Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap rombongan pejabat di Provinsi Jambi.https://news.okezone.com/read/2021/09/14/337/2471028/rombongan-pejabat-jambi-dipanggil-kpk-dikonfirmasi-soal-suap-ketok-paluidhttps://news.okezone.com/read/2021/09/14/337/2471028/rombongan-pejabat-jambi-dipanggil-kpk-dikonfirmasi-soal-suap-ketok-paluhttps://news.okezone.com/read/2021/09/14/337/2471028/rombongan-pejabat-jambi-dipanggil-kpk-dikonfirmasi-soal-suap-ketok-paluSelasa 14 September 2021 12:07 WIBArie Dwi SatrioGedung KPK. (Foto: Okezone.com/Arie Dwi)https://img.okezone.com/content/2021/09/14/337/2471028/rombongan-pejabat-jambi-dipanggil-kpk-dikonfirmasi-soal-suap-ketok-palu-0v0Y4EzO70.jpegJAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap rombongan pejabat di Provinsi Jambi, hari ini. Rombongan pejabat ini bakal didalami keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017, atau yang karib disebut suap 'ketok palu'.  Adapun, rombongan pejabat Pemprov Jambi yang dipanggil penyidik KPK tersebut yakni, mantan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Saipudin; mantan pejabat Sekretaris Daerah, Erwan Malik; Sekretaris Dewan DPRD Jambi, EMI Nopisah; Mantan Kepala Dinas PU Jambi, Dody Irawan.  Kemudian, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jambi, Wasis Sudibyo; Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Jambi, Nusa Suryadi; Kabid Bina Marga Dinas PUPR tahun 2017, Budi Nurahman; Kadis Perhubungan Jambi, Varial Adhi Putra; Kasubbag Program Dinas PUPR Jambi, Wahyudi Apdian Nizam. Selanjutnya, Humas Dinas PUPR Jambi, Dheny Ivantriesyana Poetra; Kasi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas PUPR Jambi, Hendri Eriadi; serta PPTK Dinas PUPR Jambi, Edi Damhuri. Mereka bakal diperiksa oleh penyidik KPK di Mapolda Jambi. Baca juga: Periksa PNS Banten, KPK Selisik Proses Pengadaan Tanah untuk SMKN 7 Tangsel "Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan di Polda Jambi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (14/9/2021). Sejauh ini, KPK telah menetapkan 23 orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini yaitu, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan para pejabat pada Pemprov Jambi sebagai tersangka. Bahkan, Anggota DPRD Jambi juga sudah banyak yang dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Saat ini, KPK masih memproses penyidikan terhadap lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Empat dari lima tersangka itu yakni mantan anggota DPRD Jambi.  Keempat mantan legislator Jambi itu yakni, Fahrurrozi (FR); Arrakmat Eka Putra (AEP); Wiwid Iswhara (WI); dan Zainul Arfan (ZA). Sedangkan satu tersangka lainnya yakni seorang pengusaha di Jambi, Paut Syakarin (PS). JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengagendakan pemeriksaan terhadap rombongan pejabat di Provinsi Jambi, hari ini. Rombongan pejabat ini bakal didalami keterangannya sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017, atau yang karib disebut suap 'ketok palu'.  Adapun, rombongan pejabat Pemprov Jambi yang dipanggil penyidik KPK tersebut yakni, mantan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Saipudin; mantan pejabat Sekretaris Daerah, Erwan Malik; Sekretaris Dewan DPRD Jambi, EMI Nopisah; Mantan Kepala Dinas PU Jambi, Dody Irawan.  Kemudian, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Jambi, Wasis Sudibyo; Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Jambi, Nusa Suryadi; Kabid Bina Marga Dinas PUPR tahun 2017, Budi Nurahman; Kadis Perhubungan Jambi, Varial Adhi Putra; Kasubbag Program Dinas PUPR Jambi, Wahyudi Apdian Nizam. Selanjutnya, Humas Dinas PUPR Jambi, Dheny Ivantriesyana Poetra; Kasi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan pada Dinas PUPR Jambi, Hendri Eriadi; serta PPTK Dinas PUPR Jambi, Edi Damhuri. Mereka bakal diperiksa oleh penyidik KPK di Mapolda Jambi. Baca juga: Periksa PNS Banten, KPK Selisik Proses Pengadaan Tanah untuk SMKN 7 Tangsel "Pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan di Polda Jambi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (14/9/2021). Sejauh ini, KPK telah menetapkan 23 orang tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Salah satu tersangka perdana dalam perkara ini yaitu, mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola. Selain Zumi Zola, KPK juga menetapkan para pejabat pada Pemprov Jambi sebagai tersangka. Bahkan, Anggota DPRD Jambi juga sudah banyak yang dijerat dalam perkara ini. Mayoritas para tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Saat ini, KPK masih memproses penyidikan terhadap lima tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Empat dari lima tersangka itu yakni mantan anggota DPRD Jambi.  Keempat mantan legislator Jambi itu yakni, Fahrurrozi (FR); Arrakmat Eka Putra (AEP); Wiwid Iswhara (WI); dan Zainul Arfan (ZA). Sedangkan satu tersangka lainnya yakni seorang pengusaha di Jambi, Paut Syakarin (PS).