<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title>Berang dengan Pernyataan Macron, Aljazair Tarik Dubes dari Prancis</title><description>Pernyataan Macron membuat marah Pemerintah Aljazair.</description><link>https://news.okezone.com/read/2021/10/03/18/2480611/berang-dengan-pernyataan-macron-aljazair-tarik-dubes-dari-prancis</link><language>id</language><atom:link type="application/rss+xml" rel="self" href="https://news.okezone.com/read/2021/10/03/18/2480611/berang-dengan-pernyataan-macron-aljazair-tarik-dubes-dari-prancis"/><item><title>Berang dengan Pernyataan Macron, Aljazair Tarik Dubes dari Prancis</title><link>https://news.okezone.com/read/2021/10/03/18/2480611/berang-dengan-pernyataan-macron-aljazair-tarik-dubes-dari-prancis</link><guid isPermaLink="false">https://news.okezone.com/read/2021/10/03/18/2480611/berang-dengan-pernyataan-macron-aljazair-tarik-dubes-dari-prancis</guid><pubDate>Minggu 03 Oktober 2021 15:49 WIB</pubDate><dc:creator>Antara</dc:creator><media:content url="https://img.okezone.com/content/2021/10/03/18/2480611/berang-dengan-pernyataan-macron-aljazair-tarik-dubes-dari-prancis-BCSemHNetv.JPG" expression="full" type="image/jpeg">Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Foto: Reuters)</media:content><images><thumb></thumb><image>https://img.okezone.com/content/2021/10/03/18/2480611/berang-dengan-pernyataan-macron-aljazair-tarik-dubes-dari-prancis-BCSemHNetv.JPG</image><title>Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Foto: Reuters)</title></images><description>ALJIR - Aljazair memanggil duta besarnya untuk Prancis untuk berkonsultasi setelah pejabat tersebut mengeluarkan pernyataan &quot;tak bertanggung jawab&quot; terkait Presiden Prancis Emmanuel Macron, demikian dinyatakan kantor presiden Aljazair, Sabtu (2/10/2021).
&quot;Menyusul komentar dari sejumlah sumber menyangkut... Macron, Aljazair menyatakan mutlak menolak campur tangan yang tak dapat diterima dalam urusan dalam negeri,&quot; bunyi pernyataan kantor presiden.
BACA JUGA:&amp;nbsp;Lempari Presiden Macron dengan Telur, Mahasiswa Prancis Dikirim ke Psikiater&amp;nbsp;
&quot;Dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak dapat diterima akibat pernyataan-pernyataan tak bertanggung jawab ini, Presiden Abdelmadjid Tebboune memutuskan untuk segera memanggil duta besar tersebut,&quot; kata kantor itu.
Penarikan Dubes itu dilakukan setelah Macron pekan ini mengkritik &quot;sistem politik-militer&quot; yang muncul di Aljazair setelah bekas jajahan itu memperoleh kemerdekaan pada 1962. Dia menyebut sistem itu membentuk &quot;kebencian terhadap Prancis&quot; di masyarakat Aljazair.
BACA JUGA:&amp;nbsp;Kecam Presiden Prancis Macron soal Kartun Nabi Muhammad, Khamenei : Tindakan Bodoh&amp;nbsp;
&quot;Apakah ada negara Aljazair sebelum penjajahan Prancis?&quot; Macron dilaporkan bertanya selama pertemuan pada Kamis (30/9/2021) dengan keturunan veteran perang Aljazair, menurut Le Monde.
Menurut kantor presiden, pernyataan-pernyataan itu, yang belum disanggah oleh otoritas Prancis, menyakiti syuhada Aljazair yang memperjuangkan kemerdekaan dari Prancis.&quot;Pernyataan-pernyataan itu merupakan serangan yang tak bisa diterima terhadap kenangan pada para syahid,&quot; katanya.
Pada Kamis pemerintah mengatakan telah memanggil duta besar Prancis untuk Aljazair setelah Paris memutuskan untuk mengurangi jumlah visa yang mereka keluarkan bagi warga negara Aljazair dan negara-negara lainnya di kawasan Maghreb di Afrika Utara.
Kementerian Luar Negeri Aljazair menggambarkan pemanggilan tersebut, yang dikatakan Prancis sebagai respons atas penolakan pemerintah negara-negara Maghreb untuk menerima kembali para migran ilegal yang dideportasi oleh Paris, sebagai &quot;keputusan sepihak dari pemerintah Prancis.&quot;</description><content:encoded>ALJIR - Aljazair memanggil duta besarnya untuk Prancis untuk berkonsultasi setelah pejabat tersebut mengeluarkan pernyataan &quot;tak bertanggung jawab&quot; terkait Presiden Prancis Emmanuel Macron, demikian dinyatakan kantor presiden Aljazair, Sabtu (2/10/2021).
&quot;Menyusul komentar dari sejumlah sumber menyangkut... Macron, Aljazair menyatakan mutlak menolak campur tangan yang tak dapat diterima dalam urusan dalam negeri,&quot; bunyi pernyataan kantor presiden.
BACA JUGA:&amp;nbsp;Lempari Presiden Macron dengan Telur, Mahasiswa Prancis Dikirim ke Psikiater&amp;nbsp;
&quot;Dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak dapat diterima akibat pernyataan-pernyataan tak bertanggung jawab ini, Presiden Abdelmadjid Tebboune memutuskan untuk segera memanggil duta besar tersebut,&quot; kata kantor itu.
Penarikan Dubes itu dilakukan setelah Macron pekan ini mengkritik &quot;sistem politik-militer&quot; yang muncul di Aljazair setelah bekas jajahan itu memperoleh kemerdekaan pada 1962. Dia menyebut sistem itu membentuk &quot;kebencian terhadap Prancis&quot; di masyarakat Aljazair.
BACA JUGA:&amp;nbsp;Kecam Presiden Prancis Macron soal Kartun Nabi Muhammad, Khamenei : Tindakan Bodoh&amp;nbsp;
&quot;Apakah ada negara Aljazair sebelum penjajahan Prancis?&quot; Macron dilaporkan bertanya selama pertemuan pada Kamis (30/9/2021) dengan keturunan veteran perang Aljazair, menurut Le Monde.
Menurut kantor presiden, pernyataan-pernyataan itu, yang belum disanggah oleh otoritas Prancis, menyakiti syuhada Aljazair yang memperjuangkan kemerdekaan dari Prancis.&quot;Pernyataan-pernyataan itu merupakan serangan yang tak bisa diterima terhadap kenangan pada para syahid,&quot; katanya.
Pada Kamis pemerintah mengatakan telah memanggil duta besar Prancis untuk Aljazair setelah Paris memutuskan untuk mengurangi jumlah visa yang mereka keluarkan bagi warga negara Aljazair dan negara-negara lainnya di kawasan Maghreb di Afrika Utara.
Kementerian Luar Negeri Aljazair menggambarkan pemanggilan tersebut, yang dikatakan Prancis sebagai respons atas penolakan pemerintah negara-negara Maghreb untuk menerima kembali para migran ilegal yang dideportasi oleh Paris, sebagai &quot;keputusan sepihak dari pemerintah Prancis.&quot;</content:encoded></item></channel></rss>
