KPK menduga Bupati Banjarnegara kerap meminta fee proyek kepada para pengusaha. https://news.okezone.com/read/2021/11/04/337/2496624/kpk-duga-bupati-banjarnegara-kerap-minta-fee-proyek-kepada-para-pengusahaidhttps://news.okezone.com/read/2021/11/04/337/2496624/kpk-duga-bupati-banjarnegara-kerap-minta-fee-proyek-kepada-para-pengusahahttps://news.okezone.com/read/2021/11/04/337/2496624/kpk-duga-bupati-banjarnegara-kerap-minta-fee-proyek-kepada-para-pengusahaKamis 04 November 2021 14:07 WIBArie Dwi SatrioPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto : Ist)https://img.okezone.com/content/2021/11/04/337/2496624/kpk-duga-bupati-banjarnegara-kerap-minta-fee-proyek-kepada-para-pengusaha-cSqyyOqYS7.jpgJAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS), kerap meminta fee kepada para pengusaha yang mengikuti lelang proyek pekerjaan di daerahnya. Hal tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa sejumlah pengusaha dalam perkara korupsi Budhi Sarwono. Salah satu pengusaha yang ditelisik keterangannya soal dugaan permintaan fee oleh Budhi Sarwono adalah Hana Pur Dwiatmoko. Hana Pur diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Budhi Sarwono pada Rabu, 3 November 2021. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wOS8wNS8xLzEzODc1OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Hana Pur Dwiatmoko (wiraswasta), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait pelaksanaan lelang di Kabupaten Banjarnegara dan dugaan adanya permintaan fee oleh tersangka BS dkk," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (4/11/2021). Baca Juga : Geledah 7 Lokasi, KPK Sita Dokumen Korupsi Proyek PUPR di Banjarnegara Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS) dan orang kepercayaannya, Kedy Afandi (KA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan sejumlah penerimaan gratifikasi. Dalam perkara ini, Budhi diduga memerintahkan Kedy mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy untuk menetapkan adanya komitmen fee terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara. Tak hanya itu, Budhi diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Hal itu di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar. JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS), kerap meminta fee kepada para pengusaha yang mengikuti lelang proyek pekerjaan di daerahnya. Hal tersebut terungkap setelah penyidik memeriksa sejumlah pengusaha dalam perkara korupsi Budhi Sarwono. Salah satu pengusaha yang ditelisik keterangannya soal dugaan permintaan fee oleh Budhi Sarwono adalah Hana Pur Dwiatmoko. Hana Pur diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Budhi Sarwono pada Rabu, 3 November 2021. <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8wOS8wNS8xLzEzODc1OS8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Hana Pur Dwiatmoko (wiraswasta), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait pelaksanaan lelang di Kabupaten Banjarnegara dan dugaan adanya permintaan fee oleh tersangka BS dkk," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (4/11/2021). Baca Juga : Geledah 7 Lokasi, KPK Sita Dokumen Korupsi Proyek PUPR di Banjarnegara Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS) dan orang kepercayaannya, Kedy Afandi (KA) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan sejumlah penerimaan gratifikasi. Dalam perkara ini, Budhi diduga memerintahkan Kedy mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy untuk menetapkan adanya komitmen fee terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara. Tak hanya itu, Budhi diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Hal itu di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar.