Program vaksinasi Covid-19 belum menggunakan data dukcapil.https://news.okezone.com/read/2021/07/09/337/2438220/belum-akses-data-dukcapil-vaksinasi-covid-19-rawan-diselewengkanidhttps://news.okezone.com/read/2021/07/09/337/2438220/belum-akses-data-dukcapil-vaksinasi-covid-19-rawan-diselewengkanhttps://news.okezone.com/read/2021/07/09/337/2438220/belum-akses-data-dukcapil-vaksinasi-covid-19-rawan-diselewengkanJum'at 09 Juli 2021 15:47 WIBDita Angga R(Foto: Shutterstock)https://img.okezone.com/content/2021/07/09/337/2438220/belum-akses-data-dukcapil-vaksinasi-covid-19-rawan-diselewengkan-v5uuKnD6BQ.jpgJAKARTA - Program vaksinasi Covid-19 belum menggunakan data dukcapil. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menanggapi adanya ketidaksesuaian data kependudukan saat melakukan vaksinasi. “Untuk vaksin memang belum akses langsung dengan Dukcapil sehingga wajar banyak yang tidak cocok,” katanya, Jumat (9/7/2021). Seperti diketahui sejak awal pelaksanaan program vaksinasi yang digunakan adalah data pilkada 2020 milik KPU. Zudan mengaku telah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengakses langsung data ke Dukcapil.   Baca juga: Polres Jaksel Sosialisasikan PPKM Darurat di Jakarta Selatan Baca juga: Pangdam Jaya: Covid-19 Akan Mati jika Mobilitas Terkendali “Saya sudah minta ke Kemenkes agar mereka mau akses langsung dengan data Dukcapil,” ujarnya. Dia pun mengamini bahwa tanpa adanya akses langsung ke Dukcapil dikhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan KTP palsu atau KTP milik orang lain. “Itu juga problem. KTP palsu atau pakai KTP orang lain (untuk vaksinasi),” ungkapnya.JAKARTA - Program vaksinasi Covid-19 belum menggunakan data dukcapil. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menanggapi adanya ketidaksesuaian data kependudukan saat melakukan vaksinasi. “Untuk vaksin memang belum akses langsung dengan Dukcapil sehingga wajar banyak yang tidak cocok,” katanya, Jumat (9/7/2021). Seperti diketahui sejak awal pelaksanaan program vaksinasi yang digunakan adalah data pilkada 2020 milik KPU. Zudan mengaku telah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengakses langsung data ke Dukcapil.   Baca juga: Polres Jaksel Sosialisasikan PPKM Darurat di Jakarta Selatan Baca juga: Pangdam Jaya: Covid-19 Akan Mati jika Mobilitas Terkendali “Saya sudah minta ke Kemenkes agar mereka mau akses langsung dengan data Dukcapil,” ujarnya. Dia pun mengamini bahwa tanpa adanya akses langsung ke Dukcapil dikhawatirkan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan KTP palsu atau KTP milik orang lain. “Itu juga problem. KTP palsu atau pakai KTP orang lain (untuk vaksinasi),” ungkapnya.