Agung mengakui memang belum ada regulasi komprehensif yang mengatur media baru.https://news.okezone.com/read/2021/11/17/337/2503103/ketua-kpi-banyak-kerusuhan-yang-timbul-akibat-media-baruidhttps://news.okezone.com/read/2021/11/17/337/2503103/ketua-kpi-banyak-kerusuhan-yang-timbul-akibat-media-baruhttps://news.okezone.com/read/2021/11/17/337/2503103/ketua-kpi-banyak-kerusuhan-yang-timbul-akibat-media-baruRabu 17 November 2021 12:27 WIBArie Dwi SatrioIlustrasi (Dokumentasi Okezone)https://img.okezone.com/content/2021/11/17/337/2503103/ketua-kpi-banyak-kerusuhan-yang-timbul-akibat-media-baru-aTkxU7v26W.jpgJAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio menyoroti pernyataan Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing terkait permasalahan media baru di Indonesia. Agung mengapresiasi bentuk kekritisan Kapolda Papua Barat soal sisi negatif dari media baru atau media sosial. Agung mengakui memang belum ada regulasi komprehensif yang mengatur media baru. Oleh karenanya, akata Agung, terdapat sisi negatif seperti hoaks, berita bohong, hingga kerusuhan yang ditimbulkan dari media baru. "Betapa banyak manfaat media baru, tetapi juga ada sisi negatifnya, hoaks, banyak kerusuhan yang timbul karena media baru atau bermedia sosial," ungkap Agung saat memberikan sambutan dalam program Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (17/11/2021). Salah satu penangkal hoaks hingga ujaran kebencian di media yakni dengan giat berliterasi. Oleh karenanya, KPI menggelar Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) di sejumlah daerah Indonesia, termasuk Papua Barat. "Literasi ini merupakan salah satu program prioritas dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kami punya Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang dikomandani oleh perempuan yaitu Ibu Nuning Rodiah," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, KPI menyatakan siap untuk berkolaborasi terkait literasi dengan Polda Papua Barat. Tak hanya itu, Agung menekankan kehadiran KPI di Papua Barat juga sekaligus dalam rangka memenuhi hak asasi para masyarakat di perbatasan. "Bahwa perbatasan juga menjadi daerah yang prioritas juga bagi KPI untuk melakukan kerja-kerja penyiaran. Terutama, di daerah-daerah yang blank spot yang tidak ada siaran televisi maupun radio," beber Agung. "KPI hadir untuk memastikan masyarakat di daerah perbatasan mendapatkan haknya atau bahkan disebut hak asasi yaitu mendapatkan informasi dari negara. Jadi KPI hadir untuk memastikan itu," imbuhnya.JAKARTA - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Agung Suprio menyoroti pernyataan Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing terkait permasalahan media baru di Indonesia. Agung mengapresiasi bentuk kekritisan Kapolda Papua Barat soal sisi negatif dari media baru atau media sosial. Agung mengakui memang belum ada regulasi komprehensif yang mengatur media baru. Oleh karenanya, akata Agung, terdapat sisi negatif seperti hoaks, berita bohong, hingga kerusuhan yang ditimbulkan dari media baru. "Betapa banyak manfaat media baru, tetapi juga ada sisi negatifnya, hoaks, banyak kerusuhan yang timbul karena media baru atau bermedia sosial," ungkap Agung saat memberikan sambutan dalam program Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) di Kota Sorong, Papua Barat, Rabu (17/11/2021). Salah satu penangkal hoaks hingga ujaran kebencian di media yakni dengan giat berliterasi. Oleh karenanya, KPI menggelar Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) di sejumlah daerah Indonesia, termasuk Papua Barat. "Literasi ini merupakan salah satu program prioritas dari Komisi Penyiaran Indonesia. Kami punya Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa yang dikomandani oleh perempuan yaitu Ibu Nuning Rodiah," ungkapnya. Dalam kesempatan itu, KPI menyatakan siap untuk berkolaborasi terkait literasi dengan Polda Papua Barat. Tak hanya itu, Agung menekankan kehadiran KPI di Papua Barat juga sekaligus dalam rangka memenuhi hak asasi para masyarakat di perbatasan. "Bahwa perbatasan juga menjadi daerah yang prioritas juga bagi KPI untuk melakukan kerja-kerja penyiaran. Terutama, di daerah-daerah yang blank spot yang tidak ada siaran televisi maupun radio," beber Agung. "KPI hadir untuk memastikan masyarakat di daerah perbatasan mendapatkan haknya atau bahkan disebut hak asasi yaitu mendapatkan informasi dari negara. Jadi KPI hadir untuk memastikan itu," imbuhnya.