Beberapa orang diantaranya merupakan Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.https://news.okezone.com/read/2021/11/10/337/2499612/suap-bupati-musi-banyuasin-kpk-panggil-empat-kabid-dinas-pupridhttps://news.okezone.com/read/2021/11/10/337/2499612/suap-bupati-musi-banyuasin-kpk-panggil-empat-kabid-dinas-puprhttps://news.okezone.com/read/2021/11/10/337/2499612/suap-bupati-musi-banyuasin-kpk-panggil-empat-kabid-dinas-puprRabu 10 November 2021 13:32 WIBRaka Dwi NoviantoIlustrasi (Foto: Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/11/10/337/2499612/suap-bupati-musi-banyuasin-kpk-panggil-empat-kabid-dinas-pupr-LulPERBdRR.jpgJAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut dilakukan dengan memanggil beberapa orang untuk diperiksa sebagai saksi. Beberapa orang diantaranya merupakan Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka yakni, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, A Fadli; Kabid Penataan Ruang, Arwin; Kabid Bina Jasa Konstruksi dan Penerangan, Bram Rizal dan Kabid Pengembangan dan Pengendalian, Nelly Kurniati. Selain memanggil empat Kabid Dinas PUPR, tim penyidik jug memanggil Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Pemkab Musi Banyuasin / PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Rudianto dan Operator Komputer Pokja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Alex Sanutra. "Hari ini (10/11) pemeriksaan saksi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 , untuk tersangka DRA (Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin)," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMC8xNy8xLzE0MDUyOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Pemeriksaan dilakukan di Satbromobda Sumatera Selatan Jalan Srijayanegara Bukit Besar Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang," tambahnya. Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di daerahnya.Putra kandung mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin tersebut ditetapkan bersama tiga orang lainnya. Ketiga orang lainnya tersebut yakni, Kadis PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori (HM); Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari (EU); serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH). Dodi Reza, Herman, dan Eddi ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan Suhandy, pemberi suap. Dodi Reza diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Suhandy melalui Herman Mayori dan Eddi Umari, terkait empat paket pekerjaan infrastruktur di Musi Banyuasin. Adapun, komitmen fee yang dijanjikan oleh Suhandy untuk Dodi Reza terkait empat proyek tersebut, sebesar Rp2,6 miliar. Suhandy diduga baru menyerahkan uang senilai Rp270 juta sebagai realisasi komitmen fee untuk Dodi Reza kepada Herman Mayori dan Eddi Umari. Namun, uang itu belum sempat diserahkan Herman Mayori dan Eddi Umari kepada Dodi Reza karena keburu ditangkap oleh tim KPK. Uang Rp270 juta itu, merupakan realisasi awal dari komitmen fee sebesar Rp2,6 miliar. Sementara itu, KPK masih menelusuri asal-usul uang Rp1,5 miliar yang juga turut diamankan saat menangkap Dodi Reza Alex Noerdin dan ajudannya di Jakarta. Uang Rp1,5 miliar itu diduga juga hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati Musi Banyuasin. JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin. Hal tersebut dilakukan dengan memanggil beberapa orang untuk diperiksa sebagai saksi. Beberapa orang diantaranya merupakan Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Mereka yakni, Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan, A Fadli; Kabid Penataan Ruang, Arwin; Kabid Bina Jasa Konstruksi dan Penerangan, Bram Rizal dan Kabid Pengembangan dan Pengendalian, Nelly Kurniati. Selain memanggil empat Kabid Dinas PUPR, tim penyidik jug memanggil Sekretaris Badan Diklat Kepegawaian Daerah Pemkab Musi Banyuasin / PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Rudianto dan Operator Komputer Pokja Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, Alex Sanutra. "Hari ini (10/11) pemeriksaan saksi terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021 , untuk tersangka DRA (Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin)," ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (10/11/2021). <div class="vicon"><iframe width="100%" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAyMS8xMC8xNy8xLzE0MDUyOC8wLw==" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div> "Pemeriksaan dilakukan di Satbromobda Sumatera Selatan Jalan Srijayanegara Bukit Besar Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang," tambahnya. Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin (DRA) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di daerahnya.Putra kandung mantan Gubernur Sumatra Selatan, Alex Noerdin tersebut ditetapkan bersama tiga orang lainnya. Ketiga orang lainnya tersebut yakni, Kadis PUPR Musi Banyuasin, Herman Mayori (HM); Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari (EU); serta Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy (SUH). Dodi Reza, Herman, dan Eddi ditetapkan sebagai penerima suap. Sedangkan Suhandy, pemberi suap. Dodi Reza diduga telah menerima sejumlah uang suap dari Suhandy melalui Herman Mayori dan Eddi Umari, terkait empat paket pekerjaan infrastruktur di Musi Banyuasin. Adapun, komitmen fee yang dijanjikan oleh Suhandy untuk Dodi Reza terkait empat proyek tersebut, sebesar Rp2,6 miliar. Suhandy diduga baru menyerahkan uang senilai Rp270 juta sebagai realisasi komitmen fee untuk Dodi Reza kepada Herman Mayori dan Eddi Umari. Namun, uang itu belum sempat diserahkan Herman Mayori dan Eddi Umari kepada Dodi Reza karena keburu ditangkap oleh tim KPK. Uang Rp270 juta itu, merupakan realisasi awal dari komitmen fee sebesar Rp2,6 miliar. Sementara itu, KPK masih menelusuri asal-usul uang Rp1,5 miliar yang juga turut diamankan saat menangkap Dodi Reza Alex Noerdin dan ajudannya di Jakarta. Uang Rp1,5 miliar itu diduga juga hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan dan wewenang Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Bupati Musi Banyuasin.