Kota Cimahi Jawa Barat, Depok Jawa Barat, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Jakarta Barat, Garut Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, dan Bekasi. JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Kapolda jajaran untuk menggalakkan operasi yustisi dan mengerahkan tim pemburu Covid-19 guna menekan mobilitas warga selama pandemi Covid-19. Selain menekan mobilitas, kata Sigit, operasi yustisi dan tim pemburu tersebut untuk mendisplinkan masyarakat dalam menerapkan standar protokol kesehatan (prokes). Apalagi, saat ini sedang berlangsung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa-Bali. "Lakukan operasi yustisi dan tim pemburu Covid-19 di lokasi dengan interaksi yang tinggi dan lokasi yang sering lalai terhadap prokes," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Jakarta, Selasa (6/7/2021). Menurut Sigit, penegakan aturan harus dilakukan, setelah adanya sosialiasi yang dilakukan secara masif terkait penanangan virus corona di Indonesia. Namun, kata Sigit, apabila setelah sosialiasi tersebut masih ditemukan masyarakat yang tidak patuhi aturan, aparat harus melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. "Bila sosialisasi telah dilakukan, namun masyarakat masih tidak patuh terhadap protokol kesehatan moderate approach harus dilakukan," ujar Sigit. Baca Juga : PPKM Darurat, Kapolri: Memang Tak Nyaman, tapi Ini untuk Menjaga Keselamatan Rakyat Dalam menekan pergerakan mobilitas warga itu, menurut Sigit, para Kapolda juga bisa melihat dari data indikator Facebook Mobility, Google Traffic, hingga Night Light dari NASA. Hal itu juga bisa menjadi dasar hukum, para Kapolda untuk menentukan titik-titik guna mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. "Optimalkan prokes dan operasi yustisi kepada masyarakat yang melanggar guna meningkatkan kepatuhan masyarakat," ucap Sigit. Sementara dari hasil penilaian, terdapat 10 kabupaten yang penurunan mobilitasnya rendah, yaitu Karangasem Bali, Tabanan Bali, Jembrana Bali, Buleleng Bali, Gianyar Bali, Bangli Bali, Klungkung Bali, Denpasar Bali, Mojokerto Jawa Timur, dan Badung Bali. Baca Juga : Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi Massal di SUGBK Sementara 10 kabupaten terbesar penurunan mobilitasnya adalah Kota Cimahi Jawa Barat, Depok Jawa Barat, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, Jakarta Pusat, Kota Tangerang, Jakarta Barat, Garut Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat, dan Bekasi.