Namun, untuk daerah-daerah yang masuk pada level 2, ada penambahan kapasitas pada sektor esensial jadi 75 persen.https://news.okezone.com/read/2021/08/03/337/2449893/deretan-daerah-ppkm-level-4-di-jawa-dan-baliidhttps://news.okezone.com/read/2021/08/03/337/2449893/deretan-daerah-ppkm-level-4-di-jawa-dan-balihttps://news.okezone.com/read/2021/08/03/337/2449893/deretan-daerah-ppkm-level-4-di-jawa-dan-baliSelasa 03 Agustus 2021 01:10 WIBAntaraIlustrasi (Foto: Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/08/03/337/2449893/deretan-daerah-ppkm-level-4-di-jawa-dan-bali-uSmQHLQTI8.jpgJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan tiga instruksi kepada kepala daerah terkait perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa, Bali, dan daerah-daerah selain dua pulau tersebut. Tiga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) itu, masing-masing bernomor 27, Inmendagri No. 28, dan Inmendagri No. 29 diterbitkan sebagai panduan bagi kepala daerah dalam melaksanakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 3-9 Agustus 2021. Sebagian besar ketentuan pembatasan, khususnya untuk daerah-daerah yang masuk level 3 dan level 4 tidak banyak yang berubah. Kegiatan non esensial masih diwajibkan berlangsung secara virtual, sementara aktivitas esensial diperbolehkan beroperasi sampai 50 persen dari kapasitas normal. Kemudian, kegiatan pada sektor kritikal diperbolehkan berlangsung secara langsung/tatap muka 100 persen, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baca juga: Mendagri Tetapkan Daerah PPKM Level 4, Ini Daftarnya Namun, untuk daerah-daerah yang masuk pada level 2, ada penambahan kapasitas pada sektor esensial jadi 75 persen. Untuk sektor layanan pemerintahan di wilayah level 3 dan level 4 hanya boleh beroperasi 25 persen dari kapasitas normal, tetapi pada daerah level 2, sektor itu boleh beroperasi sampai 50 persen. Inmendagri No.27 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk dalam level 4, level 3, dan level 2. Baca juga: Program Oksigen Gratis Pemkot Tangerang, Mendagri: Terobosan Luar Biasa Daerah-daerah yang masuk dalam daftar wilayah level 3 dan level 4, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, seluruh kabupatennya masuk dalam wilayah level 4. Sementara itu, Inmendagri No.28 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah yang masuk level 4 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Mendagri mengeluarkan instruksi khusus di luar wilayah Jawa dan Bali mengingat adanya lonjakan kasus Covid-19 di daerah-daerah tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Terakhir, Inmendagri No.29 Tahun 2021 memberi panduan detail bagi kepala daerah yang wilayahnya masuk level 3, level 2, dan level 1. Mendagri lewat instruksinya itu juga meminta kepala daerah mengoptimalkan fungsi posko komando Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.Berikut Ini deretan daerah yang menerapkan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali: DKI Jakarta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat Baca juga: Mendagri Sebut Masyarakat Tangsel Masih Kesulitan Dapat Kamar di RS Rujukan Covid-19 Banten Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kabupaten Pandeglang Kabupaten Tangerang Kota Cilegon Baca juga: Tinjau Penanganan Covid-19 di Tangerang, Mendagri Minta BOR RS di Bawah 50 PersenJawa Barat Kabupaten Kuningan Kabupaten Indramayu Kabupaten Garut Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Bekasi Kota Sukabumi Kota Depok Kota Cirebon Kota Cimahi Kota Bogor Kota Bekasi Kota Banjar Kota Bandung Kabupaten Sumedang Kabupaten Bogor Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Baca juga: Wagub DKI Harap Pandemi Covid-19 Membaik Setelah PPKM Diperpanjang Sepekan Jawa Tengah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Magelang Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Rembang Kabupaten Klaten Kabupaten Kebumen Kabupaten Banyumas Kota Tegal Kota Surakarta Kota Semarang Kota Salatiga Kota Magelang Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang Kabupaten Purworejo Kabupaten Kendal Kabupaten Karanganyar Kabupaten Demak Kabupaten Batang Kota Pekalongan Baca juga: BNPB Pantau Posko PPKM Tingkat Kelurahan di JabodetabekDI Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Gunungkidul Baca juga: Kurangi Dampak PPKM, Presiden Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat Jawa Timur Kabupaten Kediri Kabupaten Sumenep Kabupaten Tulungagung Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Madiun Kabupaten Lamongan Kabupaten Gresik Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Blitar Kota Batu Kabupaten Trenggalek Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ngawi Kabupaten Nganjuk Kabupaten Mojokerto Kabupaten Malang Kabupaten Magetan Kabupaten Lumajang Kabupaten Jombang Kabupaten Bondowoso Kabupaten Blitar Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bangkalan Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kabupaten Situbondo Baca juga: PPKM Diperpanjang, Dokumen Syarat Naik KRL Tetap