<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Wagub DKI Sampaikan Usulan Perubahan Perda Penanggulan Covid-19</title><description>Ariza menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berharap DPRD Provinsi DKI Jakarta segera membahas, menyetujui, dan menetapkan Raperda Covid-19</description><link>https://news.okezone.com/read/2021/07/21/338/2444052/wagub-dki-sampaikan-usulan-perubahan-perda-penanggulan-covid-19</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2021/07/21/338/2444052/wagub-dki-sampaikan-usulan-perubahan-perda-penanggulan-covid-19"/><item><title>Wagub DKI Sampaikan Usulan Perubahan Perda Penanggulan Covid-19</title><link>https://news.okezone.com/read/2021/07/21/338/2444052/wagub-dki-sampaikan-usulan-perubahan-perda-penanggulan-covid-19</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2021/07/21/338/2444052/wagub-dki-sampaikan-usulan-perubahan-perda-penanggulan-covid-19</guid><pubDate>Rabu 21 Juli 2021 22:56 WIB</pubDate><dc:creator>Komaruddin Bagja</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/07/21/338/2444052/wagub-dki-sampaikan-usulan-perubahan-perda-penanggulan-covid-19-PGOCXKrl0H.JPG" expression="full" type="image/jpeg">Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta (Foto: MPI/Bagja)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/07/21/338/2444052/wagub-dki-sampaikan-usulan-perubahan-perda-penanggulan-covid-19-PGOCXKrl0H.JPG</image><title>Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta (Foto: MPI/Bagja)</title></images><description>JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) hadir mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan membacakan Pidato Gubernur mengenai Penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ariza menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berharap DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku legislatif dapat segera membahas, menyetujui, dan menetapkan Raperda yang dimaksud menjadi Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan agar aturan penanggulangan COVID-19 dapat berjalan efektif dan lancar.

&quot;Raperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang tegas dan kolaboratif dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Beberapa pekan terakhir ini, angka penyebaran COVID-19 meningkat sangat pesat. Puncaknya pada 15 Juli lalu, kasus baru menembus angka 56.757 secara Nasional,&quot; kata Wagub Ariza di DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Sampai 20 Juli 2021, sambung Wagub Ariza, angka kematian mencapai 10.610 orang. Sedangkan khusus di DKI Jakarta, terdapat penambahan 6.213 kasus positif aktif pada 20 Juli 2021.

Ia menekankan, data tersebut tidak dapat dipahami sebagai angka statistik semata.

&quot;Banyak yang kehilangan ayah, ibu, anak-anak, dan kerabat akibat COVID-19 ini. Hendaknya akibat pandemi ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan,&quot; tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta sejak dua pekan lalu menerapkan PPKM Darurat, yang kini telah diperpanjang sampai 25 Juli 2021. Hal itu merupakan upaya mengerem laju penambahan kasus aktif penyebaran COVID-19.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan bantuan sosial terhadap warga yang terdampak COVID-19. Hal itu bentuk tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari negara dalam menjaga keseimbangan dalam penanggulangan COVID-19 dengan ikhtiar penerapan PPKM Darurat.

&quot;Pada November 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI  Jakarta menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai payung hukum Pemprov DKI  Jakarta dalam menjalankan tanggung jawab memberikan perlindungan  kesehatan kepada masyarakat dari penyebaran COVID-19, serta melakukan  pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi  COVID-19. Muatan pokok mengenai sanksi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020  adalah melalui sanksi administrasi dan sanksi pidana,&quot; jelas politisi  Gerindra itu.

Dalam pelaksanaannya, baik ketentuan sanksi administratif maupun  pidana belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang  melanggar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 .

Hal tersebut ditandai dengan peningkatan data kasus orang  terkonfirmasi COVID-19 dan orang yang meninggal karena COVID-19. Hal itu  menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengajukan usulan  Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 sangat perlu dan mendesak  mengingat pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi darurat yang telah  berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, dan pelayanan  publik di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyampaikan usulan materi  dalam Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terkait beberapa hal.

