Kucing-kucing itu ditemukan di sebuah kapal oleh penjaga pantai Taiwan.https://news.okezone.com/read/2021/08/24/18/2460187/otoritas-taiwan-picu-kemarahan-setelah-bantai-154-ekor-kucing-ras-langkaidhttps://news.okezone.com/read/2021/08/24/18/2460187/otoritas-taiwan-picu-kemarahan-setelah-bantai-154-ekor-kucing-ras-langkahttps://news.okezone.com/read/2021/08/24/18/2460187/otoritas-taiwan-picu-kemarahan-setelah-bantai-154-ekor-kucing-ras-langkaSelasa 24 Agustus 2021 11:23 WIBRahman AsmardikaFoto: Facebook.https://img.okezone.com/content/2021/08/24/18/2460187/otoritas-taiwan-picu-kemarahan-setelah-bantai-154-ekor-kucing-ras-langka-ZbJVFEe5sz.jpgTAIPEI – Pihak berwenang Taiwan memicu kemarahan publik setelah 'memusnahkan' 154 ekor kucing ras langkan yang disita dari penyelundup. Pihak berwenang membela keputusan untuk membantai hewan-hewan itu, menyalahkan kematian mereka pada para penyelundup. Kucing-kucing itu disita Penjaga Pantai Taiwan pada Kamis pekan lalu (19/8/2021) menyusul upaya penyelundupan yang gagal untuk memasukkan hewan-hewan tersebut ke pulau itu. BACA JUGA: Rayakan HUT Ke-100 Partai Komunis, Presiden China Sebut Unifikasi Taiwan 'Tugas Sejarah'  Rekaman yang dirilis Penjaga Pantai Taiwan menunjukkan kucing-kucing itu ditemukan disembunyikan di kompartemen tersembunyi di sebuah kapal nelayan, dengan beberapa di antaranya dijejalkan ke dalam satu peti. Sebanyak 62 kandang berisi 154 hewan ditemukan di atas kapal. Hasil tangkapan diperkirakan bernilai TND10 juta (sekira Rp5,1 miliar) dan termasuk ras kucing langka dan mewah seperti Ragdoll, British Shorthair, Persia American Shorthair, dan Russian Blue. Namun, digagalkannya penyelundupan itu tidak memperbaiki nasib kucing-kucing tersebut karena mereka berakhir di tangah Badan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Tumbuhan (BAPHIQ). Mengutip aturan dokter hewan, BAPHIQ mematikan semua kucing tersebut, dengan alasan mereka mungkin membawa berbagai macam penyakit dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi hewan peliharaan dan liar setempat. BACA JUGA: Sempat Koma, Bocah yang Dibanting 27 Kali saat Latihan Judo Meninggal Dunia Keputusan oleh pihak berwenang Taiwan ternyata diterima dengan sangat buruk, memicu kemarahan yang meluas, dengan warga negara dan kelompok penyelamat hewan sama-sama mengecam pihak berwenang atas euthanasia. Lebih parah lagi, pemusnahan massal kucing-kucing malang itu terjadi pada Hari Hewan Tunawisma Internasional. “Hewan tidak bersalah. Ada aturan tentang peraturan perbatasan, tetapi mereka benar-benar dapat memeriksa apakah hewan sakit atau tidak,” kata juru bicara LSM Penyelamatan Darurat Hewan Taiwan sebagaimana dilansir RT. “Saya memahami pentingnya undang-undang dan peraturan untuk ekologi domestik, tetapi… Saya berharap undang-undang tersebut dapat diubah dan memperlakukan kehidupan ini dengan cara yang lebih manusiawi.”Kemarahan itu begitu besar sehingga masalah itu ditangani oleh presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Presiden sendiri memiliki dua kucing, yang sering muncul di media sosialnya. Dalam sebuah posting Facebook, Tsai mengatakan dia memahami kemarahan atas pemusnahan tersebut, dengan menyatakan bahwa banyak pemilik hewan peliharaan "berbagi perasaan yang sama" atas perkara tersebut. Pada saat yang sama, dia menyalahkan penyelundup atas kematian kucing, menyatakan itu adalah keserakahan mereka dan memperlakukan "hidup sebagai kargo ilegal" yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Presiden juga menyerukan amandemen undang-undang yang ada untuk menangani insiden semacam itu "dengan semangat kemanusiaan" di masa depan. Pemusnahan kucing juga dibela sebagai tindakan yang diperlukan oleh kepala Dewan Pertanian (COA), Chen Chi-chung. Pejabat itu mengklaim bahwa bahkan setelah karantina, kucing-kucing itu dapat menimbulkan bahaya bagi ekosistem lokal, mengambil tanggung jawab penuh atas langkah yang diterima dengan buruk.