Lantas, bagaimana kelanjutan dari status PPKM, apakah diperpanjang atau berakhir?https://news.okezone.com/read/2021/08/01/337/2449320/presiden-jokowi-umumkan-keputusan-ppkm-besok-diperpanjang-atau-berakhiridhttps://news.okezone.com/read/2021/08/01/337/2449320/presiden-jokowi-umumkan-keputusan-ppkm-besok-diperpanjang-atau-berakhirhttps://news.okezone.com/read/2021/08/01/337/2449320/presiden-jokowi-umumkan-keputusan-ppkm-besok-diperpanjang-atau-berakhirMinggu 01 Agustus 2021 23:19 WIBYohannes TobingPresiden Jokowi. (Foto: Biro Pers Setpres)https://img.okezone.com/content/2021/08/01/337/2449320/presiden-jokowi-umumkan-keputusan-ppkm-besok-diperpanjang-atau-berakhir-1UpCKRlXkW.jpegJAKARTA - Pemerintah telah menetapkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali sejak 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021, besok.  Lantas, bagaimana kelanjutan dari status PPKM, apakah diperpanjang atau berakhir? Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal mengatakan, keputusan akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (jokowi), besok. "Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI sebelum PPKM tanggal 2 Agustus 2021 berakhir," Kata Syafrizal dari keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (1/8/2021). Menurut Syafrizal, terkait apakah pemerintah akan melanjutkan PPKM atau lainnya akan dilihat dari berbagai aspek, seperti kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengambilan keputusan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.  Baca juga: Kepala BNPB : Jangan Alergi dengan PPKM, Itu Strategi Kita Mengendalikan Covid-19 "Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan kelurahan dan desa berada dalam satu tekad untuk mensukseskan kebijakan apapun yang diambil oleh Bapak Presiden esok hari,” tegas Syafrizal.  “Imbauan disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan produktivitas, dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.  Adapun penetapan untuk daerah yang melaksanakan PPKM Level 1,2, 3 dan 4, baik di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Jawa, berdasarkan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.  JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan Level 4 untuk wilayah Jawa dan Bali sejak 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021, besok.  Lantas, bagaimana kelanjutan dari status PPKM, apakah diperpanjang atau berakhir? Dirjen Bina Administrasi dan Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal mengatakan, keputusan akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (jokowi), besok. "Keputusan terkait PPKM akan diumumkan secara langsung oleh Bapak Presiden RI sebelum PPKM tanggal 2 Agustus 2021 berakhir," Kata Syafrizal dari keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (1/8/2021). Menurut Syafrizal, terkait apakah pemerintah akan melanjutkan PPKM atau lainnya akan dilihat dari berbagai aspek, seperti kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengambilan keputusan menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.  Baca juga: Kepala BNPB : Jangan Alergi dengan PPKM, Itu Strategi Kita Mengendalikan Covid-19 "Kementerian Dalam Negeri beserta seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai dengan kelurahan dan desa berada dalam satu tekad untuk mensukseskan kebijakan apapun yang diambil oleh Bapak Presiden esok hari,” tegas Syafrizal.  “Imbauan disampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjalankan produktivitas, dengan senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara ketat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional," sambungnya.  Adapun penetapan untuk daerah yang melaksanakan PPKM Level 1,2, 3 dan 4, baik di Pulau Jawa dan Bali maupun di luar Jawa, berdasarkan indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.