Tidak ada alasan untuk menunda PTM bagi daerah di level 1-3. Ini sudah menjadi ketegasan agar sektor pendidikan kita tidak menurun.https://news.okezone.com/read/2021/08/26/337/2461230/tak-ada-alasan-menunda-pembelajaran-tatap-muka-di-daerah-ppkm-level-1-3idhttps://news.okezone.com/read/2021/08/26/337/2461230/tak-ada-alasan-menunda-pembelajaran-tatap-muka-di-daerah-ppkm-level-1-3https://news.okezone.com/read/2021/08/26/337/2461230/tak-ada-alasan-menunda-pembelajaran-tatap-muka-di-daerah-ppkm-level-1-3Kamis 26 Agustus 2021 04:11 WIBDimas ChoirulIlustrasi (Foto : Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/08/26/337/2461230/tak-ada-alasan-menunda-pembelajaran-tatap-muka-di-daerah-ppkm-level-1-3-XG8782BLff.jpgJAKARTA - Saat ini Pemerintah telah menetapkan daerah Jawa-Bali masuk dalam daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3. Kebijakan tersebut diharapkan harus berdampak pada pemulihan di sektor pendidikan sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Untuk diketahui, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan terkait panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 syarat dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diutamakan pada daerah yang sudah berada pada level 1-3. “Tidak ada alasan untuk menunda PTM bagi daerah di level 1-3. Ini sudah menjadi ketegasan agar sektor pendidikan kita tidak menurun," kata Anggota DPR RI Komisi X Banten 1 Ali Zamroni, Rabu (25/8/2021). Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai, bila pembelajaran online terus diperpanjang akan memberi dampak buruk bagi dunia Pendidikan. “Saya khawatir learning loss/ketertinggalan semakin banyak dialami para siswa," tuturnya. Guna mempercepat Pembelajaran Tatap Muka di daerah PPKM level 1-3, menurut Ali, syarat wajib vaksin harus dilakukan. Untuk Ia mendorong pemerintah terus menggenjot vaksinasi bagi para guru dan tenaga pendidik yang belum divaksin. Baca Juga : LaNyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua Terkait Pembelajaran Tatap Muka “Syarat wajib ini adalah guru dan tenaga pendidikan yang sudah melaksankan vaksinasi secara lengkap," katanya. Dikatakan Ali, PTM ini dilaksanakan karena harus mengejar situasi ketertinggalan Pendidikan pada kurikulum akademik. Ali juga mendukung kemendikbudristek RI agar sekolah-sekolah menggunakan kurikulum darurat dimasa PTM ini. “Kurikulum darurat ini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan para siswa dengan penyederhanaan capaian pembelajaran, dan yang terpenting untuk mengejar ketertinggalan ini adalah kebebasan dalam pelaksanaan kurikulum bagi para guru,” kata Ali.Ia meminta pemerintah dalam hal ini Kemenikbudristek RI untuk segera mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota agar segera mensosialisasikan realisasi PTM. “Pemerintah daerah harus segera melakukan sosialisasi agar PTM ini dapat berjalan dengan baik dan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat," ujarnya.JAKARTA - Saat ini Pemerintah telah menetapkan daerah Jawa-Bali masuk dalam daerah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3. Kebijakan tersebut diharapkan harus berdampak pada pemulihan di sektor pendidikan sehingga pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Untuk diketahui, berdasarkan surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan terkait panduan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 syarat dilakukannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) diutamakan pada daerah yang sudah berada pada level 1-3. “Tidak ada alasan untuk menunda PTM bagi daerah di level 1-3. Ini sudah menjadi ketegasan agar sektor pendidikan kita tidak menurun," kata Anggota DPR RI Komisi X Banten 1 Ali Zamroni, Rabu (25/8/2021). Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra itu menilai, bila pembelajaran online terus diperpanjang akan memberi dampak buruk bagi dunia Pendidikan. “Saya khawatir learning loss/ketertinggalan semakin banyak dialami para siswa," tuturnya. Guna mempercepat Pembelajaran Tatap Muka di daerah PPKM level 1-3, menurut Ali, syarat wajib vaksin harus dilakukan. Untuk Ia mendorong pemerintah terus menggenjot vaksinasi bagi para guru dan tenaga pendidik yang belum divaksin. Baca Juga : LaNyalla Ingatkan Prokes, Vaksinasi dan Izin Orangtua Terkait Pembelajaran Tatap Muka “Syarat wajib ini adalah guru dan tenaga pendidikan yang sudah melaksankan vaksinasi secara lengkap," katanya. Dikatakan Ali, PTM ini dilaksanakan karena harus mengejar situasi ketertinggalan Pendidikan pada kurikulum akademik. Ali juga mendukung kemendikbudristek RI agar sekolah-sekolah menggunakan kurikulum darurat dimasa PTM ini. “Kurikulum darurat ini dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan para siswa dengan penyederhanaan capaian pembelajaran, dan yang terpenting untuk mengejar ketertinggalan ini adalah kebebasan dalam pelaksanaan kurikulum bagi para guru,” kata Ali.Ia meminta pemerintah dalam hal ini Kemenikbudristek RI untuk segera mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Pemerintah daerah, Provinsi, dan Kabupaten Kota agar segera mensosialisasikan realisasi PTM. “Pemerintah daerah harus segera melakukan sosialisasi agar PTM ini dapat berjalan dengan baik dan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat," ujarnya.