&quot;Pertama, penegakan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa darurat  pandemi COVID-19, perlu dilakukan kolaborasi dengan aparat penegak  hukum lain dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Penyidik Polri  diberi wewenang untuk melakukan penyidikan selain penyidik PPNS  (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam hal terjadi tindak pidana  p?langgaran terhadap protokol kesehatan,&quot; ungkap Wagub Ariza.

Kewenangan penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan diatur secara  rigid dan rinci sebagaimana diatur pula dalam Undang- Undang Nomor 6  Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Permendagri Nomor 3  Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  Pemerintah Daerah.

Kedua, tambah Wagub Ariza, pengaturan sanksi administratif dapat  dilakukan secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang. Dalam memberikan  pengenaan sanksi administratif, perangkat daerah dapat langsung  memberikan sanksi paling berat sesuai dengan akumulasi kesalahan dan  rincian akan diatur dalam SOP pada masing-masing perangkat daerah.  Ketiga, penambahan ketentuan pidana merupakan materi paling krusial  dalam usulan Raperda Perubahan yang dimaksud.

Selain itu, Wagub Ariza menuturkan, apabila usulan perubahan Perda  Nomor 2 Tahun 2020 disetujui Dewan menjadi Perda, Pemprov DKI Jakarta  berharap penegakan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 tidak  menimbulkan benturan antara masyarakat dengan aparat penegak Perda.  Penegakan Perda secara humanis harus dikedepankan sehingga tidak terjadi  kagaduhan yang menyita perhatian publik.

&quot;Perspektif hak asasi manusia harus menjadi prioritas aparat penegak  Perda sehingga konflik di lapangan dapat terhindarkan. Perasaan  masyarakat yang sensitif akibat dampak pandemi COVID-19 merasuk ke  kehidupan perekonomian mereka, harus dijaga. Saya berharap agar  penegakan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 dijalankan sesuai  dengan prinsip keadilan. Penegakan hukum tidak dijalankan secara tajam  ke bawah, tumpul ke atas. Sekali lagi, penegakan prokes ini merupakan  salah satu ikhtiar kita bersama penaggulangan COVID-19,&quot; terangnya.

Perlu diketahui, usai membacakan Pidato Gubernur DKI Jakarta, materi  usulan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tersebut secara  simbolis diserahkan oleh Wagub Ariza kepada Wakil Ketua DPRD DKI  Jakarta, M. Taufik. Kemudian, dalam keterangan pers, M, Taufik  mengatakan, pembahasan usulan Raperda tersebut akan dilanjutkan pada  Kamis (29/7).

</description><content:encoded>JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Rabu (21/7/2021).

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) hadir mewakili Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dan membacakan Pidato Gubernur mengenai Penjelasan terhadap Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Ariza menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta berharap DPRD Provinsi DKI Jakarta selaku legislatif dapat segera membahas, menyetujui, dan menetapkan Raperda yang dimaksud menjadi Peraturan Daerah. Hal ini dilakukan agar aturan penanggulangan COVID-19 dapat berjalan efektif dan lancar.

&quot;Raperda Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksudkan menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang tegas dan kolaboratif dalam penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Beberapa pekan terakhir ini, angka penyebaran COVID-19 meningkat sangat pesat. Puncaknya pada 15 Juli lalu, kasus baru menembus angka 56.757 secara Nasional,&quot; kata Wagub Ariza di DPRD DKI Jakarta, Rabu (21/7/2021).

Sampai 20 Juli 2021, sambung Wagub Ariza, angka kematian mencapai 10.610 orang. Sedangkan khusus di DKI Jakarta, terdapat penambahan 6.213 kasus positif aktif pada 20 Juli 2021.

Ia menekankan, data tersebut tidak dapat dipahami sebagai angka statistik semata.

&quot;Banyak yang kehilangan ayah, ibu, anak-anak, dan kerabat akibat COVID-19 ini. Hendaknya akibat pandemi ini harus dilihat dari sisi kemanusiaan,&quot; tambahnya.

