Masih ada kelompok masyarakat yang tak menghiraukan surat edaran Menteri Agama tentang prokes dalam penyelenggaraan solat Idul Adha 1442 Hhttps://news.okezone.com/read/2021/07/22/337/2444080/momen-idul-adha-pemerintah-masih-temukan-daerah-melanggar-protokol-kesehatanidhttps://news.okezone.com/read/2021/07/22/337/2444080/momen-idul-adha-pemerintah-masih-temukan-daerah-melanggar-protokol-kesehatanhttps://news.okezone.com/read/2021/07/22/337/2444080/momen-idul-adha-pemerintah-masih-temukan-daerah-melanggar-protokol-kesehatanKamis 22 Juli 2021 04:22 WIBAri Sandita MurtiIlustrasi (Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/07/22/337/2444080/momen-idul-adha-pemerintah-masih-temukan-daerah-melanggar-protokol-kesehatan-z3vijCFB2d.jpgJAKARTA - Jubir Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, keterpaduan bersama dalam menjalankan PPKM Darurat sangat penting, tak bisa salah satu daerah ketat dan daerah lainnya kendor. "Sayangnya pada perayaan hari raya Idul Adha 1442 H kemarin, pemerintah masih menemukan bebrapa daerah yang masih melakukan pelanggaran prokes yg telah dianjurkan," ujarnya secara virtual melalui akun Youtube Lawan Covid19 ID, Rabu (21/7/2021). Menurutnya, masih ada kelompok masyarakat yang tak menghiraukan surat edaran Menteri Agama tentang prokes dalam penyelenggaraan solat Idul Adha 1442 H, pelaksanaan kurban, dan juga himbauan MUI serta organisasi keagamaan lainnya. Dia menyayangkan adanya kerumunan masa di Bandung dan Ambon. "Penyaluran aspirasi lebih aman sudah tersedia. Para pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis sudah membuka berbagai cara menyerap aspirasi masyarakat, mari jangan ambil resiko yang terberat apabila ada cara yang lebih aman," tuturnya. Tindakan itu, kata dia, akan meningkatkan resiko penularan Cocid varian delta dalam satu-dua minggu ke depan lantaran tak ada wilayah tanpa resiko selama pandemi, hanya ada resiko tinggi dan resiko rendah. Jadi, aktivitas apapun yang dilakukan di luar rumah hanya akan meningkatkan atau menurunkan resiko penularan covid terhadap diri sendiri dan orang lain. Apalagi, bebernya, varian delta menular jauh lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya sehingga tak ada kegiatan yang aman dari resiko. Tindakan yang meningkatkan resiko, seperti melanggar anjuran dari pemimpin dan ulamanya sendiri akan mengurangi efektivitas dari usaha-usaha bersama untuk mencegah varian delta lebih lanjut. "Akhirnya banyak orang yang akan merugi karena tindakan melanggar panduan prokes dan lalai bisa menunda upaya relaksasi yang direncanakan akan dilakukan 26 Juli mendatang," terangnya. Dia menerangkan, sejumlah orang yang berbuat melakukan kerumunan, tapi puluhan juta orang akan menanggung resikonya. Namun, pemerintah tak akan tinggal diam dan mengambil langkah-langkah antisipasi, diantaranya pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan peningkatan testing dan tracing di wilayah-wilayah yang selama ini kurang berjalan baik. "TNI-Polri didukung Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid di BNPB akan memimpin pelaksanaan testing dan tracing ini, gerakan kerelawanan yang akan terlibat dalam kegiatan ini, pemerintah telah mengidentifikasi ada belasan ribu relawan yang bergabung dengan bidang perubahan perilaku," paparnya. Dia menjelaskan, sistem testing dan tracing yang masif akan siap dalam waktu dekat, apabila ditemukan kasus positif di lapangan, mereka akan dibawa ke pusat isolasi yang telah dibuat pemerintah. Mereka akan dapat penanganan dan diberikan obat-obatan secara gratis yang dijamin pemerintah, apabila yang terkena kepala keluarga, keluarga itu akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah guna meringankan beban mereka. "Sesuai instruksi Mendagri terbaru pelaksanaan PPKM level 4 ini akan berjalan sampai 26 Juli 2021 dan atas arahan Presiden pada 26 Juli tersebut akan dilakukam relaksasi di beberapa daerah hanya jika daerah tersebut menunjukan perbaikan dari semua sisi dengan merujuk keiteria level yang telah disepakati," jelasnya. Dia menambahkan, sebagaimana diketahui, pengetatan secara gradual dilakukan jika tingkat transmisi Covid-19 memasuki level yang tinggi, dan BOR meningkat secara signifikan mendekati 80 