Dia menuturkan kebijakan PPKM dalam membatasi kegiatan warga masyarakat juga harus dibarengi dengan bantuan pemerintahhttps://news.okezone.com/read/2021/07/22/337/2444082/ppkm-diperpanjang-mui-harapkan-partisipasi-masyarakat-himpun-zakat-dan-infak-untuk-sesamaidhttps://news.okezone.com/read/2021/07/22/337/2444082/ppkm-diperpanjang-mui-harapkan-partisipasi-masyarakat-himpun-zakat-dan-infak-untuk-sesamahttps://news.okezone.com/read/2021/07/22/337/2444082/ppkm-diperpanjang-mui-harapkan-partisipasi-masyarakat-himpun-zakat-dan-infak-untuk-sesamaKamis 22 Juli 2021 04:58 WIBWidya MichellaIlustrasi (Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/07/22/337/2444082/ppkm-diperpanjang-mui-harapkan-partisipasi-masyarakat-himpun-zakat-dan-infak-untuk-sesama-AqoFNUfOVw.jpgJAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI), Anwar abbas menyampaikan diperpanjangnya PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021 adalah sebagai bentuk konstitusi guna melindungi rakyat dari bahaya Covid-19 dan kesejahteraan rakyat. "Oleh karena itu kalau menurut penilaian pemerintah masalah penularan virus covid 19 masih belum terkendali maka untuk kebaikan rakyat menurut pemerintah PPKM harus dilanjutkan ya silahkan dilanjutkan,"kata Anwar, Rabu,(21/07/2021). Dia menuturkan kebijakan PPKM dalam membatasi kegiatan warga masyarakat juga harus dibarengi dengan bantuan pemerintah seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terutama bagi mereka yang berada di kalangan bawah. "Kalau bisa warga masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah maka pemerintah harus membantu perekonomian rakyat terutama mereka-mereka yang berada di lapis bawah dengan BLT secepatnya dan secukupnya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena kalau hal ini tidak dilakukan maka banyak orang yang akan kelaparan dan itu jelas akan bisa memicu bagi terjadinya pembangkangan dan krisis sosial dan hal itu jelas sama-sama tidak kita inginkan,"tambah Anwar. Pada proses jika nanti ada masyarakat yang tidak masuk ke dalam daftar penerima BLT yang sudah dibuat oleh pemerintah. Maka dibutuhkan partisipasi masyarakat khususnya pengurus masjid di tingkat RT atau RW agar dapat menghimpun dana zakat infak dan sedekah (ZIS) yang bekerjasama dengan lembaga amil zakat. Setelah masa PPKM habis, Ia mengimbau masyarakat tetap menghormati protokol kesehatan dan pihak aparat dapat diterjunkan ke pasar-pasar, terminal, stasiun kereta api serta tempat lainnya untuk tetap menertibkan warga masyarakat dengan santun dan humanis. "Hal ini hendaknya benar-benar harus bisa disadari dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga masyarakat karena dengan mematuhi prokes yang ada, hal itu tidak hanya akan membawa kebaikan kepada yang bersangkutan dan keluarganya saja tetapi juga untuk orang lain serta untuk kebaikan dan masa depan bangsa serta negara yang sama-sama kita cintai," harapnya. JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (Waketum MUI), Anwar abbas menyampaikan diperpanjangnya PPKM Darurat hingga tanggal 25 Juli 2021 adalah sebagai bentuk konstitusi guna melindungi rakyat dari bahaya Covid-19 dan kesejahteraan rakyat. "Oleh karena itu kalau menurut penilaian pemerintah masalah penularan virus covid 19 masih belum terkendali maka untuk kebaikan rakyat menurut pemerintah PPKM harus dilanjutkan ya silahkan dilanjutkan,"kata Anwar, Rabu,(21/07/2021). Dia menuturkan kebijakan PPKM dalam membatasi kegiatan warga masyarakat juga harus dibarengi dengan bantuan pemerintah seperti pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) terutama bagi mereka yang berada di kalangan bawah. "Kalau bisa warga masyarakat diminta untuk tidak keluar rumah maka pemerintah harus membantu perekonomian rakyat terutama mereka-mereka yang berada di lapis bawah dengan BLT secepatnya dan secukupnya agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena kalau hal ini tidak dilakukan maka banyak orang yang akan kelaparan dan itu jelas akan bisa memicu bagi terjadinya pembangkangan dan krisis sosial dan hal itu jelas sama-sama tidak kita inginkan,"tambah Anwar. Pada proses jika nanti ada masyarakat yang tidak masuk ke dalam daftar penerima BLT yang sudah dibuat oleh pemerintah. Maka dibutuhkan partisipasi masyarakat khususnya pengurus masjid di tingkat RT atau RW agar dapat menghimpun dana zakat infak dan sedekah (ZIS) yang bekerjasama dengan lembaga amil zakat. Setelah masa PPKM habis, Ia mengimbau masyarakat tetap menghormati protokol kesehatan dan pihak aparat dapat diterjunkan ke pasar-pasar, terminal, stasiun kereta api serta tempat lainnya untuk tetap menertibkan warga masyarakat dengan santun dan humanis. "Hal ini hendaknya benar-benar harus bisa disadari dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga masyarakat karena dengan mematuhi prokes yang ada, hal itu tidak hanya akan membawa kebaikan kepada yang bersangkutan dan keluarganya saja tetapi juga untuk orang lain serta untuk kebaikan dan masa depan bangsa serta negara yang sama-sama kita cintai," harapnya.