<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>DPR Sebut Revisi RUU Pansus Otsus Papua Diperluas Jadi 19 Pasal   </title><description>Wakil Ketua Pansus UU Otsus Papua, Yan P. Mandenas menyebutkan, pihaknya terus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua&amp;nbsp;</description><link>https://news.okezone.com/read/2021/07/14/337/2440301/dpr-sebut-revisi-ruu-pansus-otsus-papua-diperluas-jadi-19-pasal</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2021/07/14/337/2440301/dpr-sebut-revisi-ruu-pansus-otsus-papua-diperluas-jadi-19-pasal"/><item><title>DPR Sebut Revisi RUU Pansus Otsus Papua Diperluas Jadi 19 Pasal   </title><link>https://news.okezone.com/read/2021/07/14/337/2440301/dpr-sebut-revisi-ruu-pansus-otsus-papua-diperluas-jadi-19-pasal</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2021/07/14/337/2440301/dpr-sebut-revisi-ruu-pansus-otsus-papua-diperluas-jadi-19-pasal</guid><pubDate>Rabu 14 Juli 2021 08:09 WIB</pubDate><dc:creator>Carlos Roy Fajarta</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/07/14/337/2440301/dpr-sebut-revisi-ruu-pansus-otsus-papua-diperluas-jadi-19-pasal-OhfP3K7noQ.jpg" expression="full" type="image/jpeg">Ilustrasi.(Foto:Dok Okezone)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/07/14/337/2440301/dpr-sebut-revisi-ruu-pansus-otsus-papua-diperluas-jadi-19-pasal-OhfP3K7noQ.jpg</image><title>Ilustrasi.(Foto:Dok Okezone)</title></images><description>JAKARTA - Wakil Ketua Pansus UU Otsus Papua, Yan P. Mandenas menyebutkan, pihaknya terus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait harapan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
&quot;Sejak Pansus dibentuk, telah lakukan berbagai macam agenda konsultasi dan komunikasi publik khususnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini kami lakukan untuk menampung aspirasi, termasuk mengundang elemen mahasiswa, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Papua,&quot; ujar Yan P. Mandenas, Selasa (13/7/2021) kemarin.
Ia mengungkapkan melalui Kementerian Dalam Negeri, awalnya hanya akan merevisi tiga (3) pasal yakni, pasal 1, pasal 34 dan pasal 76.
Baca Juga:&amp;nbsp;Ramai Penolakan Otsus Papua, Ini Respons DPR RI
&quot;Namun, berdasarkan masukan dan pendapat dari Pansus serta melihat dinamika di masyarakat, pemerintah akhirnya membuka diri dan menetapkan perubahan terhadap sembilan belas (19) Pasal, yakni tiga (3) pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah,&quot; jelas Yan P. Mandenas.
Penambahan jumlah pasal yang diubah kata Yan P. Mandenas menunjukkan bahwa baik Pemerintah dan DPR-RI telah terbuka dan mendengar aspirasi dari masyarakat.
&quot;Memang tidak semua aspirasi yang muncul itu bisa diakomodir, tetapi paling tidak ada beberapa aspirasi yang bisa terima. Ini menunjukkan bahwa ada komitmen serta usaha bersama yang kuat dari negara untuk berpihak pada kepentingan dan persoalan substansial orang asli Papua,&quot; tandas Yan P. Mandenas.</description><content:encoded>JAKARTA - Wakil Ketua Pansus UU Otsus Papua, Yan P. Mandenas menyebutkan, pihaknya terus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait harapan untuk meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua.
&quot;Sejak Pansus dibentuk, telah lakukan berbagai macam agenda konsultasi dan komunikasi publik khususnya dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini kami lakukan untuk menampung aspirasi, termasuk mengundang elemen mahasiswa, pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat Papua,&quot; ujar Yan P. Mandenas, Selasa (13/7/2021) kemarin.
Ia mengungkapkan melalui Kementerian Dalam Negeri, awalnya hanya akan merevisi tiga (3) pasal yakni, pasal 1, pasal 34 dan pasal 76.
Baca Juga:&amp;nbsp;Ramai Penolakan Otsus Papua, Ini Respons DPR RI
&quot;Namun, berdasarkan masukan dan pendapat dari Pansus serta melihat dinamika di masyarakat, pemerintah akhirnya membuka diri dan menetapkan perubahan terhadap sembilan belas (19) Pasal, yakni tiga (3) pasal usulan pemerintah dan 16 pasal di luar usulan pemerintah,&quot; jelas Yan P. Mandenas.
Penambahan jumlah pasal yang diubah kata Yan P. Mandenas menunjukkan bahwa baik Pemerintah dan DPR-RI telah terbuka dan mendengar aspirasi dari masyarakat.
&quot;Memang tidak semua aspirasi yang muncul itu bisa diakomodir, tetapi paling tidak ada beberapa aspirasi yang bisa terima. Ini menunjukkan bahwa ada komitmen serta usaha bersama yang kuat dari negara untuk berpihak pada kepentingan dan persoalan substansial orang asli Papua,&quot; tandas Yan P. Mandenas.</content:encoded></item></channel></rss>
