Sejumlah fakta menarik terungkap, salah satunya soal harta kekayaan Budhi Sarwoni, berikut daftarnya:https://news.okezone.com/read/2021/09/04/337/2466231/5-fakta-kasus-bupati-banjarnegara-kekayaan-rp23-miliar-tapi-tak-punya-mobilidhttps://news.okezone.com/read/2021/09/04/337/2466231/5-fakta-kasus-bupati-banjarnegara-kekayaan-rp23-miliar-tapi-tak-punya-mobilhttps://news.okezone.com/read/2021/09/04/337/2466231/5-fakta-kasus-bupati-banjarnegara-kekayaan-rp23-miliar-tapi-tak-punya-mobilSabtu 04 September 2021 21:09 WIBTim OkezoneBupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. (Foto: Arie Dwi)https://img.okezone.com/content/2021/09/04/337/2466231/5-fakta-kasus-bupati-banjarnegara-kekayaan-rp23-miliar-tapi-tak-punya-mobil-bUhZnXSQfq.jpegJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus korupsi kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018.  Budhi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan seorang pihak swasta, Kedy Afandi (KA). Sejumlah fakta menarik terungkap, salah satunya soal harta kekayaan Budhi Sarwoni, berikut daftarnya: 1. Jumlah Kekayaan Melihat laporan LHKPN, harta kekayaan Budhi mengalami kenaikan Rp4 miliar selama satu tahun. Perbandingan itu dilakukan dari laporan LHKPN 2 April 2020 (periodik 2019) dan 25 Januari 2021 (periodik 2020).  Pada laporan 2020, total harta kekayaan Budhi 19.756.271.453 (19,7 miliar). Sedangkan pada laporan 2021, hartanya meningkat jadi Rp23.812.717.301 (23,8 miliar).  Baca juga: KPK Tepis Bupati Banjarnegara Unggah Sendiri Postingan di IG saat Jadi Tahanan 2. Tanah dan Bangunan Dalam laporan terbaru, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan Rp1.292.495.014. Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 770 m2/72 m2 di Kab/Kota Banjarnegara Rp1.159.595.000 serta tanah seluas 671 m2 di Banjarnegara Rp132.900.014. 3. Tak Punya Kendaraan Uniknya, tak ada angka yang tertera dalam baris mengenai alat transportasi dan mesin. Sementara harta bergerak lainnya Rp54.200.000, surat berharga Rp10.826.607.919, dan kas dan setara kas Rp11.639.414.368.  4. Diduga Menerima Fee Proyek Rp2,1 Miliar Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 Miliar. Saat ditanya soal ini, Budhi mengklaim sama sekali tidak menerima uang dugaan komitmen fee sebesar Rp2,1 miliar. Ia lantas menantang KPK untuk membuktikan aliran uang ke kantong pribadinya tersebut. "Saya tadi diduga menerima uang Rp2,1 miliar, mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa kepada siapa. Silakan ditunjukkan. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong," terangnya.  "Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," sambung Budhi. Sementara itu, KPK menegaskan punya bukti kuat untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi Budhi Sarwono. “KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangan pers di Gedung KPK, Sabtu (04/09/2021).5. Konstruksi Perkara Perkara rasuah itu diduga bermula saat Budhi dilantik menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara untuk periode 2017-2022. Kemudian, pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy Afandi (KA), orang kepercayaannya, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kedy juga pernah menjadi Ketua Tim Sukses dari Budhi saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Kedy diminta untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan. "Di pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20 % dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 % dari nilai proyek," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konpers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9).  Setelah itu terjadi pertemuan lanjutan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan, di antaranya menaikkan HPS senilai 20 % dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 % untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 % sebagai keuntungan rekanan.  Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya,dan mengatur pemenang lelang. Dalam prosesnya Kedy selalu dipantau dan diarahkan oleh Budhi. Penerimaan komitmen fee senilai 10 % oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar. Atas perbuatannya, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar 12 huruf (i) dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang tetang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  KPK juga langsung melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021. KPK menahan Budhi di Rutan Gedung lama KPK Kavling C1, Jakarta Selatan. Sementara Kedy, ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Sebelum ditahan, keduanya akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebagai pencegahan Covid-19.JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) sebagai tersangka kasus korupsi kegiatan pengadaan, pemborongan, ataupun persewaan di Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017 - 2018.  