“Bahkan setelah karantina, kucing-kucing ini masih dapat membawa… penyakit karena periode laten virus yang panjang, yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi hewan peliharaan dan hewan ternak di Taiwan,” kata Chen dalam konferensi pers, Minggu (22/8/2021). Menteri COA juga mengumumkan usulan perubahan terhadap undang-undang yang ada dengan menambah hukuman bagi penyelundup hewan. COA berupaya menaikkan denda untuk penyelundupan hewan, yang saat ini berkisar antara NTD100.000 hingga NTD3 juta (sekira Rp51 juta hingga USD1,5 miliar). Menurut Chen, jika perubahan diadopsi, denda akan mulai dari NTD3 juta.TAIPEI – Pihak berwenang Taiwan memicu kemarahan publik setelah 'memusnahkan' 154 ekor kucing ras langkan yang disita dari penyelundup. Pihak berwenang membela keputusan untuk membantai hewan-hewan itu, menyalahkan kematian mereka pada para penyelundup. Kucing-kucing itu disita Penjaga Pantai Taiwan pada Kamis pekan lalu (19/8/2021) menyusul upaya penyelundupan yang gagal untuk memasukkan hewan-hewan tersebut ke pulau itu. BACA JUGA: Rayakan HUT Ke-100 Partai Komunis, Presiden China Sebut Unifikasi Taiwan 'Tugas Sejarah'  Rekaman yang dirilis Penjaga Pantai Taiwan menunjukkan kucing-kucing itu ditemukan disembunyikan di kompartemen tersembunyi di sebuah kapal nelayan, dengan beberapa di antaranya dijejalkan ke dalam satu peti. Sebanyak 62 kandang berisi 154 hewan ditemukan di atas kapal. Hasil tangkapan diperkirakan bernilai TND10 juta (sekira Rp5,1 miliar) dan termasuk ras kucing langka dan mewah seperti Ragdoll, British Shorthair, Persia American Shorthair, dan Russian Blue. Namun, digagalkannya penyelundupan itu tidak memperbaiki nasib kucing-kucing tersebut karena mereka berakhir di tangah Badan Pengawasan Kesehatan Hewan dan Tumbuhan (BAPHIQ). Mengutip aturan dokter hewan, BAPHIQ mematikan semua kucing tersebut, dengan alasan mereka mungkin membawa berbagai macam penyakit dan berpotensi menimbulkan bahaya bagi hewan peliharaan dan liar setempat. BACA JUGA: Sempat Koma, Bocah yang Dibanting 27 Kali saat Latihan Judo Meninggal Dunia Keputusan oleh pihak berwenang Taiwan ternyata diterima dengan sangat buruk, memicu kemarahan yang meluas, dengan warga negara dan kelompok penyelamat hewan sama-sama mengecam pihak berwenang atas euthanasia. Lebih parah lagi, pemusnahan massal kucing-kucing malang itu terjadi pada Hari Hewan Tunawisma Internasional. “Hewan tidak bersalah. Ada aturan tentang peraturan perbatasan, tetapi mereka benar-benar dapat memeriksa apakah hewan sakit atau tidak,” kata juru bicara LSM Penyelamatan Darurat Hewan Taiwan sebagaimana dilansir RT. “Saya memahami pentingnya undang-undang dan peraturan untuk ekologi domestik, tetapi… Saya berharap undang-undang tersebut dapat diubah dan memperlakukan kehidupan ini dengan cara yang lebih manusiawi.”Kemarahan itu begitu besar sehingga masalah itu ditangani oleh presiden Taiwan, Tsai Ing-wen. Presiden sendiri memiliki dua kucing, yang sering muncul di media sosialnya. Dalam sebuah posting Facebook, Tsai mengatakan dia memahami kemarahan atas pemusnahan tersebut, dengan menyatakan bahwa banyak pemilik hewan peliharaan "berbagi perasaan yang sama" atas perkara tersebut. Pada saat yang sama, dia menyalahkan penyelundup atas kematian kucing, menyatakan itu adalah keserakahan mereka dan memperlakukan "hidup sebagai kargo ilegal" yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Presiden juga menyerukan amandemen undang-undang yang ada untuk menangani insiden semacam itu "dengan semangat kemanusiaan" di masa depan. Pemusnahan kucing juga dibela sebagai tindakan yang diperlukan oleh kepala Dewan Pertanian (COA), Chen Chi-chung. Pejabat itu mengklaim bahwa bahkan setelah karantina, kucing-kucing itu dapat menimbulkan bahaya bagi ekosistem lokal, mengambil tanggung jawab penuh atas langkah yang diterima dengan buruk.“Bahkan setelah karantina, kucing-kucing ini masih dapat membawa… penyakit karena periode laten virus yang panjang, yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi hewan peliharaan dan hewan ternak di Taiwan,” kata Chen dalam konferensi pers, Minggu (22/8/2021). Menteri COA juga mengumumkan usulan perubahan terhadap undang-undang yang ada dengan menambah hukuman bagi penyelundup hewan. COA berupaya menaikkan denda untuk penyelundupan hewan, yang saat ini berkisar antara NTD100.000 hingga NTD3 juta (sekira Rp51 juta hingga USD1,5 miliar). Menurut Chen, jika perubahan diadopsi, denda akan mulai dari NTD3 juta.