Diberlakukan Bali Kabupaten Jembrana Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan Kabupaten Buleleng Kota DenpasarJAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan tiga instruksi kepada kepala daerah terkait perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa, Bali, dan daerah-daerah selain dua pulau tersebut. Tiga Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) itu, masing-masing bernomor 27, Inmendagri No. 28, dan Inmendagri No. 29 diterbitkan sebagai panduan bagi kepala daerah dalam melaksanakan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama 3-9 Agustus 2021. Sebagian besar ketentuan pembatasan, khususnya untuk daerah-daerah yang masuk level 3 dan level 4 tidak banyak yang berubah. Kegiatan non esensial masih diwajibkan berlangsung secara virtual, sementara aktivitas esensial diperbolehkan beroperasi sampai 50 persen dari kapasitas normal. Kemudian, kegiatan pada sektor kritikal diperbolehkan berlangsung secara langsung/tatap muka 100 persen, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Baca juga: Mendagri Tetapkan Daerah PPKM Level 4, Ini Daftarnya Namun, untuk daerah-daerah yang masuk pada level 2, ada penambahan kapasitas pada sektor esensial jadi 75 persen. Untuk sektor layanan pemerintahan di wilayah level 3 dan level 4 hanya boleh beroperasi 25 persen dari kapasitas normal, tetapi pada daerah level 2, sektor itu boleh beroperasi sampai 50 persen. Inmendagri No.27 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali yang masuk dalam level 4, level 3, dan level 2. Baca juga: Program Oksigen Gratis Pemkot Tangerang, Mendagri: Terobosan Luar Biasa Daerah-daerah yang masuk dalam daftar wilayah level 3 dan level 4, antara lain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kemudian, di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, seluruh kabupatennya masuk dalam wilayah level 4. Sementara itu, Inmendagri No.28 Tahun 2021 menetapkan daerah-daerah yang masuk level 4 di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Mendagri mengeluarkan instruksi khusus di luar wilayah Jawa dan Bali mengingat adanya lonjakan kasus Covid-19 di daerah-daerah tersebut dalam beberapa minggu terakhir. Terakhir, Inmendagri No.29 Tahun 2021 memberi panduan detail bagi kepala daerah yang wilayahnya masuk level 3, level 2, dan level 1. Mendagri lewat instruksinya itu juga meminta kepala daerah mengoptimalkan fungsi posko komando Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan.Berikut Ini deretan daerah yang menerapkan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali: DKI Jakarta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Kota Administrasi Jakarta Barat Kota Administrasi Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Selatan Kota Administrasi Jakarta Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat Baca juga: Mendagri Sebut Masyarakat Tangsel Masih Kesulitan Dapat Kamar di RS Rujukan Covid-19 Banten Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Kabupaten Pandeglang Kabupaten Tangerang Kota Cilegon Baca juga: Tinjau Penanganan Covid-19 di Tangerang, Mendagri Minta BOR RS di Bawah 50 PersenJawa Barat Kabupaten Kuningan Kabupaten Indramayu Kabupaten Garut Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Bekasi Kota Sukabumi Kota Depok Kota Cirebon Kota Cimahi Kota Bogor Kota Bekasi Kota Banjar Kota Bandung Kabupaten Sumedang Kabupaten Bogor Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Baca juga: Wagub DKI Harap Pandemi Covid-19 Membaik Setelah PPKM Diperpanjang Sepekan Jawa Tengah Kabupaten Pemalang Kabupaten Pekalongan Kabupaten Magelang Kabupaten Sukoharjo Kabupaten Rembang Kabupaten Klaten Kabupaten Kebumen Kabupaten Banyumas Kota Tegal Kota Surakarta Kota Semarang Kota Salatiga Kota Magelang Kabupaten Wonosobo Kabupaten Wonogiri Kabupaten Sragen Kabupaten Semarang Kabupaten Purworejo Kabupaten Kendal Kabupaten Karanganyar Kabupaten Demak Kabupaten Batang Kota Pekalongan Baca juga: BNPB Pantau Posko PPKM Tingkat Kelurahan di JabodetabekDI Yogyakarta Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Gunungkidul Baca juga: Kurangi Dampak PPKM, Presiden Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat Jawa Timur Kabupaten Kediri Kabupaten Sumenep Kabupaten Tulungagung Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Madiun Kabupaten Lamongan Kabupaten Gresik Kota Surabaya Kota Mojokerto Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Blitar Kota Batu Kabupaten Trenggalek Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ngawi Kabupaten Nganjuk Kabupaten Mojokerto Kabupaten Malang Kabupaten Magetan Kabupaten Lumajang Kabupaten Jombang Kabupaten Bondowoso Kabupaten Blitar Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Bangkalan Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kabupaten Situbondo Baca juga: PPKM Diperpanjang, Dokumen Syarat Naik KRL Tetap Diberlakukan Bali Kabupaten Jembrana Kabupaten Bangli Kabupaten Karangasem Kabupaten Badung Kabupaten Gianyar Kabupaten Klungkung Kabupaten Tabanan Kabupaten Buleleng Kota Denpasar