Pemprov DKI Jakarta sejak dua pekan lalu menerapkan PPKM Darurat, yang kini telah diperpanjang sampai 25 Juli 2021. Hal itu merupakan upaya mengerem laju penambahan kasus aktif penyebaran COVID-19.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menggulirkan bantuan sosial terhadap warga yang terdampak COVID-19. Hal itu bentuk tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta sebagai bagian dari negara dalam menjaga keseimbangan dalam penanggulangan COVID-19 dengan ikhtiar penerapan PPKM Darurat.

&quot;Pada November 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI  Jakarta menetapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan  Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai payung hukum Pemprov DKI  Jakarta dalam menjalankan tanggung jawab memberikan perlindungan  kesehatan kepada masyarakat dari penyebaran COVID-19, serta melakukan  pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi  COVID-19. Muatan pokok mengenai sanksi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020  adalah melalui sanksi administrasi dan sanksi pidana,&quot; jelas politisi  Gerindra itu.

Dalam pelaksanaannya, baik ketentuan sanksi administratif maupun  pidana belum efektif memberikan efek jera kepada masyarakat yang  melanggar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 .

Hal tersebut ditandai dengan peningkatan data kasus orang  terkonfirmasi COVID-19 dan orang yang meninggal karena COVID-19. Hal itu  menjadi pertimbangan bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengajukan usulan  Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 sangat perlu dan mendesak  mengingat pandemi COVID-19 telah menyebabkan kondisi darurat yang telah  berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi, dan pelayanan  publik di DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyampaikan usulan materi  dalam Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2020 terkait beberapa hal.

&quot;Pertama, penegakan pelanggaran protokol kesehatan dalam masa darurat  pandemi COVID-19, perlu dilakukan kolaborasi dengan aparat penegak  hukum lain dalam menindak pelanggar protokol kesehatan. Penyidik Polri  diberi wewenang untuk melakukan penyidikan selain penyidik PPNS  (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam hal terjadi tindak pidana  p?langgaran terhadap protokol kesehatan,&quot; ungkap Wagub Ariza.

Kewenangan penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan diatur secara  rigid dan rinci sebagaimana diatur pula dalam Undang- Undang Nomor 6  Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, serta Permendagri Nomor 3  Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan  Pemerintah Daerah.

Kedua, tambah Wagub Ariza, pengaturan sanksi administratif dapat  dilakukan secara berjenjang dan/atau tidak berjenjang. Dalam memberikan  pengenaan sanksi administratif, perangkat daerah dapat langsung  memberikan sanksi paling berat sesuai dengan akumulasi kesalahan dan  rincian akan diatur dalam SOP pada masing-masing perangkat daerah.  Ketiga, penambahan ketentuan pidana merupakan materi paling krusial  dalam usulan Raperda Perubahan yang dimaksud.

Selain itu, Wagub Ariza menuturkan, apabila usulan perubahan Perda  Nomor 2 Tahun 2020 disetujui Dewan menjadi Perda, Pemprov DKI Jakarta  berharap penegakan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 tidak  menimbulkan benturan antara masyarakat dengan aparat penegak Perda.  Penegakan Perda secara humanis harus dikedepankan sehingga tidak terjadi  kagaduhan yang menyita perhatian publik.

&quot;Perspektif hak asasi manusia harus menjadi prioritas aparat penegak  Perda sehingga konflik di lapangan dapat terhindarkan. Perasaan  masyarakat yang sensitif akibat dampak pandemi COVID-19 merasuk ke  kehidupan perekonomian mereka, harus dijaga. Saya berharap agar  penegakan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 dijalankan sesuai  dengan prinsip keadilan. Penegakan hukum tidak dijalankan secara tajam  ke bawah, tumpul ke atas. Sekali lagi, penegakan prokes ini merupakan  salah satu ikhtiar kita bersama penaggulangan COVID-19,&quot; terangnya.

Perlu diketahui, usai membacakan Pidato Gubernur DKI Jakarta, materi  usulan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tersebut secara  simbolis diserahkan oleh Wagub Ariza kepada Wakil Ketua DPRD DKI  Jakarta, M. Taufik. Kemudian, dalam keterangan pers, M, Taufik  mengatakan, pembahasan usulan Raperda tersebut akan dilanjutkan pada  Kamis (29/7).

</content:encoded></item></channel></rss>