Budhi ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan seorang pihak swasta, Kedy Afandi (KA). Sejumlah fakta menarik terungkap, salah satunya soal harta kekayaan Budhi Sarwoni, berikut daftarnya: 1. Jumlah Kekayaan Melihat laporan LHKPN, harta kekayaan Budhi mengalami kenaikan Rp4 miliar selama satu tahun. Perbandingan itu dilakukan dari laporan LHKPN 2 April 2020 (periodik 2019) dan 25 Januari 2021 (periodik 2020).  Pada laporan 2020, total harta kekayaan Budhi 19.756.271.453 (19,7 miliar). Sedangkan pada laporan 2021, hartanya meningkat jadi Rp23.812.717.301 (23,8 miliar).  Baca juga: KPK Tepis Bupati Banjarnegara Unggah Sendiri Postingan di IG saat Jadi Tahanan 2. Tanah dan Bangunan Dalam laporan terbaru, hartanya terdiri dari tanah dan bangunan Rp1.292.495.014. Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 770 m2/72 m2 di Kab/Kota Banjarnegara Rp1.159.595.000 serta tanah seluas 671 m2 di Banjarnegara Rp132.900.014. 3. Tak Punya Kendaraan Uniknya, tak ada angka yang tertera dalam baris mengenai alat transportasi dan mesin. Sementara harta bergerak lainnya Rp54.200.000, surat berharga Rp10.826.607.919, dan kas dan setara kas Rp11.639.414.368.  4. Diduga Menerima Fee Proyek Rp2,1 Miliar Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 Miliar. Saat ditanya soal ini, Budhi mengklaim sama sekali tidak menerima uang dugaan komitmen fee sebesar Rp2,1 miliar. Ia lantas menantang KPK untuk membuktikan aliran uang ke kantong pribadinya tersebut. "Saya tadi diduga menerima uang Rp2,1 miliar, mohon untuk ditunjukkan yang memberi siapa kepada siapa. Silakan ditunjukkan. Insya Allah saya tidak pernah menerima pemberian dari para pemborong," terangnya.  "Saya tidak pernah menerima sama sekali. Tolong ditunjukkan yang memberi siapa," sambung Budhi. Sementara itu, KPK menegaskan punya bukti kuat untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi Budhi Sarwono. “KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangan pers di Gedung KPK, Sabtu (04/09/2021).5. Konstruksi Perkara Perkara rasuah itu diduga bermula saat Budhi dilantik menjadi Bupati Kabupaten Banjarnegara untuk periode 2017-2022. Kemudian, pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy Afandi (KA), orang kepercayaannya, yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kedy juga pernah menjadi Ketua Tim Sukses dari Budhi saat mengikuti pemilihan kepala daerah. Kedy diminta untuk memimpin rapat koordinasi yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan. "Di pertemuan tersebut, sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) senilai 20 % dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 % dari nilai proyek," ujar Ketua KPK Firli Bahuri saat konpers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/9).  Setelah itu terjadi pertemuan lanjutan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan, di antaranya menaikkan HPS senilai 20 % dari harga saat itu, dengan pembagian lanjutan, senilai 10 % untuk Budhi sebagai komitmen fee dan 10 % sebagai keuntungan rekanan.  Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya,dan mengatur pemenang lelang. Dalam prosesnya Kedy selalu dipantau dan diarahkan oleh Budhi. Penerimaan komitmen fee senilai 10 % oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Diduga BS telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar. Atas perbuatannya, Budhi Sarwono dan Kedy Afandi disangkakan melanggar 12 huruf (i) dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang tetang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  KPK juga langsung melakukan penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 3 September 2021 sampai dengan 22 September 2021. KPK menahan Budhi di Rutan Gedung lama KPK Kavling C1, Jakarta Selatan. Sementara Kedy, ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan. Sebelum ditahan, keduanya akan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari sebagai pencegahan Covid-19.