Siti Nurbaya berharap, kelestarian dan pengelolaan hutan bisa dilakukan sejak pemerintahan tingkat desa.    https://news.okezone.com/read/2021/08/31/337/2464072/pemerintah-tegaskan-desa-jadi-ujung-tombak-kelestarian-hutanidhttps://news.okezone.com/read/2021/08/31/337/2464072/pemerintah-tegaskan-desa-jadi-ujung-tombak-kelestarian-hutanhttps://news.okezone.com/read/2021/08/31/337/2464072/pemerintah-tegaskan-desa-jadi-ujung-tombak-kelestarian-hutanSelasa 31 Agustus 2021 22:27 WIBAgregasi Sindonews.comIlustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/08/31/337/2464072/pemerintah-tegaskan-desa-jadi-ujung-tombak-kelestarian-hutan-rjLMjknV9V.jpgAGAM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya berharap, kelestarian dan pengelolaan hutan bisa dilakukan sejak pemerintahan tingkat desa. “Saya berharap setiap desa atau nagari ikut terlibat aktif untuk menjaga hutan dan lingkungan, demi konsistensi mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,” tandas Menteri Siti saat mengunjungi Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menurut Siti, sejak 2014 akhir KLHK bersama-sama Kemendagri bahu membahu menangani hal-hal berkaitan dengan hutan dan adat. Dalam hal kelembagaan merupakan pembinaan Kementerian Dalam Negeri dan dalam hal kewilayahan menyangkit hutan merupakan pembinaan Kementerian LHK. Ia pun mengaku menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi soal Desa Konstitusi atau Nagari Konstitusi, tercatat sudah ada di Bali, Sulawesi Selatan dan Papua. Ia menjelaskan, konsep tersebut merupakan pola asli desa-desa di Indonesia. Dikemukakan Menteri Siti, sebuah proses perjalanan yang sangat panjang untuk sampai pada pengajuan seperti ini sejak UU 5/1974, UU 5/1979, UU 22/1999, UU 32/2004, UU 6/2014 dan UU 23/2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan tentang Desa. “Bahwa pemerintahan desa di Indonesia esensinya mencakup urusan administrasi dan antropologis, tata cara kehidupan masyarakat di desa,” ujarnya. AGAM - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya berharap, kelestarian dan pengelolaan hutan bisa dilakukan sejak pemerintahan tingkat desa. “Saya berharap setiap desa atau nagari ikut terlibat aktif untuk menjaga hutan dan lingkungan, demi konsistensi mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,” tandas Menteri Siti saat mengunjungi Pasia Laweh, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Menurut Siti, sejak 2014 akhir KLHK bersama-sama Kemendagri bahu membahu menangani hal-hal berkaitan dengan hutan dan adat. Dalam hal kelembagaan merupakan pembinaan Kementerian Dalam Negeri dan dalam hal kewilayahan menyangkit hutan merupakan pembinaan Kementerian LHK. Ia pun mengaku menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi soal Desa Konstitusi atau Nagari Konstitusi, tercatat sudah ada di Bali, Sulawesi Selatan dan Papua. Ia menjelaskan, konsep tersebut merupakan pola asli desa-desa di Indonesia. Dikemukakan Menteri Siti, sebuah proses perjalanan yang sangat panjang untuk sampai pada pengajuan seperti ini sejak UU 5/1974, UU 5/1979, UU 22/1999, UU 32/2004, UU 6/2014 dan UU 23/2014 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan tentang Desa. “Bahwa pemerintahan desa di Indonesia esensinya mencakup urusan administrasi dan antropologis, tata cara kehidupan masyarakat di desa,” ujarnya.