persen. Sebaliknya, relaksasi secara bertahap bisa dilakukan jika tingkat transmisi Covid-19 melambat dan BOR menurun di bawah 80 persen secara konsisten selama beberapa waktu tertentu. "Keputusan dalam pengetatan dan relaksasi juga harus memperhitungkan kondisi psikologis masyarakat, level transmisi penyakit, dan kemampuan distribusi bantuan sosial yang disediakan pemrrintah," katanya.JAKARTA - Jubir Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi mengatakan, keterpaduan bersama dalam menjalankan PPKM Darurat sangat penting, tak bisa salah satu daerah ketat dan daerah lainnya kendor. "Sayangnya pada perayaan hari raya Idul Adha 1442 H kemarin, pemerintah masih menemukan bebrapa daerah yang masih melakukan pelanggaran prokes yg telah dianjurkan," ujarnya secara virtual melalui akun Youtube Lawan Covid19 ID, Rabu (21/7/2021). Menurutnya, masih ada kelompok masyarakat yang tak menghiraukan surat edaran Menteri Agama tentang prokes dalam penyelenggaraan solat Idul Adha 1442 H, pelaksanaan kurban, dan juga himbauan MUI serta organisasi keagamaan lainnya. Dia menyayangkan adanya kerumunan masa di Bandung dan Ambon. "Penyaluran aspirasi lebih aman sudah tersedia. Para pemimpin daerah yang terpilih secara demokratis sudah membuka berbagai cara menyerap aspirasi masyarakat, mari jangan ambil resiko yang terberat apabila ada cara yang lebih aman," tuturnya. Tindakan itu, kata dia, akan meningkatkan resiko penularan Cocid varian delta dalam satu-dua minggu ke depan lantaran tak ada wilayah tanpa resiko selama pandemi, hanya ada resiko tinggi dan resiko rendah. Jadi, aktivitas apapun yang dilakukan di luar rumah hanya akan meningkatkan atau menurunkan resiko penularan covid terhadap diri sendiri dan orang lain. Apalagi, bebernya, varian delta menular jauh lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya sehingga tak ada kegiatan yang aman dari resiko. Tindakan yang meningkatkan resiko, seperti melanggar anjuran dari pemimpin dan ulamanya sendiri akan mengurangi efektivitas dari usaha-usaha bersama untuk mencegah varian delta lebih lanjut. "Akhirnya banyak orang yang akan merugi karena tindakan melanggar panduan prokes dan lalai bisa menunda upaya relaksasi yang direncanakan akan dilakukan 26 Juli mendatang," terangnya. Dia menerangkan, sejumlah orang yang berbuat melakukan kerumunan, tapi puluhan juta orang akan menanggung resikonya. Namun, pemerintah tak akan tinggal diam dan mengambil langkah-langkah antisipasi, diantaranya pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan peningkatan testing dan tracing di wilayah-wilayah yang selama ini kurang berjalan baik. "TNI-Polri didukung Kemenkes dan Satgas Penanganan Covid di BNPB akan memimpin pelaksanaan testing dan tracing ini, gerakan kerelawanan yang akan terlibat dalam kegiatan ini, pemerintah telah mengidentifikasi ada belasan ribu relawan yang bergabung dengan bidang perubahan perilaku," paparnya. Dia menjelaskan, sistem testing dan tracing yang masif akan siap dalam waktu dekat, apabila ditemukan kasus positif di lapangan, mereka akan dibawa ke pusat isolasi yang telah dibuat pemerintah. Mereka akan dapat penanganan dan diberikan obat-obatan secara gratis yang dijamin pemerintah, apabila yang terkena kepala keluarga, keluarga itu akan diberikan bantuan sosial oleh pemerintah guna meringankan beban mereka. "Sesuai instruksi Mendagri terbaru pelaksanaan PPKM level 4 ini akan berjalan sampai 26 Juli 2021 dan atas arahan Presiden pada 26 Juli tersebut akan dilakukam relaksasi di beberapa daerah hanya jika daerah tersebut menunjukan perbaikan dari semua sisi dengan merujuk keiteria level yang telah disepakati," jelasnya. Dia menambahkan, sebagaimana diketahui, pengetatan secara gradual dilakukan jika tingkat transmisi Covid-19 memasuki level yang tinggi, dan BOR meningkat secara signifikan mendekati 80 persen. Sebaliknya, relaksasi secara bertahap bisa dilakukan jika tingkat transmisi Covid-19 melambat dan BOR menurun di bawah 80 persen secara konsisten selama beberapa waktu tertentu. "Keputusan dalam pengetatan dan relaksasi juga harus memperhitungkan kondisi psikologis masyarakat, level transmisi penyakit, dan kemampuan distribusi bantuan sosial yang disediakan pemrrintah," katanya.