Jokowi tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode.https://news.okezone.com/read/2021/09/02/337/2465071/muhammadiyah-dukung-presiden-jokowi-tolak-amandemen-uud-1945idhttps://news.okezone.com/read/2021/09/02/337/2465071/muhammadiyah-dukung-presiden-jokowi-tolak-amandemen-uud-1945https://news.okezone.com/read/2021/09/02/337/2465071/muhammadiyah-dukung-presiden-jokowi-tolak-amandemen-uud-1945Kamis 02 September 2021 14:08 WIBFahreza RizkyAbdul Muti. (Foto: Okezone.com)https://img.okezone.com/content/2021/09/02/337/2465071/muhammadiyah-dukung-presiden-jokowi-tolak-amandemen-uud-1945-m1pO4mlor6.jpegJAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan presiden tiga periode. Presiden Jokowi bertemu dengan lima partai koalisi non-parlemen di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/9). Dalam pertemuan itu Kepala Negara tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode. Di samping itu, Presiden juga menegaskan dirinya tidak berminat memperpanjang masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti memandang wacana amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa.  Baca juga: Bertemu Parpol Non Parlemen, Jokowi Tegaskan Tolak Amandemen UUD 1945 Dia meminta semua pihak saat ini fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya, ketimbang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden. "Wacana dan usaha perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa. Sebaiknya semua pihak sekarang ini lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya," kata Mu'ti saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (2/9/2021).Mu’ti menanyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh jajaran pemerintahan harus fokus melaksanakan amanat rakyat dan berkhidmat sampai akhir masa jabatan dengan sebaik-baiknya. Karenanya, seharusnya tak ada lagi pihak yang berusaha menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. "Seharusnya tidak ada lagi pihak yang berusaha melakukan amandemen masa jabatan Presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena alasan apapun," tegasnya.JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan presiden tiga periode. Presiden Jokowi bertemu dengan lima partai koalisi non-parlemen di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/9). Dalam pertemuan itu Kepala Negara tegas menolak amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode. Di samping itu, Presiden juga menegaskan dirinya tidak berminat memperpanjang masa jabatannya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti memandang wacana amandemen UUD 1945 untuk membuat masa jabatan Presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa.  Baca juga: Bertemu Parpol Non Parlemen, Jokowi Tegaskan Tolak Amandemen UUD 1945 Dia meminta semua pihak saat ini fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya, ketimbang mewacanakan perpanjangan masa jabatan Presiden. "Wacana dan usaha perpanjangan masa jabatan dan presiden tiga periode berpotensi menimbulkan kekacauan politik dan perpecahan bangsa. Sebaiknya semua pihak sekarang ini lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya," kata Mu'ti saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia, Kamis (2/9/2021).Mu’ti menanyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh jajaran pemerintahan harus fokus melaksanakan amanat rakyat dan berkhidmat sampai akhir masa jabatan dengan sebaik-baiknya. Karenanya, seharusnya tak ada lagi pihak yang berusaha menggulirkan wacana perpanjangan masa jabatan Presiden. "Seharusnya tidak ada lagi pihak yang berusaha melakukan amandemen masa jabatan Presiden tiga periode dan perpanjangan masa jabatan karena alasan apapun," tegasnya.